Pertarungan Global: Delapan Calon Sekjen PBB Siap Menggantikan Guterres – Siapa Paling Berpeluang?

Ringkasan Singkat

• Delapan kandidat – lima perempuan dan tiga laki‑laki – bersaing untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Desember 2024.
• Untuk menang, calon harus memperoleh setidaknya sembilan suara dari 15 anggota Dewan Keamanan United Nations Security Council tanpa mendapat veto dari salah satu anggota tetap.
• Analisis para pengamat menyoroti fragmentasi geopolitik, posisi hak asasi manusia, dan agenda reformasi institusional sebagai faktor penentu dalam pemilihan.

Proses pemilihan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) memasuki fase kritis menjelang akhir masa jabatan Antonio Guterres pada Desember 2024. Delapan nama telah muncul sebagai kandidat utama, mencerminkan keragaman geografis dan latar belakang profesional: lima perempuan – Michelle Bachelet (Chile), Rosa María Grynspan (Kosta Rika), Alvaro Espinosa (Ekuador), Patricia A‑Baki (Ekuador/Tonga), dan Carolina Barros (Guyana) – serta tiga kandidat laki‑laki: Rafael Mariano Grossi (Argentina), Macky Sall (Senegal), dan John Otunnu (Uganda).

Setiap calon membawa agenda yang berbeda. Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile dan mantan Kepala Hak Asasi Manusia PBB, menekankan pentingnya “suara moral” dalam menghadapi tekanan negara‑negara besar, meskipun dukungan Brasil dan Meksiko kini terancam oleh penarikan dukungan Chile setelah perubahan politik domestik. Alvaro Espinosa, mantan Presiden Majelis Umum PBB, mengusulkan sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi konflik sebelum meletus, namun pencalonannya tidak didukung oleh negaranya sendiri.

Di sisi lain, Rafael Mariano Grossi, Direktur Badan Energi Atom Internasional (IAEA), berada di tengah ketegangan terkait program nuklir Iran dan invasi Rusia ke Ukraina, menyoroti tantangan keamanan global yang mendalam. Rosa María Grynspan, mantan Wakil Presiden Kosta Rika dan pemimpin UNCTAD, menonjolkan perannya dalam inisiatif Black Sea Grain Initiative, serta mengkritik PBB yang ia nilai terlalu konservatif dalam mengelola risiko.

Macky Sall, mantan Presiden Senegal, menjadi satu‑satunya kandidat dari Afrika Sub‑Sahara yang tidak berasal dari Amerika Latin – sebuah catatan penting mengingat tradisi pemilihan Sekjen PBB yang selama ini didominasi oleh kandidat Latin Amerika. Namun, catatan hak asasi manusia di Senegal selama masa kepemimpinannya menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitasnya dalam memimpin organisasi multilateral.

Para pengamat menilai bahwa tidak ada kandidat yang secara jelas menjadi favorit, karena perpecahan antara negara‑negara besar – terutama antara Amerika Serikat, China, dan Rusia – memengaruhi dinamika pemungutan suara. Kebutuhan akan reformasi struktural PBB, termasuk penyesuaian hak veto di Dewan Keamanan, menjadi isu sentral yang akan memengaruhi keputusan akhir.

Analisis Pakar

Secara struktural, pemilihan Sekjen PBB pada 2024 menandai titik kritis dalam evolusi sistem multilateral. Veto tetap menjadi senjata politik paling kuat, dan kemampuan calon untuk menavigasi kepentingan kontras antara anggota tetap – Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis – akan menjadi penentu utama. Kandidat yang mampu menawarkan agenda reformasi yang dapat diterima oleh semua pihak, tanpa menyinggung sensitivitas kedaulatan, memiliki peluang lebih besar.

Di antara kandidat perempuan, Rosa María Grynspan menonjol karena rekam jejak diplomatiknya dalam mediasi konflik pangan, yang relevan dengan krisis keamanan pangan yang dipicu oleh perang di Ukraina. Namun, kritiknya terhadap konservatisme PBB dapat menimbulkan resistensi dari negara‑negara yang mengutamakan stabilitas institusional. Sementara itu, Michelle Bachelet membawa pengalaman hak asasi manusia yang kuat, namun hubungannya yang tegang dengan China – terutama terkait laporan pelanggaran terhadap Uighur – dapat menjadi batu sandungan dalam memperoleh dukungan dari Beijing.

Calon laki‑laki seperti Rafael Mariano Grossi menawarkan keahlian teknis dalam isu nuklir, yang semakin relevan mengingat ketegangan di Iran dan Ukraina. Namun, keterlibatannya dalam IAEA dapat menimbulkan persepsi bias, terutama di mata negara‑negara yang menentang kebijakan Barat terhadap Iran. Macky Sall membawa perspektif Afrika yang jarang terwakili di pucuk pimpinan PBB, namun catatan pelanggaran hak asasi manusia di negaranya dapat mengurangi kredibilitasnya di mata komunitas internasional.

Secara keseluruhan, pemilihan ini tidak hanya tentang siapa yang akan memimpin PBB, melainkan tentang arah reformasi yang akan diambil organisasi tersebut. Jika anggota Dewan Keamanan bersedia mengorbankan hak veto demi memperkuat legitimasi dan efektivitas PBB, maka kandidat dengan agenda reformasi struktural yang ambisius – seperti Grynspan atau Espinosa – dapat menjadi pilihan. Sebaliknya, jika status quo tetap dipertahankan, kandidat yang lebih “aman” bagi anggota tetap, misalnya Grossi, mungkin akan memperoleh dukungan yang cukup.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa suara yang dibutuhkan kandidat untuk menjadi Sekjen PBB?
  A: Kandidat harus memperoleh minimal sembilan suara dari 15 anggota Dewan Keamanan, tanpa mendapat veto dari salah satu anggota tetap.
• Q: Mengapa ada lima perempuan di antara delapan kandidat?
  A: PBB secara aktif mendorong representasi gender yang lebih baik, dan banyak negara anggota mengusulkan kandidat perempuan untuk menyeimbangkan kepemimpinan historis yang didominasi pria.
• Q: Apa peran veto dalam proses pemilihan ini?
  A: Veto dapat menghalangi kandidat meskipun ia memperoleh mayoritas suara; satu veto dari anggota tetap (AS, China, Rusia, Inggris, atau Prancis) otomatis meniadakan kemenangan kandidat tersebut.