Menteri Lingkungan: Negara Maju Menyumbang Emisi Besar, Tapi Enggan Bertanggung Jawab – Indonesia Panggil Tindakan!

Ringkasan Singkat

• Menteri Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menuding negara‑negara maju yang menyumbang mayoritas emisi global namun menolak aksi kolektif.
• Indonesia menekankan peran keanekaragaman hayati sebagai benteng pertama melawan perubahan iklim, sambil mengusung model tradisional seperti Subak.
• Dialog di BRICS menjadi arena bagi negara‑negara berkembang menuntut keadilan iklim dan partisipasi kearifan lokal.

Dalam pertemuan menteri lingkungan negara‑anggota BRICS di New Delhi, Selasa 18 Agustus, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan keprihatinannya atas sikap mundur negara‑negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Sementara mereka terus menjadi penyumbang utama emisi karbon global, mereka menolak mengambil tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim.

Jumhur menekankan bahwa Indonesia, sebagai rumah bagi lebih dari 300 ribu spesies, termasuk 9,7 % tumbuhan berbunga dunia, 14 % mamalia, dan 18,6 % burung, tidak dapat menutup mata terhadap ancaman iklim. Keanekaragaman hayati yang luar biasa – 23 % hutan mangrove, 16 % spesies ikan laut, dan 10 % spesies karang dunia – menjadi penopang jasa ekosistem penting bagi mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan mata pencaharian jutaan orang.

Negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17 ribu pulau ini berada di garis depan dampak kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan bencana iklim. Lebih dari 60 % penduduknya tinggal di pesisir, sehingga setiap kenaikan meter laut mengancam rumah, infrastruktur, dan sumber penghidupan. "Adaptasi iklim bukan agenda pinggiran, melainkan pilar utama pembangunan berkelanjutan," ujar Jumhur, menambahkan bahwa Rencana Adaptasi Nasional 2026‑2030 menjadi peta jalan menuju Indonesia yang tangguh hingga Visi Indonesia Emas 2045.

Selain menuntut aksi internasional, Jumhur menyoroti pentingnya menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan kekayaan pengetahuan tradisional. Ia memperkenalkan tiga contoh sukses: sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama komunitas, dan nilai spiritual; Sasi Lompa di Maluku, mekanisme pengelolaan perikanan berkelanjutan; serta Awig‑Awig, hukum adat Bali yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Praktik‑praktik tersebut, kata Jumhur, membuktikan bahwa hidup selaras dengan alam bukan sekadar warisan budaya, melainkan alat adaptasi yang dapat memperkuat ketahanan iklim. Ia menutup pidatonya dengan pernyataan tegas: cara kita mengelola sumber daya alam, mencegah degradasi, dan membangun ketahanan akan menentukan masa depan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Analisis Pakar

Penegasan Jumhur menyoroti paradoks yang semakin jelas dalam negosiasi iklim global: negara‑negara maju, yang selama dekade terakhir menumpuk emisi paling besar, kini beralih pada retorika “kewajiban bersama” sambil menahan komitmen finansial dan teknologi. Sikap ini bukan sekadar kegagalan moral, melainkan strategi politik untuk melindungi kepentingan industri domestik yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Indonesia, dengan beban adaptasi yang berat, berada pada posisi yang sangat tidak adil.

Keberanian Indonesia menonjolkan keanekaragaman hayati sebagai aset strategis bukan hanya simbolik. Data ilmiah menunjukkan bahwa ekosistem hutan mangrove, terumbu karang, dan hutan hujan tropis menyerap hingga 30 % karbon atmosfer. Namun, tanpa dukungan finansial internasional, upaya konservasi ini mudah terkikis oleh tekanan pembangunan infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam.

Penggunaan model tradisional seperti Subak dan Sasi Lompa menandakan arah baru dalam diplomasi iklim: mengangkat kearifan lokal sebagai sumber solusi. Ini menantang paradigma “teknologi tinggi saja” yang selama ini mendominasi agenda iklim. Namun, untuk mengubahnya menjadi kebijakan global, diperlukan mekanisme verifikasi yang transparan dan pendanaan yang tidak bersyarat, agar komunitas adat tidak menjadi korban “greenwashing”.

Terakhir, pernyataan Jumhur menegaskan bahwa BRICS dapat menjadi platform alternatif bagi negara‑negara berkembang untuk menyeimbangkan kekuasaan dalam tata kelola lingkungan dunia. Jika BRICS berhasil menggalang dana iklim yang signifikan, tekanan pada negara maju akan meningkat. Namun, risiko fragmentasi geopolitik tetap mengintai, terutama bila kepentingan ekonomi masing‑masing anggota mengalahkan agenda iklim yang mendesak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa negara maju enggan mengambil tanggung jawab iklim?
  A: Karena komitmen pengurangan emisi dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi domestik dan menuntut investasi besar pada teknologi bersih yang belum sepenuhnya menguntungkan bagi industri tradisional.
• Q: Apa peran Subak dalam mitigasi perubahan iklim?
  A: Subak mengelola air secara kolektif, meningkatkan efisiensi irigasi, dan menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, yang secara tidak langsung mengurangi emisi gas rumah kaca.
• Q: Bagaimana Indonesia dapat memperoleh dana iklim dari negara maju?
  A: Melalui mekanisme Green Climate Fund, perjanjian bilateral, dan tekanan diplomatik di forum multilateral seperti BRICS untuk menegosiasikan kontribusi yang adil.