Wapres Gibran Bawa Mahasiswa UI ke NTT: Simbol Gotong Royong atau Panggung Politik?

Ringkasan Singkat

• Wakil Presiden Gibran mengunjungi daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur bersama delegasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
• Gibran menekankan peran aktif generasi muda dalam penanganan trauma korban, sekaligus menguji kesiapan BNPB dalam fase darurat.
• Gempa susulan masih mengguncang wilayah Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur; hingga kini tercatat 71 korban jiwa dan ribuan pengungsi.

Jakarta, 20 Agustus 2024 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke tiga kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (20/8) bersama perwakilan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Tujuan utama perjalanan ini adalah menilai langsung penanganan pascabencana dan menguji efektivitas program pemulihan trauma bagi korban gempa yang masih mengguncang wilayah tersebut.

Selama di lapangan, Gibran meninjau fasilitas layanan dasar di Kabupaten Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur, serta berinteraksi dengan korban yang masih mengungsi. Ia menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa bukan sekadar simbolik; mereka diharapkan mengkontribusi dengan keahlian psikologis untuk mempercepat proses trauma healing. “Semangat dan kepedulian anak muda harus difasilitasi menjadi aksi nyata. Gotong‑royong bukan hanya slogan, melainkan kebutuhan mendesak dalam penanggulangan bencana,” ujar Gibran dalam sambutan singkatnya.

Pemerintah, melalui BNPB, melaporkan 71 orang meninggal dunia akibat gempa susulan yang berkekuatan 5,8 SR pada pagi harinya, dengan ribuan warga masih berada di posko pengungsian. Gibran menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan pemulihan dengan kondisi lapangan, bukan sekadar rencana birokratis di ibu kota.

Analisis Pakar

Langkah Gibran mengajak mahasiswa UI ke NTT memang tampak progresif, namun di balik retorika gotong‑royong terdapat pertanyaan mendasar tentang kesiapan institusi negara dalam menangani bencana. Keterlibatan akademisi muda seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti fungsi utama BNPB yang masih terkesan reaktif. Selama beberapa minggu terakhir, koordinasi antar‑lembaga masih dipertanyakan, terbukti dari lambatnya distribusi bantuan logistik ke daerah‑daerah terpencil.

Selain itu, penempatan mahasiswa psikologi di lapangan menimbulkan risiko etis. Tanpa supervisi profesional yang memadai, intervensi psikologis dapat berbalik menjadi penyebab stres tambahan bagi korban. Pemerintah harus menjamin adanya tim psikolog bersertifikat yang memimpin program trauma healing, sementara mahasiswa berperan sebagai asisten terlatih, bukan pelaksana utama.

Politikasi bantuan bencana juga tak dapat diabaikan. Kunjungan wakil presiden pada saat krisis sering kali dimanfaatkan untuk memperkuat citra kepemimpinan, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Kritik publik menilai bahwa sorotan media lebih terfokus pada aksi simbolik daripada pada penyelesaian struktural, seperti perbaikan infrastruktur tahan gempa dan penataan kembali tata ruang wilayah rawan.

Terakhir, keberlanjutan program yang melibatkan mahasiswa harus dipertimbangkan. Jika hanya bersifat satu‑kali, dampaknya akan terbatas. Pemerintah perlu merancang skema kolaboratif jangka panjang antara perguruan tinggi, lembaga penanggulangan bencana, dan komunitas lokal, sehingga pengetahuan dan sumber daya dapat terus mengalir bahkan setelah sorotan media memudar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa jumlah korban jiwa dan pengungsi akibat gempa di NTT?
  A: Hingga kini tercatat 71 orang meninggal dunia dan ribuan warga masih mengungsi di posko pengungsian.
• Q: Apa peran mahasiswa UI dalam penanganan bencana ini?
  A: Mahasiswa psikologi UI diharapkan membantu proses pemulihan trauma korban, bekerja sebagai asisten di bawah supervisi tim psikolog profesional.
• Q: Bagaimana pemerintah memastikan bantuan sampai ke daerah terpencil?
  A: Pemerintah melalui BNPB melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dengan TNI‑Polri, serta mengaktifkan jalur logistik darurat, meski masih ada tantangan distribusi yang harus diatasi.