Andreas Eddy Susetyo Janjikan Dorongan Ekspor untuk UMKM Eks‑Lokasi Dolly: Harapan atau Hanya Retorika?

Ringkasan Singkat

• Anggota DPR Andreas Eddy Susetyo menegaskan potensi ekspor bagi UMKM di kawasan Putat Jaya, bekas lokalisasi Dolly, Surabaya.
• Mantan Wali Kota Rismaharini menuntut dukungan konkret agar produk lokal naik kelas ke pasar internasional, sekaligus menekankan pentingnya pasar domestik yang kuat.
• Klinik UMKM Gotong Royong meluncurkan serangkaian pelatihan produksi, pemasaran digital, dan branding, namun masih ada pertanyaan tentang akses pasar, kompetisi harga, dan keberlanjutan pendampingan.

Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada 11 Agustus, Andreas Eddy Susetyo (DPR RI) menyuarakan optimismenya bahwa UMKM yang beroperasi di Putat Jaya—dahulu dikenal sebagai lokalisasi Dolly—memiliki peluang signifikan untuk menembus pasar ekspor. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian Klinik UMKM Gotong Royong yang berlangsung selama seminggu, sekaligus menanggapi permintaan mantan Wali Kota Surabaya, Rismaharini, yang menginginkan agar usaha‑usaha kecil yang telah menapaki jenjang Pahlawan Ekonomi dapat bersaing secara global.

Risma mengingatkan bahwa “sebelum melangkah ke luar negeri, pasar domestik harus dulu kuat.” Ia mencontohkan beberapa produk yang sudah menonjol, antara lain Enceng Gondok Witrove, Selendang Semanggi, Kopi Jelly De'nil, dan Diah Cookies. Di sisi lain, pelaku UMKM eks‑lokasi Dolly seperti Sandal Hotel/Alas Kaki Mampu Jaya, Batik Jarak Arum, dan Sablon Indana Production juga diharapkan dapat memanfaatkan dorongan kebijakan ini.

Andreas menegaskan peran strategis UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan data yang menunjukkan bahwa sektor ini menyerap sekitar 90 % tenaga kerja nasional, dan 65 % di antaranya adalah perempuan. “Ketergantungan kita pada UMKM tidak dapat dipandang sebelah mata,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan usaha di eks‑Dolly menjadi fokus utama Klinik UMKM Gotong Royong, yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan Kota Surabaya untuk memberikan bantuan mulai dari perizinan NIB, perlindungan HAKI, hingga pemasaran daring melalui aplikasi khusus.

Selama sesi tanya‑jawab, peserta menyoroti beberapa kendala: kurangnya jaringan ke institusi pendidikan, kebutuhan pelatihan pemasaran digital yang lebih intensif, serta ancaman perang harga yang dapat mematikan profitabilitas. Risma menolak pendekatan yang terlalu bergantung pada birokrasi, menekankan bahwa keunggulan produk dan kesiapan menjangkau konsumen secara online menjadi kunci utama. Ia mengingatkan keberhasilan program Pahlawan Ekonomi yang berhasil menghubungkan UMKM Surabaya dengan platform digital global.

Program pelatihan yang diadakan selama seminggu mencakup dua jalur utama: Craft (pembuatan dompet, rompi, alas kaki) dan Food (nasi kotak premium, masakan Korea, dim sum, serta minuman inovatif). Produk‑produk tersebut dipasarkan melalui Bazaar Kemerdekaan, Sentra‑Sentra UMKM Pemerintah Kota Surabaya, jaringan hotel, serta kanal digital. Penutup acara menampilkan ribuan peserta, menandai ambisi kawasan Putat Jaya untuk bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang mandiri dan kompetitif di tingkat internasional.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika UMKM sejak dekade lalu, saya melihat dua hal yang paling menonjol dalam inisiatif ini. Pertama, janji ekspor yang diutarakan oleh Andreas Eddy Susetyo tampak lebih bersifat simbolik daripada substansial. Tanpa adanya mekanisme konkret—seperti akses ke pasar luar negeri, standar sertifikasi internasional, atau dukungan logistik—potensi tersebut tetap terperangkap pada aspirasi.

Kedua, peran Rismaharini sebagai penggerak kebijakan lokal memang penting, namun ia harus menghindari jebakan “kebijakan tanpa implementasi”. Penekanan pada kekuatan produk dan pemasaran daring memang tepat, namun tanpa investasi pada riset & development (R&D) serta pelatihan intensif dalam branding, produk UMKM akan tetap terjebak pada segmen pasar menengah‑bawah.

Selanjutnya, data yang dikemukakan tentang kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja (90 % dan 65 % perempuan) menegaskan urgensi kebijakan yang inklusif. Namun, kebijakan tersebut harus melampaui sekadar “memberi izin NIB”. Diperlukan skema pembiayaan mikro yang terjangkau, akses ke teknologi produksi berskala kecil, serta jaringan distribusi yang terintegrasi dengan platform e‑commerce internasional.

Akhirnya, keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan UMKM untuk berinovasi dan menyesuaikan diri dengan standar kualitas global. Jika tidak, “ekspor” akan tetap menjadi jargon politik yang tak pernah terwujud. Pemerintah daerah, bersama DPR, harus menyusun roadmap yang terukur, dengan indikator kinerja yang jelas, serta audit independen untuk memastikan setiap dana dan program mencapai tujuan akhir: meningkatkan daya saing produk lokal di pasar dunia.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Bagaimana cara UMKM di Putat Jaya dapat mengakses pasar ekspor?
  A: UMKM harus memenuhi standar internasional (SNI, HACCP, dll.), memperoleh sertifikasi HAKI, dan bergabung dengan platform e‑commerce yang memiliki jaringan global, seperti Alibaba atau Amazon.
• Q: Apakah ada bantuan finansial khusus untuk pelatihan digital?
  A: Dinas Koperasi UMKM Surabaya menyediakan dana hibah mikro dan program kredit lunak bagi pelaku yang mengikuti pelatihan digital yang diselenggarakan oleh Klinik UMKM Gotong Royong.
• Q: Siapa yang bertanggung jawab memastikan keberlanjutan program pendampingan?
  A: Tanggung jawab bersama antara DPR (melalui Andreas Eddy Susetyo), pemerintah kota Surabaya, dan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola aplikasi UMKM Gotong Royong.