Ekspor Asap ke Malaysia: Menanti Taji Prabowo Menindak Tegas Mafia Kebakaran Hutan

Ringkasan Singkat

• Partai Hanura mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan hukum yang nyata dan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, bukan sekadar janji politik.
• Dampak buruk kabut asap kini telah melintasi batas negara, memaksa sedikitnya 15 sekolah di Malaysia meliburkan siswanya dan mencoreng reputasi diplomatik Indonesia.
• Data BNPB mencatat total luas lahan terbakar secara nasional telah menembus angka 72.798 hektare, dengan wilayah Kalimantan Barat sebagai titik terparah.

Bencana tahunan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji komitmen pemerintahan baru. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dan menjatuhkan sanksi hukum yang berat tanpa pandang bulu kepada para pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, yang saat ini terus meluas di wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan keprihatinan mendalam atas siklus bencana yang seolah dibiarkan menjadi agenda rutin tahunan, khususnya pada periode kritis Agustus hingga Oktober. Menurutnya, pembiaran ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan deteksi dini yang seharusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari oleh jajaran pemerintah daerah maupun pusat.

"Hampir setiap tahun kita menghadapi karhutla, perbedaannya hanya pada skala besar atau kecilnya. Ini adalah kegagalan antisipasi yang sistemik. Pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat seharusnya sudah memiliki protokol pencegahan yang matang, bukan baru sibuk saat api sudah membesar," ujar Rio dalam keterangan resminya.

Dampak dari kelalaian ini kini tidak hanya dirasakan oleh warga lokal, melainkan telah merambah ke negara tetangga. Kabut asap pekat dilaporkan telah menyeberang ke wilayah Malaysia, memaksa otoritas setempat meliburkan sedikitnya 15 sekolah demi keselamatan siswa. Rio menegaskan bahwa insiden ini merupakan tamparan keras bagi diplomasi lingkungan Indonesia di kancah internasional.

"Ketika isu ini bergeser dari masalah domestik menjadi krisis regional, di mana sekolah-sekolah di Malaysia harus ditutup akibat kiriman asap kita, ini adalah preseden buruk. Wajah dan wibawa Indonesia di mata dunia internasional dipertaruhkan," tambah Rio dengan nada masygul.

Lebih lanjut, Hanura mengingatkan agar komitmen penegakan hukum yang dijanjikan oleh Istana tidak berakhir sebagai komoditas politik belaka. Publik menuntut pembuktian nyata di lapangan, berupa penyeretan para cukong dan korporasi nakal ke meja hijau, bukan sekadar seremonial pemadaman atau pernyataan retoris di media massa.

Berdasarkan data mutakhir yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total area yang hangus terbakar di seluruh Indonesia telah mencapai angka fantastis, yakni 72.798 hektare. Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 38.310 hektare.

Sementara itu, sebaran titik api lainnya tercatat berada di Riau seluas 16.249,24 hektare, disusul Kalimantan Selatan sebesar 8.019,62 hektare, Kalimantan Tengah 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan 1.926,23 hektare, dan Jambi yang mencakup area sekitar 658,29 hektare.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal isu lingkungan selama puluhan tahun, saya melihat karhutla bukan lagi sekadar bencana alam akibat cuaca ekstrem atau El Nino. Ini adalah kejahatan ekologis yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Siklus tahunan ini terus berulang karena ada pembiaran dan lemahnya penegakan hukum yang konsisten. Kita selalu terjebak dalam pola yang sama: kebakaran terjadi, pemerintah sibuk memadamkan dengan biaya triliunan rupiah, lalu setelah hujan turun, semua lupa sampai musim kemarau berikutnya tiba.

Tantangan kini berada di pundak Presiden Prabowo Subianto. Publik tidak butuh pidato berapi-api tentang kedaulatan lingkungan jika di lapangan, korporasi sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) yang terbukti lahannya terbakar masih bisa melenggang bebas tanpa sanksi pencabutan izin usaha. Penegakan hukum selama ini kerap tajam ke bawah namun tumpul ke atas; petani tradisional yang membakar lahan untuk bertahan hidup ditangkap dengan cepat, sementara korporasi besar berlindung di balik tameng hukum dan birokrasi yang korup.

Dampak asap lintas batas (transboundary haze) yang kembali meliburkan sekolah-sekolah di Malaysia adalah bukti nyata bahwa diplomasi lingkungan kita sedang berada di titik nadir. Indonesia tidak bisa terus-menerus bersikap defensif atau menyangkal fakta satelit. Jika pemerintah tidak segera melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap konsesi lahan di Kalimantan dan Sumatera, maka Indonesia akan terus dicap sebagai 'eksportir asap' terbesar di Asia Tenggara, yang tentunya merugikan posisi tawar kita dalam kerja sama ekonomi global.

Kunci penyelesaian masalah ini sebenarnya sederhana namun menuntut keberanian politik yang luar biasa: transparansi data konsesi (One Map Policy) dan konsistensi sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pemilik lahan yang terbakar. Tanpa adanya efek jera yang radikal, instruksi presiden hanya akan menjadi macan kertas di atas meja para birokrat, sementara paru-paru anak-anak kita di daerah terdampak terus dipaksa menghirup racun setiap tahunnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia selalu berulang setiap tahun?
A: Karhutla terus berulang karena kombinasi antara metode pembukaan lahan dengan cara membakar yang jauh lebih murah bagi korporasi, lemahnya pengawasan di lapangan, serta lambatnya restorasi lahan gambut yang telah rusak dan mengering.

Q: Apa dampak karhutla Indonesia terhadap hubungan diplomatik dengan Malaysia?
A: Karhutla memicu ketegangan diplomatik akibat kabut asap lintas batas yang menurunkan kualitas udara di Malaysia secara ekstrem, mengganggu aktivitas ekonomi, dan memaksa penutupan fasilitas publik seperti sekolah.

Q: Wilayah mana yang mencatatkan kerusakan akibat karhutla paling parah saat ini?
A: Berdasarkan data BNPB, Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah terdampak paling parah dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 38.310 hektare dari total 72.798 hektare secara nasional.