Oegroseno Hadir di Kortas Tipidkor Polri, Siap Jelaskan Dugaan Korupsi Lahan Sepolwan

Ringkasan Singkat

• Mantan Wakapolri Oegroseno akan hadir pada Kamis (30/7) pukul 10.00 WIB untuk memenuhi undangan klarifikasi Kortas Tipidkor Polri terkait kasus pengadaan lahan Sepolwan.
• Undangan tersebut merupakan bagian dari proses penelitian yang bertujuan menentukan apakah transaksi lahan tersebut termasuk tindak pidana korupsi.
• Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa undangan bukan upaya kriminalisasi, namun langkah hukum sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf c & j KUHAP.

Setelah sebelumnya ditunda karena aktivitas lain, mantan Wakapolri Republik Indonesia Oegroseno akhirnya mengkonfirmasi kehadirannya di depan Kortas Tipidkor Polri pada Kamis, 30 Juli 2026, pukul 10.00 WIB. Ia akan memberikan keterangan mengenai kasus pengadaan lahan Sepolwan yang menimbulkan spekulasi tentang adanya tindak pidana korupsi dalam proses negosiasi dan pembelian tanah tersebut.

Undangan klarifikasi bukanlah pemanggilan untuk pidana, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Kortas Tipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, yang menegaskan bahwa proses ini hanya bertujuan mengumpulkan keterangan sebagai bagian dari tahap penyelidikan awal. Menurutnya, pengaduan masyarakat mengenai potensi pelanggaran dalam transaksi lahan memicu penelitian yang harus mengikuti koridor hukum yang berlaku, termasuk ketentuan KUHAP Pasal 16 ayat 1 huruf c dan j.

Totok menambahkan bahwa jika hasil klarifikasi menunjukkan adanya elemen korupsi, kasus dapat ditindaklanjuti lebih lanjut melalui penyidikan formal. Namun, ia juga menekankan bahwa sampai saat ini tidak ada tuduhan formal yang diajukan terhadap Oegroseno, dan undangan hanya merupakan mekanisme untuk memperoleh fakta secara objektif.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus lahan Sepolwan menyoroti masalah transparansi dalam pengadaan aset negara oleh aparat kepolisian. Pengawasan dari KPK serta lembaga independen dianggap penting untuk mencegah potensi kolusi yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meneliti berbagai kasus korupsi terkait aset negara, saya menganggap undangan klarifikasi terhadap Oegroseno merupakan langkah yang tepat namun masih terlalu lemah jika tidak diikuti dengan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat. Pengaduan masyarakat yang memicu penelitian ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap proses pengadaan lahan yang dilakukan oleh unit kepolisian. Tanpa tekanan dari luar, lembaga internal seperti Kortas Tipidkor Polri cenderung menyelesaikan kasus dengan cara administratif yang tidak transparan, sehingga risiko penyimpangan tetap tinggi.

Pasal 16 ayat 1 huruf c & j KUHAP memang memberikan dasar hukum untuk menyaksikan seseorang sebagai bagian dari penyelidikan, namun penerapannya dalam konteks ini perlu dipertanyakan. Apakah pihak kepolisian telah melakukan penelitian preliminer yang cukup sebelum memanggil saksi? Jika tidak, maka undangan klarifikasi berisikan hanya ritual formalitas yang tidak menghasilkan bukti konkret. Selain itu, kehadiran Oegroseno sebagai saksi bukan tersangka menunjukkan bahwa pihak penyelidik masih berada pada tahap eksplorasi, bukan penegakan hukum yang serius.

Dari sudut hukum tata kelola, kasus lahan Sepolwan mencerminkan adanya celah dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih rentan terhadap praktik kolusi. Kepolisian, sebagai institusi yang seharusnya menjaga hukum, justru terlibat dalam transaksi yang memerlukan scrutinising yang ketat. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan undangan klarifikasi; diperlukan audit independen oleh BPK atau Lembaga Pemeriksa Keuangan serta pengawasan dari KPK untuk memastikan setiap tahap pengadaan memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan transparansi.

Akhirnya, saya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan struktural untuk memulihkan kepercayaan publik. Jika proses klarifikasi ini hanya berakhir dengan pernyataan bahwa "tidak ada bukti korupsi", maka publik akan tetap skeptis. Oleh karena itu, saya menuntut agar hasil klarifikasi disampaikan secara terbuka, termasuk dokumen pendukung dan pertimbangan hukum yang digunakan, sehingga masyarakat dapat menilai objektifnya dan menuntut tindak lanjut yang sesuai jika ternyata ada indikasi pelanggaran.