Anggaran Pendidikan 2027: Rp820,8 Triliun, MBG Dipotong Rp28 Triliun—Apa Dampaknya Bagi 72 Juta Anak?

Ringkasan Singkat

• RAPBN 2027 mengalokasikan Rp820,8 triliun untuk sektor pendidikan.
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya mendapat Rp240,2 triliun, turun dari Rp268 triliun tahun 2026.
• Target penerima manfaat MBG dipangkas menjadi 72,1 juta orang, jauh di bawah target 2026 yang mencapai 82,9 juta.

Pemerintah menyiapkan RAPBN 2027 dengan total anggaran pendidikan mencapai Rp820,8 triliun. Dari angka itu, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) hanya memperoleh alokasi Rp240,2 triliun. Angka ini menandai penurunan signifikan dibandingkan anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Penurunan alokasi ini berimbas pada target penerima manfaat yang diperkecil menjadi 72,1 juta orang pada 2027, meliputi siswa, mahasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita. Tahun sebelumnya, target tersebut masih berada di angka 82,9 juta. Pemerintah mengklaim bahwa penyesuaian ini sejalan dengan upaya refocusing dan perbaikan tata kelola program, termasuk pembentukan command centre MBG untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor serta survei status gizi penerima manfaat.

Selain MBG, alokasi pendidikan juga dibagi ke dua kementerian utama. Kemendikdasmen menerima sekitar Rp61,1 triliun, sedangkan Kemendikti (Kemendikbudristek) memperoleh Rp65,1 triliun. Kedua kementerian diharapkan menyalurkan dana tersebut ke program-program inti seperti infrastruktur sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas guru.

Namun, penurunan anggaran MBG menimbulkan pertanyaan kritis: apakah pemotongan ini akan mengorbankan kualitas gizi anak-anak di sekolah? Apakah target baru yang lebih rendah mencerminkan realitas kebutuhan atau sekadar upaya menyeimbangkan defisit anggaran? Dan yang paling penting, sejauh mana mekanisme pengawasan baru—seperti command centre—dapat menjamin akuntabilitas dana yang kini lebih terbatas?

Analisis Pakar

Penurunan alokasi MBG sebesar hampir 10% dalam satu tahun anggaran tidak dapat dipandang remeh. Di tengah krisis gizi yang masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, pemotongan dana ini berpotensi memperlebar kesenjangan akses gizi. Pemerintah menyebutkan bahwa penyesuaian ini didasari pada perbaikan tata kelola dan refocusing penerima manfaat. Namun, tanpa data transparan yang menunjukkan efektivitas program sebelumnya, klaim tersebut terasa hampa.

Strategi pembentukan command centre memang terdengar progresif, namun sejarah panjang program sosial di Indonesia menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor sering kali terhambat oleh birokrasi yang berlapis. Jika tidak ada mekanisme monitoring independen—misalnya audit eksternal atau partisipasi lembaga swadaya masyarakat—risiko kebocoran dana tetap tinggi.

Selanjutnya, penurunan target penerima manfaat dari 82,9 juta menjadi 72,1 juta menandakan bahwa pemerintah secara eksplisit mengurangi cakupan layanan. Apakah ini karena data terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar anak sudah tercakup, atau justru karena keterbatasan fiskal? Tanpa penjelasan rinci, publik berhak menuntut transparansi.

Terakhir, alokasi untuk Kemendikdasmen dan Kemendikti masing-masing Rp61,1 triliun dan Rp65,1 triliun tampak seimbang, namun tidak ada rincian jelas mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk inovasi digital versus infrastruktur fisik. Di era pasca-pandemi, prioritas harus beralih pada pembelajaran daring yang inklusif, bukan sekadar pembangunan gedung.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027?
  A: Pemerintah menyiapkan Rp820,8 triliun untuk seluruh sektor pendidikan pada tahun anggaran 2027.
• Q: Mengapa alokasi MBG turun dibandingkan tahun 2026?
  A: Pemerintah mengklaim penurunan tersebut disebabkan oleh upaya perbaikan tata kelola, refocusing penerima manfaat, dan pembentukan command centre untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana.
• Q: Siapa yang akan mengawasi pelaksanaan MBG dan bagaimana mekanismenya?
  A: Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menjadi pelaksana utama, dengan dukungan command centre lintas sektor. Namun, detail mekanisme pengawasan independen belum dipublikasikan secara lengkap.