Budi Arie Setiadi Tuntut Pengusiran Korupsi dari Pusat Kekuasaan: Janji atau Sekadar Retorika?

Ringkasan Singkat

• Budi Arie Setiadi, ketua umum Projo, menegaskan pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkaran pusat kekuasaan.
• Ia mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto namun mengkritik eksekusi kebijakan yang dianggap melenceng.
• Acara ulang tahun ke‑12 Projo digelar sederhana di kantor pusat di Kalibata, tanpa menampilkan foto atau baliho pemimpin negara.

Jakarta, 23 Agustus 2024 – Pada perayaan ulang tahun ke‑12 Projo yang diadakan secara sederhana di kantor pusatnya di kawasan Kalibata, Ketua Umum organisasi tersebut, Budi Arie Setiadi, melontarkan pernyataan yang menggugah: pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat kekuasaan. “Kalau mau berantas korupsi, harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan,” ujarnya, menuding sejumlah pejabat yang mengklaim mengabdi untuk rakyat namun justru terlibat dalam praktik korupsi.

Dalam pidatonya, Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengklaim berhasil memberantas korupsi sambil menutup mata terhadap praktik korupsi di kalangan elit. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming memiliki mandat untuk mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045”, namun keberhasilan tersebut bergantung pada eksekusi yang konsisten dan bebas penyimpangan.

“Tidak ada yang salah dengan program pemerintah saat ini, yang salah adalah cara pelaksanaannya yang sering menyimpang,” kata Budi Arie. Ia menuduh bahwa kegagalan eksekusi menimbulkan kekecewaan publik dan menumbuhkan pertanyaan kritis di kalangan masyarakat. Menurutnya, Projo siap menjadi “garda terdepan” yang menyalurkan aspirasi rakyat, sekaligus menuntut akuntabilitas dari para penguasa.

Acara tersebut dihadiri hanya oleh pengurus inti dan puluhan relawan, tanpa menampilkan banner atau baliho yang menonjolkan foto Presiden atau Wakil Presiden. “Logo Projo memang menampilkan simbol, tapi tidak ada foto Jokowi atau Prabowo‑Gibran di sini,” jelas Budi Arie ketika ditanya tentang ketidakhadiran visual tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus acara adalah memperkuat komitmen internal, bukan sekadar panggung politik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi, saya melihat pernyataan Budi Arie bukan sekadar retorika politik melainkan sebuah panggilan moral yang menuntut transparansi di tingkat tertinggi. Kritiknya terhadap “eksekusi yang menyimpang” menggarisbawahi masalah struktural: meski kebijakan anti‑korupsi telah ada, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum masih lemah, terutama ketika pelaku berada di lingkaran kekuasaan.

Penekanan pada “pusat kekuasaan” menandakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya berfokus pada daerah atau pejabat tingkat menengah. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa jaringan patronase dan kroni selalu berakar pada elit politik. Tanpa menyingkirkan atau setidaknya menahan mereka, reformasi akan tetap setengah hati. Oleh karena itu, tuntutan Budi Arie sejalan dengan rekomendasi lembaga anti‑korupsi internasional yang menekankan pentingnya independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik.

Namun, dukungan terbuka Projo kepada pemerintahan Prabowo‑Gibran menimbulkan pertanyaan tentang netralitas organisasi. Apakah Projo mampu menjadi pengawas yang kritis bila posisinya terlalu dekat dengan pemerintah? Keterlibatan politik dapat mengaburkan garis antara aktivisme masyarakat dan agenda partai, berisiko menjadikan Projo sebagai instrumen politik alih-alih suara independen rakyat.

Terlepas dari itu, pernyataan Budi Arie menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi birokrasi yang menekankan meritokrasi, perlindungan saksi, dan mekanisme whistleblowing yang efektif. Tanpa perubahan struktural ini, janji “Indonesia Emas 2045” akan tetap menjadi slogan kosong, sementara korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud Budi Arie dengan "menyapu korupsi dari pusat kekuasaan"?
  A: Ia menuntut agar penyelidikan dan penindakan korupsi tidak hanya diarahkan pada pejabat tingkat rendah, melainkan juga pada pejabat tinggi yang berada di inti pemerintahan.
• Q: Apakah Projo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo‑Gibran?
  A: Ya, Budi Arie menyatakan dukungan Projo terhadap agenda pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, meskipun tetap mengkritik eksekusi kebijakan.
• Q: Mengapa tidak ada foto atau baliho Presiden dalam acara HUT ke‑12 Projo?
  A: Penyelenggara acara menekankan kesederhanaan dan fokus pada internal organisasi, sehingga tidak menampilkan simbol politik visual seperti foto Presiden atau Wakil Presiden.