Aceh Selatan Gencar Pakai TKD: 50% Infrastruktur Selesai Sebelum Musim Hujan, Warga Tuntut Lebih Cepat!

Ringkasan Singkat

• Pemkab Aceh Selatan targetkan realisasi lebih dari 50% anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada Agustus 2026.
• Proyek prioritas meliputi normalisasi Krueng Trumon, pembangunan jembatan di Seuneubok Puntho, dan jaringan irigasi serta drainase di Desa Padang Harapan.
• Satgas PRR mengawasi progres, namun warga masih khawatir banjir berulang bila pelaksanaan melambat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mempercepat penyerapan tambahan dana TKD senilai Rp51,6 miliar untuk menuntaskan infrastruktur dasar sebelum musim hujan tiba. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Skar Fharaby, menegaskan bahwa realisasi harus melampaui 50% pada Agustus 2026 agar dana tidak menganggur dan pekerjaan tidak terhambat oleh curah hujan yang tinggi.

Hingga kini, dari total alokasi Rp26,1 miliar untuk infrastruktur, baru tercapai Rp9,9 miliar atau 37,9%. Proyek‑proyek utama meliputi normalisasi Krueng Trumon untuk mengatasi pendangkalan yang mengancam lahan persawahan, pembangunan jembatan armco di Seuneubok Puntho, serta jaringan irigasi dan drainase sepanjang 3.800 meter di Desa Padang Harapan yang diperkirakan menelan biaya Rp59 miliar.

Warga Padang Harapan, Nur Diayati (43), menaruh harapan tinggi pada proyek drainase: “Semoga setelah ada drainase, desa kami tidak banjir lagi. Selama ini hampir setiap tahun terjadi banjir.” Namun, harapan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas yang ketat, mengingat Satgas PRR mencatat pemanfaatan TKD baru mencapai 48,04% secara keseluruhan.

Imran, perwakilan Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya sinkronisasi antara normalisasi sungai dan pembangunan jembatan untuk menjaga mobilitas ekonomi. “Ketika debit air naik, kita harus pastikan alirannya tertampung dan terdistribusi dengan baik, bukan meluap ke jalan‑jalan utama,” ujarnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat dua masalah struktural yang menggerogoti efektivitas program ini. Pertama, ketergantungan pada satu sumber dana—TKD—menjadikan proyek rentan bila alokasi selanjutnya terhambat oleh birokrasi pusat. Pemerintah daerah harus mengembangkan sumber pendapatan lokal, misalnya melalui pajak properti atau kemitraan publik‑swasta, untuk menambah likuiditas dan mengurangi tekanan pada TKD.

Kedua, transparansi penggunaan dana masih jauh dari standar yang layak. Meskipun Satgas PRR memantau progres, tidak ada mekanisme publik yang memungkinkan warga mengakses data realisasi secara real‑time. Tanpa pengawasan masyarakat, risiko korupsi atau penyelewengan dana tetap tinggi, terutama pada proyek bernilai miliaran rupiah seperti jembatan armco.

Ketiga, percepatan pengerjaan menjelang musim hujan memang logis, namun tidak boleh mengorbankan kualitas konstruksi. Sejumlah proyek infrastruktur di Aceh sebelumnya mengalami kegagalan struktural karena pengerjaan tergesa‑gesa. Pemerintah harus menegakkan standar teknis yang ketat, melibatkan konsultan independen, dan melakukan audit pasca‑konstruksi.

Akhirnya, partisipasi warga harus lebih dari sekadar menjadi objek manfaat. Keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan meningkatkan akuntabilitas serta memastikan solusi yang dihasilkan memang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Tanpa mekanisme partisipatif, proyek‑proyek ini berisiko menjadi “white elephant” yang hanya menambah beban fiskal daerah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa total dana TKD yang dialokasikan untuk infrastruktur di Aceh Selatan?
  A: Sekitar Rp51,6 miliar, dengan Rp26,1 miliar khusus untuk sektor infrastruktur.
• Q: Apa saja proyek prioritas yang sedang dikerjakan?
  A: Normalisasi Krueng Trumon, pembangunan jembatan di Seuneubok Puntho, serta jaringan irigasi dan drainase di Desa Padang Harapan.
• Q: Bagaimana peran Satgas PRR dalam proyek ini?
  A: Satgas PRR mengawasi progres dan realisasi dana, serta memberikan rekomendasi teknis untuk memperkuat mitigasi banjir.