Krisis Perumahan di Sulsel: 430 Ribu Keluarga Tanpa Rumah, Makassar Puncaki Backlog!

Ringkasan Singkat

• Lebih dari 1,2 juta keluarga di Sulawesi Selatan masih mengalami backlog perumahan.
• Makassar mencatat sekitar 430 ribu keluarga belum memiliki rumah sendiri, tertinggi di provinsi.
• Kabupaten Bone menghadapi tantangan kualitas, dengan ratusan ribu rumah tidak layak huni.

Menurut Dwiayu Permatasari, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sulawesi 3, kebutuhan perumahan di Sulawesi Selatan masih berada pada level kritis. Data indikatif dari dashboard MyPKP menunjukkan bahwa dari total 3,1 juta keluarga, 40,34 % atau lebih dari 1,2 juta keluarga berada dalam backlog perumahan.

Dari angka tersebut, 430 ribu keluarga belum memiliki rumah sendiri, sementara 825 ribu keluarga tinggal di rumah yang belum memenuhi standar layak huni. Dwiayu menegaskan bahwa angka ini bersifat estimasi indikatif, bukan data mikro yang terperinci.

Kota Makassar menempati posisi teratas dalam backlog kepemilikan rumah. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan arus urbanisasi yang terus meningkat menjadi faktor utama. "Jika dilihat dari jumlah penduduk, Makassar merupakan daerah dengan backlog perumahan tertinggi, namun khususnya menonjol di backlog kepemilikan karena transisi urbanisasi," ujarnya.

Berbeda dengan Makassar, Bone lebih terdorong oleh masalah kualitas hunian. Data hingga Juli 2026 mengindikasikan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni yang sangat besar di kabupaten ini.

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah menggerakkan program pembangunan rumah baru, rehabilitasi, serta penyediaan rumah subsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan CSR. Namun, Dwiayu menekankan perlunya sinkronisasi data lebih lanjut dengan basis kependudukan, pendapatan, dan kondisi fisik rumah agar estimasi backlog menjadi lebih akurat.

Analisis Pakar

Backlog perumahan di Sulawesi Selatan bukan sekadar isu sosial, melainkan tantangan struktural yang menembus sektor ekonomi makro. Ketika 430 ribu keluarga belum memiliki rumah, potensi konsumsi rumah tangga tertekan, menghambat pertumbuhan sektor konstruksi yang selama ini menjadi motor penggerak PDB daerah. Kesenjangan antara permintaan dan pasokan properti menimbulkan tekanan harga tanah, yang pada gilirannya meningkatkan biaya pembangunan dan menurunkan profitabilitas developer lokal.

Urbanisasi cepat di Makassar menandakan pergeseran demografis yang belum diimbangi oleh kebijakan tata ruang yang adaptif. Tanpa penataan yang terintegrasi, pertumbuhan informal settlement akan meluas, menambah beban layanan publik dan menurunkan kualitas hidup. Pemerintah daerah harus mengadopsi pendekatan “smart city” dengan memanfaatkan data geospasial untuk mengidentifikasi lahan layak pembangunan dan mengoptimalkan alokasi anggaran.

Di sisi lain, masalah kualitas hunian di Bone menyoroti pentingnya program rehabilitasi yang terfokus pada rumah tidak layak huni (RLH). Investasi dalam perbaikan struktural tidak hanya meningkatkan standar hidup, tetapi juga membuka peluang pasar bagi industri material lokal, seperti semen, bata ringan, dan teknologi ramah lingkungan. Skema pembiayaan berbasis subsidi atau kredit mikro dapat mempercepat perbaikan, asalkan disertai mekanisme monitoring yang transparan.

Strategi pembiayaan yang menggabungkan APBN, APBD, dan CSR harus dioptimalkan melalui skema Public‑Private Partnership (PPP). Dengan melibatkan developer swasta dalam proyek perumahan bersubsidi, risiko fiskal dapat diminimalisir, sementara kapasitas pembangunan meningkat. Namun, keberhasilan PPP sangat bergantung pada regulasi yang jelas, jaminan kepastian hukum, dan mekanisme evaluasi kinerja yang berbasis outcome.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa banyak keluarga di Sulawesi Selatan yang belum memiliki rumah?
  A: Sekitar 430 ribu keluarga diperkirakan belum memiliki rumah sendiri.
• Q: Mengapa backlog perumahan di Makassar begitu tinggi?
  A: Karena pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang intens, pasokan rumah tidak mampu mengimbangi permintaan.
• Q: Apa langkah utama pemerintah untuk mengatasi krisis perumahan ini?
  A: Pemerintah menitikberatkan pada pembangunan rumah baru, rehabilitasi rumah tidak layak huni, subsidi bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pendanaan melalui APBN, APBD, dan CSR.