Menteri Hukum Dihujani Aduan Notaris: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Proses Banding?

Ringkasan Singkat

• Julia Subintoro mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Pusat yang belum menerima berkas lengkap terkait notaris berinisial F.
• Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pentingnya prosedur yang profesional, objektif, dan transparan dalam penanganan pengaduan.
• Menurut PASTI Ada Solusi, proses banding tidak dapat dilanjutkan sampai seluruh dokumen yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15/2020 terpenuhi.

Jakarta – Pada Jumat, 31 Juli 2024, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima langsung aspirasi publik melalui program PASTI Ada Solusi. Salah satu pengaduan yang dibawa masuk adalah kasus dugaan pelanggaran jabatan notaris berinisial F, yang kini berada di persimpangan administratif antara Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) DKI Jakarta.

Menurut dokumen yang diserahkan oleh pelapor, Julia Subintoro, MPW DKI Jakarta telah memutuskan bahwa notaris bersangkutan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang‑Undang Jabatan Notaris. Keputusan itu kemudian dipertanyakan oleh Subintoro, yang mengajukan banding ke MPP. Namun, hingga kini MPP belum menerima berkas lengkap yang diwajibkan oleh Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, meliputi laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi, putusan, memori banding, kontra‑memori (jika ada), serta bukti‑bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Seluruh mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan terhadap notaris harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Supratman dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Hukum berkomitmen menegakkan asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan hak masyarakat atas kepastian hukum tidak terabaikan.

Menteri juga menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga harus ditingkatkan agar proses administrasi tidak menjadi penghalang keadilan. “Kementerian Hukum terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum sehingga hak setiap pihak tetap terlindungi,” tegasnya.

Analisis Pakar

Kasus ini mengungkap celah struktural dalam sistem pengawasan notaris di Indonesia. Meskipun peraturan sudah mengatur prosedur banding secara rinci, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dokumen administratif sering menjadi batu sandungan, bukan sekadar formalitas. Keterlambatan atau ketidaksesuaian berkas dapat menunda penegakan hukum, memberi ruang bagi praktik nepotisme atau intervensi politik.

Lebih jauh, sikap Menteri Hukum yang menekankan transparansi dan akuntabilitas tampak kontradiktif dengan fakta bahwa proses banding belum dapat dimulai karena berkas belum lengkap. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah Kementerian secara proaktif mengawasi kelengkapan dokumen atau sekadar menunggu pihak terkait menyelesaikannya? Jika tidak ada mekanisme monitoring internal, maka janji‑janji tentang kepastian hukum hanyalah retorika belaka.

Selain itu, peran notaris sebagai pejabat publik yang memegang kunci legalitas transaksi ekonomi menuntut standar pengawasan yang lebih ketat. Ketidakjelasan dalam proses banding dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi notariat, yang pada gilirannya berpotensi mengganggu iklim investasi dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis.

Rekomendasi praktis yang dapat diambil meliputi: (1) pembentukan unit khusus di Kementerian Hukum yang memantau kelengkapan berkas banding secara real‑time; (2) penerapan sistem digital terintegrasi untuk mengunggah dan melacak dokumen, mengurangi risiko human error; dan (3) penetapan batas waktu yang ketat bagi MPP untuk menanggapi berkas, dengan sanksi administratif bila tidak dipatuhi. Tanpa langkah-langkah konkret ini, kasus serupa akan terus berulang, menggerogoti kredibilitas lembaga pengawas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa proses banding terhadap notaris belum dimulai?
  A: Karena Majelis Pengawas Pusat belum menerima berkas lengkap yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 15/2020.
• Q: Apa saja dokumen yang harus dilengkapi untuk banding?
  A: Laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi, putusan, memori banding, kontra‑memori (jika ada), serta bukti‑bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
• Q: Apa peran Menteri Hukum dalam kasus ini?
  A: Menteri Hukum menegaskan komitmen Kementerian untuk menindaklanjuti setiap pengaduan secara profesional, objektif, dan transparan, serta menginstruksikan koordinasi antar lembaga agar proses administrasi berjalan lancar.