Budi Arie Setiadi Desak Pengusiran Korupsi dari Pusat Kekuasaan: Janji Penuh atau Hanya Retorika?

Ringkasan Singkat

• Ketua Umum Budi Arie Setiadi menuntut pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkaran pusat kekuasaan.
• Dalam peringatan ke-12 Projo di kantor Kalibata, ia menegaskan dukungan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran namun mengkritik eksekusi program.
• Acara sederhana tanpa foto atau baliho pejabat menimbulkan pertanyaan tentang kedalaman komitmen anti‑korupsi organisasi.

Jakarta, 23 Agustus 2024 – Pada perayaan ulang tahun ke‑12 Projo yang digelar secara sederhana di kantor pusatnya di Kalibata, Jakarta Selatan, Ketua Umum Budi Arie Setiadi melontarkan pernyataan yang berpotensi mengguncang lanskap politik nasional. Ia menegaskan, “Kalau mau pemberantasan korupsi, harus disapu dari sekitar pusat kekuasaan.”

Dalam pidatonya, Budi Arie menuding banyak pejabat yang mengklaim mengabdi untuk rakyat namun pada praktiknya justru menjadi “maling”. “Sekarang banyak yang bilang untuk rakyat, untuk rakyat, tapi maling juga. Benar, enggak?” ujarnya dengan nada tajam.

Ia menuduh pemerintah Prabowo Subianto-Gibran tidak dapat mengklaim pemberantasan korupsi bila praktik korupsi tetap mengakar di lingkaran elit. Meski demikian, Budi Arie menegaskan kembali dukungan Projo kepada agenda “Indonesia Emas 2045” yang diusung pemerintahan tersebut, menambahkan bahwa keberhasilan program memerlukan “kiprah, kontribusi, dan pengabdian dari kita semua tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan dan bidang masing‑masing.”

Namun, ia tidak menutup kritik tajam terhadap eksekusi kebijakan. “Kesalahan ini bukan kesalahan idenya, tetapi adalah eksekusinya dan praktiknya yang menyimpang, dan tentu saja membuat masyarakat menjadi kritis dan bertanya‑tanya,” kata Budi Arie.

Acara tersebut hanya dihadiri pengurus inti dan puluhan relawan, tanpa hadirnya banner atau baliho yang menampilkan foto Presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Ketika ditanya soal ketiadaan foto pejabat, Budi Arie menjawab singkat, “Ada. Ini kan cuma logo aja. Semua logonya ada kok.”

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri jaringan korupsi sejak era reformasi, saya melihat pernyataan Budi Arie bukan sekadar retorika politik melainkan sebuah panggilan yang menuntut aksi konkret. Menyapu korupsi “dari pusat kekuasaan” berarti menantang struktur patronase yang telah lama melindungi elit‑elit politik. Namun, tantangan terbesar terletak pada kemampuan Projo untuk mengubah kata menjadi tindakan, terutama ketika organisasi tersebut secara terbuka mendukung pemerintahan yang sama-sama berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama.

Komitmen Projo terhadap “Indonesia Emas 2045” tampak selaras dengan agenda nasional, namun tanpa mekanisme pengawasan independen, dukungan tersebut berisiko menjadi sekadar legitimasi politik bagi pemerintah. Kritik Budi Arie terhadap eksekusi program mengungkapkan adanya kesenjangan antara visi dan implementasi, sebuah pola yang berulang dalam proyek‑proyek infrastruktur dan reformasi birokrasi selama beberapa dekade terakhir.

Selain itu, simbolisme acara yang minim dekorasi atau foto pejabat dapat diinterpretasikan dua arah. Di satu sisi, hal ini mencerminkan upaya menonjolkan “kesederhanaan” dan menghindari kultus pribadi. Di sisi lain, ketidakhadiran simbol resmi dapat menimbulkan persepsi bahwa Projo berusaha menjaga jarak dari politik identitas, sekaligus menghindari akuntabilitas visual atas dukungan yang diberikan.

Jika Projo memang berniat menjadi garda terdepan anti‑korupsi, langkah selanjutnya harus melampaui pidato. Organisasi perlu membangun platform pelaporan yang transparan, menggalang koalisi lintas‑partai, serta menuntut audit independen atas kebijakan pemerintah. Tanpa itu, seruan “menyapu korupsi dari pusat” akan tetap bergetar di ruang publik tanpa menghasilkan perubahan struktural.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa yang dimaksud Budi Arie dengan “menyapu korupsi dari pusat kekuasaan”?
  A: Ia menuntut agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menargetkan pejabat tingkat rendah, melainkan juga mengusut dan menindak pejabat tinggi serta jaringan patronase di dalam pemerintahan.
• Q: Bagaimana posisi Projo dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran?
• A: Projo secara resmi menyatakan dukungan terhadap agenda “Indonesia Emas 2045” yang dipimpin oleh Prabowo‑Gibran, namun tetap mengkritik eksekusi kebijakan yang dianggap menyimpang.
• Q: Apakah ada bukti konkret bahwa Projo akan melakukan aksi anti‑korupsi?
A: Hingga kini, Projo belum mengumumkan mekanisme atau program spesifik selain pernyataan retoris; pengawasan independen dan platform pelaporan masih menjadi harapan.