Bupati Ketapang Desak Perusahaan Bantu Padamkan Karhutla, Pemerintah Siapkan 17 Pesawat Water Bombing

Ringkasan Singkat

• Bupati Alexander Wiryo keluarkan Surat Edaran 52/2026 yang memaksa perusahaan di luar wilayah operasionalnya ikut memadamkan karhutla di Kabupaten Ketapang.
• Pemerintah pusat menambah 17 pesawat water‑bombing dan 1.500 personel tambahan untuk mengatasi kebakaran di Kalimantan Barat.
• BNPB melaporkan Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan lahan terbakar terbanyak (38.310 ha) pada musim kemarau 2026.

Ketapang, Kalimantan Barat – Pada Sabtu (22/8/2026), Bupati Ketapang Alexander Wiryo menandatangani Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2026 yang menuntut semua perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan untuk mengerahkan sumber daya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya di wilayah operasional mereka, melainkan di seluruh Kabupaten Ketapang.

Menurut edaran tersebut, perusahaan harus menyediakan personel terlatih, mobil tangki air, pompa, selang, drone, sarana komunikasi, serta kendaraan pendukung. Selain itu, mereka diwajibkan memastikan ketersediaan dan akses air di area masing‑masing untuk operasi darurat. Bupati menegaskan, “Bantuan ini tidak terbatas pada wilayah operasional masing‑masing, melainkan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Ketapang sesuai kebutuhan lapangan.”

Langkah ini muncul di tengah laporan BNPB yang mencatat total 72.798 hektare lahan terbakar di Indonesia pada akhir pekan lalu, dengan Kalimantan Barat menyumbang 38.310 hektare – angka tertinggi di antara provinsi lain.

Presiden Prabowo Subianto sekaligus menanggapi krisis ini dengan menggelar rapat terbatas di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Minggu malam. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta tiga kepala staf TNI membahas penambahan 17 pesawat water‑bombing dan mobilisasi 1.500 personel tambahan untuk operasi pemadaman di Kalimantan.

Di tingkat lokal, Bupati Wiryo juga menuntut aparat penegak hukum (APH) memperketat pengawasan, meningkatkan patroli TNI‑Polri, serta menindak tegas pelaku pembakaran lahan. Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa memperkuat patroli serta deteksi dini, sementara masyarakat diimbau tidak lagi membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Jika kabut asap melanda, warga diminta memakai masker dan melaporkan setiap titik api kepada BPBD Ketapang secepatnya. “Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh potensi yang dimiliki daerah harus dioptimalkan untuk menghadapi ancaman karhutla,” pungkas Wiryo.

Analisis Pakar

Langkah Bupati Ketapang yang memaksa perusahaan beroperasi di luar zona tanggung jawab tradisionalnya menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) versus pembebanan fiskal yang tidak proporsional. Pada dasarnya, perusahaan memang memiliki sumber daya logistik yang dapat mempercepat respons pemadaman, namun menuntut mereka menyalurkan aset ke wilayah yang tidak mereka kelola dapat menurunkan efisiensi operasional dan menambah beban biaya yang pada akhirnya dibebankan pada konsumen atau pajak daerah.

Selanjutnya, kebijakan ini berisiko menjadi “papan seluncur” bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan kewajiban publik ke sektor swasta tanpa mekanisme pengawasan yang jelas. Tanpa regulasi yang mengikat, perusahaan dapat mengklaim telah “memberikan bantuan” hanya untuk menutup kewajiban hukum, sementara penegakan hukum terhadap pembakar lahan tetap lemah. Data BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran dipicu oleh praktik pembukaan lahan ilegal, bukan kegagalan teknis pemadaman.

Penambahan 17 pesawat water‑bombing dan 1.500 personel tambahan memang menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menyadari skala krisis. Namun, penggunaan pesawat ini bersifat reaktif dan mahal; tanpa upaya pencegahan yang terintegrasi—seperti penegakan hukum yang konsisten, program rehabilitasi lahan, dan insentif bagi petani yang beralih ke metode non‑pembakaran—upaya tersebut hanya akan menjadi solusi sementara.

Terakhir, peran BNPB harus lebih proaktif dalam koordinasi lintas sektoral. Koordinasi yang terfragmentasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan aparat keamanan memperlambat respons dan menurunkan akurasi data kebakaran. Dibutuhkan platform data terbuka yang mengintegrasikan citra satelit, laporan lapangan, dan sumber daya pemadaman secara real‑time, sehingga alokasi sumber daya dapat dilakukan secara berbasis bukti, bukan sekadar keputusan politik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa isi utama Surat Edaran Nomor 52 Tahun 2026?
  A: Surat tersebut mewajibkan semua perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di Kabupaten Ketapang untuk menyediakan personel, peralatan, dan akses air guna membantu pemadaman karhutla di seluruh wilayah kabupaten, tidak terbatas pada area operasional mereka.
• Q: Berapa luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat pada 2026?
  A: Menurut data BNPB, Kalimantan Barat mencatat sekitar 38.310 hektare lahan terbakar, menjadikannya provinsi dengan kebakaran terbanyak tahun ini.
• Q: Apa langkah konkret pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan kebakaran?
  A: Pemerintah menambah 17 pesawat water‑bombing dan mengirimkan 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan ke Kalimantan Barat, serta meningkatkan koordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB.