Gerindra Dorong Prabowo Kembali ke Panggung 2029: Strategi Baru atau Sekadar Panggung Politik?

Ringkasan Singkat

• Kader Gerindra di Sulawesi Selatan mengusulkan Prabowo Subianto maju lagi pada Pilpres 2029.
• Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Makassar sekaligus mengukuhkan tujuh ketua DPC, termasuk tiga bupati.
• Ketua Harian Partai, Sufmi Dasco, menegaskan persiapan intensif untuk memenangkan pemilu 2029.

Dalam sebuah rapat koordinasi daerah (Rakorda) yang digelar di Makassar pada Selasa (4/8), kader Partai Gerindra secara terbuka mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada pemilihan 2029. Usulan ini muncul bersamaan dengan pengukuhan tujuh ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Sulawesi Selatan, tiga di antaranya sekaligus menjabat sebagai bupati.

Ketua Harian Partai, Sufmi Dasco, menegaskan bahwa Gerindra sedang menyiapkan “berbagai langkah” untuk menghadapi pemilu mendatang. "Ini akan terjadi perkembangan‑perembangan yang signifikan untuk kemajuan Partai Gerindra," ujarnya di depan media setempat. Dasco menolak pertanyaan tentang kesiapan Prabowo untuk mencalonkan diri kembali, menekankan bahwa fokus utama partai saat ini adalah memenangkan kursi legislatif dan memperkuat jaringan akar rumput.

Pengukuhan ketua DPC melibatkan lima kepala daerah: Bupati Luwu Timur (Unru Baso), Bupati Luwu Utara (Andi Abdullah Rahim), Bupati Enrekang (Muh. Yusuf Ritanga), Bupati Wajo (Andi Rosman), Bupati Selayar (Natsir Ali), serta Bupati Sinjai (Ratnawati Arif). Ketua Gerindra Sulsel, Andi Irwan Aras, menilai kehadiran para bupati sebagai “kekuatan tambahan” yang dapat meningkatkan performa partai di daerah. "Kami Gerindra terbiasa tanpa bupati, alhamdulillah cukup kuat. Tambahan kepala daerah ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik," katanya.

Analisis Pakar

Usulan agar Prabowo kembali maju pada 2029 menandai sebuah strategi politik yang berisiko. Di satu sisi, nama Prabowo masih memiliki magnetisme kuat di kalangan pendukung nasionalis, namun di sisi lain, ia sudah melewati batas dua periode konstitusional. Meskipun konstitusi Indonesia melarang presiden menjabat lebih dari dua periode, partai tampaknya menguji batasan tersebut dengan menyiapkan “cadangan” atau “alternatif” yang dapat menutupi kekosongan kepemimpinan bila Prabowo tidak dapat mencalonkan diri lagi. Ini menimbulkan pertanyaan etis tentang loyalitas partai terhadap prinsip konstitusional versus kepentingan politik jangka pendek.

Penguatan struktur partai melalui penempatan bupati sebagai ketua DPC dapat dilihat sebagai upaya memperluas basis logistik dan akses sumber daya daerah. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat bupati memiliki mandat administratif yang harus dipisahkan dari agenda partai. Jika tidak dikelola dengan transparan, hal ini dapat memperburuk persepsi publik tentang politik uang dan patronase, yang selama ini menjadi catatan hitam dalam dinamika politik daerah Indonesia.

Strategi Gerindra untuk “menyiapkan segala hal” menjelang 2029 tampak ambisius, namun kurang konkret. Tidak ada rincian mengenai program kebijakan, koalisi potensial, atau upaya reformasi internal yang dapat meningkatkan kredibilitas partai di mata pemilih yang semakin kritis. Tanpa agenda yang jelas, partai berisiko menjadi sekadar “kendaraan” bagi figur politik tertentu, alih-alih menjadi platform ideologis yang berkelanjutan.

Terakhir, dinamika internal Gerindra di Sulawesi Selatan mencerminkan tren nasional: partai‑partai besar semakin mengandalkan jaringan birokrasi lokal untuk memperkuat posisi mereka. Ini menimbulkan tantangan bagi demokrasi representatif, karena kekuasaan terpusat pada elit politik yang menguasai sumber daya daerah. Pengawasan publik dan lembaga independen harus lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Apakah Prabowo Subianto dapat mencalonkan diri lagi pada Pilpres 2029? Menurut konstitusi Indonesia, seorang presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode. Jika Prabowo telah menyelesaikan dua periode, ia tidak dapat mencalonkan diri lagi secara legal.
• Mengapa Gerindra mengangkat bupati sebagai ketua DPC? Gerindra berupaya memanfaatkan jaringan administratif dan sumber daya daerah yang dimiliki bupati untuk memperkuat struktur partai di tingkat lokal.
• Apa implikasi politik dari pengukuhan ketua DPC di Sulawesi Selatan? Pengukuhan ini dapat meningkatkan pengaruh Gerindra di wilayah tersebut, namun juga menimbulkan risiko konflik kepentingan antara tugas pemerintahan dan agenda partai.