KPK Tahan Empat Pejabat Bank BJB Tersangka Korupsi Iklan: Kerugian Negara Rp223,6 Miliar Terungkap

Ringkasan Singkat

• Empat mantan pejabat Bank BJB ditahan selama 20 hari atas dugaan korupsi pengadaan iklan senilai Rp801 miliar.
• KPK menuding skema penunjukan langsung yang memecah paket iklan menjadi sub‑paket di bawah Rp200 juta untuk menghindari lelang.
• Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp223,6 miliar; satu tersangka lagi menunda penahanan karena klaim sakit.

Jakarta – KPK resmi menahan empat orang selama 20 hari pertama, terhitung sejak 10 Agustus 2026, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Penahanan dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan intensif yang berlangsung sepanjang hari Senin (10/8) di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Keempat tersangka adalah: Widi Hartoto, mantan Pemimpin Divisi Change Management Office sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary (2020‑2024); Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri & pemilik PT Antedja Muliatama; Suhendrik, Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres; serta Elang Sophan Jaya Kusuma, Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama.

Direktur Penyidikan Achmad Taufik Husein menyatakan, penahanan akan berlangsung di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sampai 29 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa satu tersangka lagi, Yuddy Renaldi, Direktur Utama Bank BJB (2019‑Maret 2025), belum ditahan karena mengklaim sedang sakit. Jika keterangan tersebut terbukti palsu, KPK siap melakukan penangkapan paksa.

Menurut penyidik, antara 2021 dan semester pertama 2023, Bank BJB menganggarkan Rp801 miliar untuk promosi umum dan produk melalui Divisi Corporate Secretary. Dari total itu, Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan di televisi, cetak, dan platform online melalui pengadaan jasa agensi. Widi Hartoto diduga memerintahkan kepala komunikasi pemasaran, Indra Maulana, serta kepala hubungan masyarakat (SON), untuk mencari agensi yang bersedia mengelola dana non‑bujeter tersebut.

Untuk menghindari mekanisme lelang, Widi diduga memecah paket pengadaan menjadi dua kategori: di bawah Rp200 juta dan antara Rp200 juta‑Rp1 miliar, sehingga proses dapat dilakukan melalui Penunjukan Langsung (PL). Indra dan SON kemudian menghubungi beberapa agensi—yang dipimpin oleh Ikin Asikin, Suhendrik, dan Sophan Jaya—untuk menyiapkan dana non‑bujeter dan membagi kembali paket menjadi lebih banyak sub‑paket.

Pengadaan iklan tahun 2021 dilaksanakan pada awal Januari oleh panitia yang dipimpin oleh Juniardi Swastria, Pimpinan Divisi Umum. Selama proses, terungkap pelanggaran serius, antara lain:

• Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang menggunakan persentase fee alih‑alih nilai pekerjaan.
• Memo permohonan yang hanya menyebut tiga calon penyedia, sekaligus mengarahkan ke satu penyedia tertentu.
• Syarat evaluasi teknis yang dimasukkan setelah penawaran masuk, melanggar prinsip transparansi.
• Instruksi untuk tidak memverifikasi dokumen penyedia, bertentangan dengan regulasi pengadaan.

Akibat praktik ini, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp223,6 miliar, selisih antara pembayaran yang dilakukan Bank BJB kepada enam agensi dan biaya iklan yang sebenarnya dibayarkan ke media. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke‑1 KUHP.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti kelemahan struktural dalam tata kelola pengadaan publik di lembaga keuangan daerah. Praktik memecah paket menjadi sub‑paket kecil bukan sekadar taktik administratif; ia secara sistematis mengelak dari persyaratan lelang terbuka yang dirancang untuk mencegah kolusi. Dengan memanfaatkan batas ambang Rp200 juta, para pelaku menciptakan “lubang hukum” yang memungkinkan penunjukan langsung tanpa kompetisi yang sehat.

Lebih jauh, penggunaan dana non‑bujeter sebagai “cadangan” menandakan adanya niat untuk menyembunyikan aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ini bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan indikasi adanya jaringan patronase yang melibatkan pejabat senior dan konsorsium agensi. Keterlibatan direktur utama bank, Yuddy Renaldi, meskipun masih dalam proses, menambah bobot politik pada kasus ini.

ekonomi jangka panjangnya signifikan. Kerugian Rp223,6 miliar bukan sekadar angka; itu menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi keuangan daerah dan menurunkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Jika tidak ada tindakan korektif yang tegas—baik reformasi prosedur pengadaan maupun penegakan hukum yang konsisten—maka pola korupsi serupa dapat terulang di sektor publik lainnya.

Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci. KPK harus memastikan bahwa proses penahanan dan penyidikan tidak terhambat oleh taktik penundaan, seperti klaim sakit yang belum terverifikasi. Selain itu, perlu ada audit independen terhadap semua kontrak iklan Bank BJB selama periode 2021‑2023, serta pembentukan mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat untuk mencegah manipulasi paket pengadaan di masa depan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa KPK menahan empat tersangka selama 20 hari?
• A: Penahanan selama 20 hari merupakan langkah awal untuk mengamankan barang bukti, mencegah penghilangan saksi, dan memastikan proses penyidikan berjalan tanpa gangguan.
• Q: Apa saja dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para tersangka?
• A: Mereka diduga memecah paket pengadaan iklan, melakukan penunjukan langsung, memanipulasi HPS, serta mengabaikan prosedur verifikasi dokumen, yang semuanya melanggar UU Tipikor dan peraturan pengadaan.
• Q: Berapa besar kerugian negara yang diperkirakan?
• A: KPK memperkirakan kerugian negara mencapai sekitar Rp223,6 miliar akibat selisih pembayaran antara agensi dan media iklan.