Prabowo Tiru Model India: Monetisasi Aset Negara lewat Swasta, Peluang Besar bagi BUMN

Ringkasan Singkat

• Presiden Prabowo Subianto mengusulkan adopsi National Monetisation Pipeline India untuk mengoptimalkan aset publik Indonesia.
• Skema ini memberi ruang kepada swasta mengoperasikan aset yang sudah dibangun, sementara kepemilikan tetap di tangan negara.
• Target pemerintah: menurunkan jumlah BUMN tidak produktif menjadi maksimal 300 unit pada akhir 2026 dan memanfaatkan aset seperti tanah, gedung, jaringan, serta bandara secara lebih efisien.

Dalam rapat paripurna DPR RI tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya belajar dari praktik internasional, khususnya India. Ia menyoroti kebijakan National Monetisation Pipeline yang memungkinkan sektor swasta mengoperasikan aset publik yang sudah selesai dibangun, tanpa mengalihkan kepemilikan strategis negara.

Menurut Prabowo, skema serupa dapat diterapkan pada aset BUMN yang masih menganggur—tanah, gedung, jaringan, kawasan industri, hingga fasilitas publik. "Aset‑aset yang tidak produktif tidak boleh dibiarkan menganggur ketika lapangan kerja masih dibutuhkan dan investasi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Presiden menekankan bahwa proses alih pengelolaan akan bersifat terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan negara tetap memegang kendali strategis. Ia mencontohkan pengelolaan bandara yang belum optimal, mengusulkan kolaborasi antara operator penerbangan, hotel, dan pengelola bandara untuk menciptakan ekosistem yang menghasilkan nilai tambah dan pendapatan baru.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menutup 290 BUMN yang dianggap tidak produktif, sambil menargetkan hanya 300 BUMN yang benar‑benar berkontribusi pada perekonomian pada akhir 2026. Optimalisasi aset BUMN dipandang sebagai katalisator utama untuk meningkatkan investasi, memperluas basis pajak, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca‑pandemi.

Analisis Pakar

Model monetisasi aset publik yang diadopsi India menonjolkan dua prinsip kunci: retention of ownership dan private‑sector efficiency. Dari perspektif makroekonomi, hal ini dapat meningkatkan rasio penggunaan aset (asset utilization ratio) secara signifikan, mengurangi beban fiskal, dan mempercepat perputaran modal. Namun, keberhasilan sangat tergantung pada kerangka regulasi yang transparan serta mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari praktik korupsi atau ekspropriasi tersembunyi.

Di Indonesia, tantangan utama terletak pada kualitas data aset BUMN. Tanpa inventarisasi yang akurat, proses lelang atau tender dapat menjadi rawan manipulasi. Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem informasi geografis (GIS) dan platform digital yang memungkinkan pemantauan real‑time atas penggunaan aset. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberi sinyal positif kepada investor asing yang mengutamakan kepastian hukum.

Selanjutnya, integrasi vertikal antara sektor penerbangan, perhotelan, dan logistik di sekitar bandara dapat menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang menghasilkan efek multiplier. Contohnya, pengembangan kawasan aerotropolis dapat menarik investasi dalam manufaktur berbasis udara, e‑commerce, serta layanan nilai tambah seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO). Namun, skema ini harus diimbangi dengan kebijakan tarif yang adil agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi maskapai domestik.

Terakhir, kebijakan ini harus selaras dengan agenda green growth. Pengalihan pengelolaan aset kepada swasta sebaiknya disertai persyaratan standar lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. Dengan demikian, monetisasi aset tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kontributor pada target iklim Indonesia 2060.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu National Monetisation Pipeline?
  A: Sebuah program India yang memungkinkan sektor swasta mengoperasikan aset publik yang sudah dibangun, sementara kepemilikan tetap di tangan negara, untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan.
• Q: Bagaimana skema ini akan diterapkan pada BUMN Indonesia?
  A: Pemerintah akan membuka lelang atau tender kompetitif bagi aset BUMN yang tidak produktif, seperti tanah, gedung, atau bandara, dengan syarat kepemilikan strategis tetap dipegang negara.
• Q: Apa manfaat utama bagi perekonomian Indonesia?
  A: Meningkatnya pemanfaatan aset, aliran investasi swasta, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan negara tanpa harus menambah beban utang.