Hanya 12% Pemilik Asuransi Non‑BPJS Paham Penjaminan Polis: Risiko Bisnis Besar bagi Industri

Ringkasan Singkat

• Survei SNLIK2026 mengungkap 87,53% pemilik asuransi non‑BPJS tidak tahu polis mereka dijamin.
• Hanya 12,47% yang menyadari adanya penjaminan polis, menandakan kesenjangan edukasi yang signifikan.
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana gencarkan kampanye edukasi berbasis visual di pasar, koperasi, dan ATM.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat bahwa 87,53 persen masyarakat Indonesia yang memiliki produk asuransi non‑BPJS belum menyadari bahwa polis mereka akan mendapatkan penjaminan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa hanya 12,47 persen yang mengetahui hak tersebut.

"Penduduk usia 15‑79 tahun yang memiliki produk asuransi non‑BPJS, hanya 12,47 persen yang mengetahui bahwa polis asuransinya akan dijamin," ujar Amalia dalam konferensi pers hasil SNLIK 2026, Senin (10/8). Sebaliknya, mayoritas responden—87,53 persen—belum mengetahui adanya penjaminan polis.

Menurut Amalia, temuan ini menyoroti kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai program penjaminan polis asuransi. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menambahkan bahwa data tersebut menjadi dasar bagi LPS untuk menargetkan kelompok yang paling membutuhkan edukasi.

"Untuk penjaminan polis, karena ini baru pertama kali dan belum dilaksanakan, angkanya masih 12,47 persen menunjukkan kesenjangan edukasi kita masih besar," kata Anggito. Ia menekankan pentingnya pendekatan sederhana, visual, dan dekat dengan kehidupan sehari‑hari—misalnya melalui pasar, koperasi, pusat pendidikan, aplikasi edukasi, bahkan ATM.

Anggito menegaskan bahwa tujuan edukasi bukan sekadar memperkenalkan LPS, melainkan memastikan masyarakat memahami perlindungan, kepastian, dan rasa aman yang diberikan oleh program penjaminan.

Analisis Pakar

Data ini mengungkap risiko struktural yang belum tersentuh dalam ekosistem asuransi Indonesia. Ketidaktahuan mayoritas pemegang polis tentang penjaminan berarti mereka belum memanfaatkan nilai tambah yang seharusnya menjadi bagian dari produk. Dari perspektif makroekonomi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sektor asuransi, menghambat pertumbuhan premi, dan pada gilirannya memperlemah kontribusi asuransi terhadap stabilitas keuangan nasional.

Lebih jauh, rendahnya tingkat literasi penjaminan polis berpotensi meningkatkan beban klaim tak terjamin pada perusahaan asuransi, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan premi atau penurunan kualitas layanan. Ini menjadi dilema bagi regulator: apakah harus memperketat persyaratan transparansi produk atau memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif mengedukasi nasabah?

Strategi LPS untuk menyebarkan edukasi melalui media visual dan titik kontak harian (pasar, ATM, koperasi) adalah langkah tepat. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada sinergi dengan otoritas OJK, asosiasi asuransi, dan pemain fintech yang sudah memiliki basis data konsumen digital. Kolaborasi lintas‑sektor dapat mempercepat penyebaran informasi dan mengubah perilaku pembelian asuransi menjadi lebih sadar risiko.

Secara bisnis, perusahaan asuransi yang mengintegrasikan edukasi penjaminan ke dalam proses penjualan—misalnya melalui modul e‑learning di aplikasi mobile—akan memperoleh keunggulan kompetitif. Konsumen yang terinformasi cenderung lebih loyal dan bersedia membayar premi lebih tinggi untuk perlindungan yang jelas dan terjamin.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu penjaminan polis asuransi non‑BPJS?
  A: Penjaminan polis adalah mekanisme di mana LPS menjamin pembayaran klaim asuransi tertentu jika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajibannya.
• Q: Mengapa hanya 12,47% pemilik asuransi yang menyadari penjaminan polis?
  A: Karena kurangnya edukasi publik, informasi yang tidak disampaikan secara jelas oleh perusahaan asuransi, dan rendahnya literasi keuangan di masyarakat.
• Q: Bagaimana LPS berencana meningkatkan kesadaran tentang penjaminan polis?
  A: LPS akan meluncurkan kampanye edukasi visual di pasar, koperasi, pusat pendidikan, aplikasi edukasi, dan bahkan ATM untuk menjangkau konsumen di titik aktivitas sehari‑hari.