Krisis Karhutla di Kalimantan Barat: Diaz Hendropriyono Desak Swasta Bangun Sekat Kanal, Apa Efektivitasnya?

Ringkasan Singkat

• Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menggelar pertemuan darurat dengan perusahaan swasta di sekitar titik kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kubu Raya.
• Diaz menuntut pembangunan sekat kanal sebagai solusi utama untuk mengalirkan air ke lahan yang terbakar, mengklaim metode ini paling efektif.
• Hingga Juli 2026, kebakaran telah melanda lebih dari 30.000 hektar di Kalimantan Barat, menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan pemerintah dan peran sektor swasta.

Jakarta, 24 Agustus 2026 – Dalam kunjungan lapangan ke Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Diaz Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menuntut perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki konsesi di sekitar zona kebakaran lahan gambut (karhutla) untuk segera membangun sekat kanal.

“Kami mohon kerjasama dari pihak swasta untuk membuat sekat kanal. Ini adalah langkah paling efektif, dan saya prioritaskan penyelesaiannya di titik yang masih ada api,” ujar Diaz saat meninjau lokasi kebakaran di Kalimantan Barat. Menurutnya, kanal akan menyalurkan air secara terfokus ke lahan gambut yang terbakar, mengatasi kesulitan penyiraman tradisional yang tidak dapat menjangkau lapisan api yang berada jauh di bawah permukaan.

Diaz menegaskan bahwa kebakaran gambut tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. “Di hulu kami (Kementerian Lingkungan Hidup) sudah mengeluarkan surat edaran larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, membina Masyarakat Peduli Api, serta membangun UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove,” katanya.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa sejak awal tahun hingga Juli 2026, kebakaran telah menghanguskan lebih dari 30.000 hektar hutan gambut di provinsi tersebut. Kondisi cuaca yang kering memperparah situasi, memaksa aparat dan relawan seperti Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan kepolisian berjuang keras dengan alat penyiraman yang terbatas.

Selain menyerukan pembangunan sekat kanal, Diaz juga menyerahkan bantuan berupa lima unit peralatan pemadam kebakaran dan sepuluh kotak masker dari KLH/BPLH, serta satu paket sumur bor dan lima kotak masker medis dari PT Antam Tbk kepada warga terdampak di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Analisis Pakar

Permintaan sekat kanal sebagai solusi utama menimbulkan pertanyaan kritis tentang kesiapan teknis dan finansial swasta. Pembangunan infrastruktur semacam ini memerlukan perencanaan hidrologi yang matang, termasuk analisis topografi, kapasitas aliran, dan dampak ekologis jangka panjang. Tanpa studi yang komprehensif, kanal dapat berpotensi mengalirkan air ke area yang tidak memerlukannya, bahkan memperburuk erosi tanah dan mengganggu habitat alami.

Selanjutnya, penekanan pada peran swasta mengalihkan sorotan dari kegagalan kebijakan preventif pemerintah. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat edaran larangan pembakaran, implementasinya masih lemah. Pengawasan lapangan yang minim, serta insentif ekonomi yang mendorong konversi lahan gambut menjadi perkebunan, tetap menjadi akar permasalahan. Mengandalkan sekat kanal sebagai “solusi paling efektif” tampak seperti respons reaktif yang mengabaikan akar penyebab kebakaran.

Selain itu, alokasi bantuan berupa peralatan pemadam dan masker, meski penting, tidak menyelesaikan masalah struktural. Bantuan bersifat temporer dan tidak mengatasi kebutuhan air yang konsisten untuk memadamkan api yang berada di lapisan gambut yang dalam. Pemerintah harus mempertimbangkan investasi jangka panjang dalam sistem irigasi berbasis pompa, reservoir air, serta rehabilitasi lahan gambut dengan teknik rewetting yang terbukti menurunkan risiko kebakaran.

Terakhir, keterlibatan perusahaan seperti PT Antam dalam penyaluran bantuan menandakan potensi sinergi publik‑swasta, namun transparansi dan akuntabilitas harus dijaga. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana dan sumber daya dialokasikan, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan yang menghambat penegakan regulasi lingkungan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu sekat kanal dan bagaimana cara kerjanya dalam memadamkan kebakaran gambut?
  A: Sekat kanal adalah struktur penghalang yang mengarahkan aliran air ke area terbakar, meningkatkan tekanan air pada titik api yang berada di lapisan dalam gambut.
• Q: Mengapa kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat begitu sulit dipadamkan?
  A: Karena api dapat merembes ke lapisan bawah tanah yang lembab, sehingga penyiraman permukaan tidak cukup; dibutuhkan pasokan air berkelanjutan dan teknik khusus.
• Q: Apa tanggung jawab pemerintah dan swasta dalam mencegah karhutla?
  A: Pemerintah harus menegakkan regulasi larangan pembakaran dan menyediakan infrastruktur mitigasi, sementara swasta wajib mendukung dengan investasi pada sistem pencegahan dan pemulihan lahan.