Zelensky Tolak Pemilu di Tengah Perang: Mengapa Demokrasi Tak Bisa Dipaksa Berjalan?

Ringkasan Singkat

• Zelensky menegaskan bahwa mengadakan pemilu selama konflik bersenjata dengan Rusia akan menambah risiko fragmentasi nasional.
• mantan Menteri Pertahanan MykhailoFedorov mengkritik kebijakan tersebut dan menyerukan pemungutan suara sebagai hak demokratis, meski ia telah dipecat.
• Undang‑Undang Darurat Militer yang diberlakukan sejak 2022 melarang penyelenggaraan pemilu, sementara tuduhan korupsi di lingkaran kepresidenan menambah ketegangan politik internal.

Presiden Zelensky menolak keras usulan untuk menggelar pemilihan umum di tengah perang melawan Rusia. Dalam pernyataan resmi pada 23 Agustus, ia menilai bahwa pemilu “bagaikan tsunami” yang dapat memecah belah negara yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatan. Penolakan ini muncul empat hari setelah mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov mengunggah video yang menyerukan hak rakyat untuk memilih, meskipun ia telah dicopot dari jabatan pada Juli lalu.

Fedorov menekankan bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan sandera oleh agresor, dan mengusulkan mekanisme pemungutan suara yang “aman, sah, dan realistis” meski dalam kondisi perang berkepanjangan. Ia menambahkan, “Kita bertempur justru karena kita ingin tetap menjadi negara Eropa yang merdeka.” Pernyataan tersebut menandai tantangan politik terbesar terhadap kepemimpinan Zelensky sejak invasi Februari 2022.

Sejak invasi, pemerintah Ukraina memberlakukan Undang‑Undang Darurat Militer yang secara hukum melarang pelaksanaan pemilu selama masa darurat. Selain itu, Fedorov menyinggung dugaan korupsi di lingkaran kepresidenan, merujuk pada penyelidikan pencucian uang yang diumumkan pekan lalu, dan menuduh bahwa kebebasan berdiskusi tentang pemilu sedang ditekan.

Penggulingan Fedorov oleh Zelensky pada pertengahan Juli, yang dipicu perselisihan dengan Panglima Tinggi Oleksandr Syrskyi, memicu protes publik di beberapa kota. Selama menjabat, Fedorov dikenal karena meningkatkan intensitas serangan jarak jauh ke wilayah Rusia hingga sepuluh kali lipat dan memperkuat produksi senjata domestik Ukraina.

Analisis Pakar

Secara strategis, keputusan Zelensky untuk menunda pemilu dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas politik dan militer dalam situasi yang sangat tidak menentu. Pemilu di tengah konflik bersenjata berpotensi membuka ruang bagi faksi-faksi radikal, memperlemah koalisi nasional, dan memberi lawan propaganda yang dapat memperburuk moral pasukan serta penduduk sipil. Dari perspektif keamanan, prioritas utama tetap pada koordinasi pertahanan, pengadaan persenjataan, dan diplomasi internasional untuk memperkuat dukungan Barat.

Namun, penolakan tersebut juga menimbulkan dilema demokratis. Demokrasi tidak hanya tentang pemilihan rutin, melainkan tentang akuntabilitas pemimpin kepada rakyat. Menunda hak pilih dalam jangka panjang dapat menurunkan legitimasi pemerintah, terutama bila muncul tuduhan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Fedorov, meski kini berada di luar pemerintahan, mencerminkan tekanan internal yang mengharapkan transparansi dan mekanisme kontrol politik, bahkan di tengah perang.

Dalam konteks hukum internasional, penerapan state of emergency yang melarang pemilu harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tidak boleh menjadi kedok untuk menutup ruang politik. Pengamat hak asasi manusia menekankan pentingnya mekanisme alternatif, seperti pemungutan suara elektronik atau pemilu terbatas di wilayah yang aman, untuk menjaga unsur demokrasi tanpa mengorbankan keamanan.

Ke depan, keputusan Zelensky akan sangat dipengaruhi oleh dinamika medan perang dan dukungan internasional. Jika front militer stabil atau mengalami kemajuan signifikan, tekanan domestik untuk mengadakan pemilu dapat meningkat. Sebaliknya, eskalasi konflik atau ancaman baru dari Rusia dapat memperkuat argumen Zelensky untuk menunda proses politik hingga kondisi lebih kondusif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Undang‑Undang Darurat Militer melarang pemilu?
  A: Undang‑Undang tersebut dirancang untuk memastikan fokus nasional pada pertahanan, menghindari fragmentasi politik, dan mencegah penyalahgunaan proses pemilu oleh pihak yang berusaha melemahkan upaya perang.
• Q: Apakah ada alternatif pemilu yang dapat dilakukan selama perang?
  A: Beberapa negara menggunakan pemungutan suara elektronik, pemilu terbatas di wilayah aman, atau pemungutan suara melalui pos sebagai solusi sementara, namun implementasinya memerlukan infrastruktur dan jaminan keamanan yang kuat.
• Q: Bagaimana tuduhan korupsi memengaruhi keputusan Zelensky terkait pemilu?
  A: Tuduhan korupsi meningkatkan tekanan publik untuk akuntabilitas. Jika tidak ditangani, hal ini dapat memperlemah legitimasi pemerintah dan memperkuat argumen oposisi untuk mengadakan pemilu lebih cepat.