Basuki Hadimuldjono Jelaskan Mengapa IKN Tak Disebut di Pidato APBN 2027 Prabowo

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) secara eksplisit dalam pidato pengantar RUU APBN 2027.
• Kepala Basuki Hadimuldjono menegaskan bahwa IKN tetap masuk dalam klaster infrastruktur, wilayah, dan desa, sehingga tidak perlu disebut terpisah.
• Anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk 2025‑2029 sudah disetujui, dengan alokasi bertahap mulai Rp10 triliun per tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pada sidang DPR Senayan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang‑Undang (RUU) APBN 2027 tanpa menyinggung secara khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuldjono, menjawab pertanyaan wartawan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bahwa IKN memang berada dalam klaster infrastruktur serta pembangunan wilayah dan desa, sehingga tidak memerlukan penyebutan terpisah dalam pidato kenegaraan.

Basuki menegaskan bahwa kebijakan pemerintah sudah mengintegrasikan IKN ke dalam program prioritas nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur. "Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk IKN telah berjalan secara bertahap sejak 2025. "Tahun lalu ada Rp10 triliun, tahun 2025 ada Rp10 triliun koma sekian, tahun 2026 sementara ada Rp6 triliun, dan nanti akan ada tambahan Rp27 triliun," kata Basuki.

Anggaran total Rp48,8 triliun untuk fase kedua (2025‑2029) sudah disetujui pada Januari 2025, dengan target IKN berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada 2028. Pemerintah menempatkan IKN dalam daftar Program Kerja Prioritas Nasional yang meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penurunan kemiskinan.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, penempatan IKN dalam klaster infrastruktur bukan sekadar pilihan retoris, melainkan strategi fiskal yang mengoptimalkan alokasi APBN. Dengan menggabungkan IKN ke dalam paket infrastruktur, pemerintah dapat memanfaatkan skala ekonomi, mengurangi biaya administrasi, dan mempercepat pencairan dana melalui mekanisme yang sudah ada, seperti Public‑Private Partnership (PPP) dan dana alokasi khusus (DAK).

Namun, risiko tersembunyi tetap ada. Tanpa penyebutan eksplisit, pengawasan publik terhadap realisasi anggaran IKN berpotensi melemah. Transparansi menjadi kunci, terutama mengingat total kebutuhan Rp48,8 triliun menempati porsi signifikan dari APBN 2027. Investor domestik dan asing akan menilai kestabilan kebijakan ini melalui sinyal konsistensi anggaran dan kepastian regulasi.

Dari perspektif pasar modal, sektor konstruksi, material bangunan, dan logistik akan merasakan lonjakan permintaan. Saham perusahaan BUMN dan swasta yang terlibat dalam proyek infrastruktur (misalnya PT Wijaya Karya, PT Adhi Karya, dan PT Pembangunan Perumahan) dapat menjadi kandidat “growth stock” selama fase pembangunan 2025‑2029. Namun, investor harus memperhatikan eksposur terhadap risiko politik dan potensi overruns biaya yang historis pada proyek mega‑infrastruktur.

Terakhir, integrasi IKN ke dalam agenda pembangunan wilayah dan desa membuka peluang bagi program desa mandiri, agribisnis, dan energi terbarukan di sekitarnya. Jika dikelola dengan baik, IKN tidak hanya menjadi simbol politik, melainkan katalisator pertumbuhan ekonomi regional yang dapat menurunkan kesenjangan antar‑pulau, selaras dengan agenda kedaulatan pangan dan energi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa IKN tidak disebutkan secara terpisah dalam pidato APBN 2027?
  A: Karena IKN sudah dimasukkan dalam klaster infrastruktur, wilayah, dan desa, sehingga tidak memerlukan penyebutan khusus.
• Q: Berapa total anggaran yang dialokasikan untuk IKN 2025‑2029?
  A: Rp48,8 triliun, dengan pencairan bertahap mulai Rp10 triliun per tahun.
• Q: Kapan IKN diproyeksikan menjadi ibu kota politik yang berfungsi penuh?
  A: Target pemerintah adalah tahun 2028.