Ambisi Swasembada Bawang Putih: Ketika Korps Bhayangkara 'Alih Profesi' Jadi Petani di NTB

Ringkasan Singkat

• Polri menggelar panen raya bawang putih seluas 105 hektare di Sembalun, NTB, sekaligus membangun gudang penyimpanan berkapasitas 300 ton untuk menjaga kualitas pascapanen.
• Program ketahanan pangan ini melibatkan sinergi lintas sektoral dengan target penanaman di 17 Polda guna menekan ketergantungan impor bawang putih nasional.
• Meskipun dinilai positif untuk produktivitas lokal, keterlibatan aktif aparat kepolisian dalam sektor pertanian memicu diskusi kritis mengenai fungsi dan efektivitas kelembagaan.

Ketergantungan akut Indonesia terhadap impor bawang putih kembali coba diurai melalui langkah yang tidak biasa. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini mengambil peran di garis depan sektor agraria dengan menggelar aksi tanam serentak dan panen raya bawang putih di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diklaim sebagai bagian dari akselerasi program ketahanan pangan nasional.

Di kawasan kaki Gunung Rinjani tersebut, Polri memimpin panen raya di atas lahan seluas 105 hektare dengan estimasi hasil mencapai 1.050 ton. Tak hanya memanen, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat tinggi negara juga melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polri. Gudang seluas 250 meter persegi ini dirancang memiliki kapasitas simpan hingga 300 ton guna menjaga kualitas pascapanen sebelum didistribusikan ke pasar.

Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan bahwa proyek ini memiliki bobot politis dan strategis yang tinggi. Melalui kolaborasi ini, Polri mengklaim telah memverifikasi potensi lahan seluas 2.593,1 hektare di 17 Polda, di mana 927,6 hektare di antaranya telah ditanami dan diproyeksikan menghasilkan 9.276 ton bawang putih dengan melibatkan ribuan petani lokal.

Selain itu, gerakan tanam serentak juga dilakukan di 14 Polda dengan target lahan 279,5 hektare yang diproyeksikan menghasilkan 2.795 ton pada akhir tahun 2026. Guna menunjang produktivitas, bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa puluhan traktor tangan dan pompa air disalurkan oleh Polri bersama Kementerian Pertanian serta PT Pupuk Indonesia. Upaya riset juga dilakukan bersama Kelompok Tani Pusuk Pujata untuk mengembangkan varietas bawang putih yang adaptif di dataran rendah (di bawah 1.000 mdpl) demi memperluas sentra produksi nasional.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah mengawal berbagai kebijakan publik selama puluhan tahun, saya melihat fenomena keterlibatan Polri dalam urusan tanam-menanam ini sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, kita harus mengapresiasi langkah cepat taktis dalam memanfaatkan lahan tidur dan memobilisasi sumber daya untuk membantu petani lokal di Sembalun. Namun, di sisi lain, kita wajib mengajukan pertanyaan kritis yang mendasar: mengapa institusi penegak hukum yang tugas utamanya memelihara keamanan dan menegakkan hukum harus turun tangan mengurusi cangkul dan pupuk?

Keterlibatan aktif Polri dalam sektor pertanian mengindikasikan adanya 'sekuritisasi' pangan yang akut, sekaligus menjadi tamparan keras bagi kementerian teknis terkait. Ini adalah sinyal bahwa birokrasi pertanian sipil kita selama ini lamban dan tidak berdaya menghadapi gurita mafia impor. Indonesia mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional setiap tahunnya. Sistem kuota impor (RIPH dan SPI) telah lama menjadi ladang basah praktik rente dan korupsi. Jika pemerintah serius ingin mencapai swasembada bawang putih, solusinya bukan sekadar seremonial tanam bersama polisi, melainkan pembenahan total tata niaga impor dan pemberantasan kartel yang merusak harga di tingkat petani.

Kita juga harus mempertanyakan aspek keberlanjutan (sustainability) dari program ini. Pertanian adalah sains dan dedikasi jangka panjang yang membutuhkan keahlian agronomis, pengelolaan tanah yang konsisten, serta integrasi pasar yang sehat—bukan proyek ad-hoc yang bergantung pada momentum politik atau pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Apa yang terjadi jika fokus kepolisian beralih? Apakah lahan-lahan ini akan tetap terurus, atau justru kembali menjadi semak belukar setelah kamera media pergi?

Polri akan jauh lebih berguna bagi ketahanan pangan nasional jika mereka mengoptimalkan fungsi penyelidikan dan penyidikan mereka. Bongkar tuntas para spekulan, usut tuntas permainan izin impor di kementerian, dan seret para mafia pangan ke meja hijau. Langkah penegakan hukum yang tegas terhadap kartel impor akan memberikan dampak instan dan sistemik yang jauh lebih besar bagi kesejahteraan petani lokal dibanding sekadar membagikan traktor tangan atau membangun gudang berkapasitas mikro. Kedaulatan pangan sejati dicapai melalui reformasi struktural, bukan dengan memiliterisasi atau mempolitisasi sektor pertanian.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa Polri terlibat langsung dalam program pertanian bawang putih di Sembalun?
A: Polri terlibat sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional, memanfaatkan jaringan wilayahnya untuk membuka lahan pertanian baru dan memberikan bantuan infrastruktur serta alsintan kepada petani.

Q: Berapa target produksi bawang putih dari program kolaborasi ini?
A: Dari lahan terverifikasi seluas 2.593,1 hektare di 17 Polda, proyeksi produksi awal mencapai 9.276 ton, ditambah proyeksi panen dari gerakan tanam serentak sebesar 2.795 ton pada kuartal IV 2026.

Q: Apa tantangan utama dalam mewujudkan swasembada bawang putih di Indonesia?
A: Tantangan utamanya meliputi ketergantungan tinggi pada impor (mencapai 90%), permainan kartel kuota impor, keterbatasan lahan dataran tinggi yang cocok untuk bawang putih, serta perlunya reformasi tata niaga yang berpihak pada petani lokal.