Kemensos Janjikan Sekolah Rakyat Landak Masuk Tahap III: Janji atau Realita?

Ringkasan Singkat

• Kementerian Sosial menyatakan usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak siap masuk Tahap III pada Oktober 2026.
• Persyaratan administrasi dan tata ruang lahan selesainya setelah bertahun‑tahun terhambat oleh status hutan kota.
• Pejabat daerah menegaskan kesiapan lahan seluas 9 hektar, namun para pengamat mengingatkan risiko birokrasi dan potensi penundaan lebih lanjut.

Setelah menunggu sejak 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) kini mengumumkan bahwa usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, akan diproses pada Tahap III yang dijadwalkan memasuki proses tender pada Oktober mendatang. Keputusan ini muncul usai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menyelesaikan seluruh persyaratan administratif dan tata ruang lahan yang sebelumnya menjadi batu sandungan.

Dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono bertemu dengan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa. Bupati menjelaskan bahwa usulan Sekolah Rakyat pertama kali diajukan pada 2025, namun terhenti karena lahan yang dipilih merupakan kawasan hutan kota. Setelah dilakukan penyesuaian tata ruang dan memperoleh persetujuan, lahan seluas 9 hektar kini telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.

Lokasi yang dipilih berada di pusat ibu kota kabupaten, dengan akses jalan utama, jaringan listrik, dan pasokan air bersih yang memadai. Bupati menegaskan, “Kami memang ingin lokasinya berada di tengah kota. Kalau bangunan semegah itu ditaruh di tengah hutan kan sayang. Dan aksesnya jangan sampai sulit.”

Data DTSEN menunjukkan bahwa Kabupaten Landak, dengan populasi lebih dari 400 ribu jiwa, masih menyimpan 9.802 warga di Desil 1 dan 10.992 warga di Desil 2—indikator kemiskinan yang cukup tinggi. Karolin berargumen bahwa kondisi tersebut menjadi dasar kuat bagi kebutuhan Sekolah Rakyat di wilayahnya.

Agus Jabo menilai bahwa semua prasyarat teknis—status kepemilikan lahan, akses transportasi, ketersediaan air dan listrik, serta risiko bencana—telah terpenuhi. “Yang jelas syarat administrasinya sudah selesai. Berkasnya nanti diterima oleh Sekretariat Bersama SR untuk dikoordinasikan dengan Kementerian PU. Mudah‑mudahnya Landak bisa ikut pembangunan Sekolah Rakyat yang rencananya memasuki proses tender pada Oktober,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, menekan Pemkab untuk segera menuntaskan komitmen pematangan lahan, mengingat kondisi kontur tanah di Kalimantan yang memerlukan pekerjaan ekstra. “Kalau bisa kesiapan pematangan lahannya ditandatangani hari ini,” tegasnya.

Bupati Karolin menanggapi dengan menegaskan kesiapan dokumen dan kesiapan daerah dalam mendukung kontraktor ketika proyek dimulai. “Kontur tanah di Kalimantan memang membutuhkan pematangan lahan. Tapi kami siap membereskannya. Yang penting ketika kontraktor datang bekerja, kami siap mendukung semampu kami,” pungkasnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal utama yang perlu diwaspadai. Pertama, proses birokrasi yang tampak “selesai” pada hari ini belum tentu menjamin kelancaran fase selanjutnya. Sejarah pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa proyek‑proyek besar sering terhambat oleh perubahan kebijakan daerah, konflik lahan, atau penundaan tender yang tidak terduga. Kedua, meski lahan telah bersertifikat, kualitas tanah dan risiko geoteknik di wilayah hutan tropis tetap menjadi tantangan. Tanpa studi kelayakan yang transparan, biaya tambahan untuk pematangan lahan dapat melampaui anggaran awal, menambah beban pada anggaran kementerian.

Selain itu, penetapan lokasi di pusat kota memang logis dari sudut pandang aksesibilitas, namun menimbulkan pertanyaan tentang alokasi lahan publik. Apakah ada proses konsultasi publik yang memadai? Apakah masyarakat setempat dilibatkan dalam perencanaan? Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghindari tuduhan “proyek hantu” atau alokasi dana yang tidak tepat sasaran.

Terakhir, fakta bahwa Kabupaten Landak memiliki tingkat kemiskinan yang masih signifikan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial proyek ini. Sekolah Rakyat harus bukan sekadar bangunan megah, melainkan platform peningkatan kualitas pendidikan yang terintegrasi dengan program kesejahteraan. Tanpa mekanisme monitoring yang kuat, proyek ini berisiko menjadi simbol politik semata, bukan solusi berkelanjutan bagi warga miskin.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Kapan tepatnya proses tender Sekolah Rakyat di Landak akan dimulai?
  A: Tender diperkirakan dimulai pada Oktober 2026, sesuai dengan jadwal Tahap III yang telah ditetapkan Kemensos.
• Q: Apakah lahan seluas 9 hektar sudah siap untuk pembangunan?
  A: Lahan telah bersertifikat dan memenuhi persyaratan administratif, namun pematangan tanah masih diperlukan sesuai permintaan Sekretariat Bersama.
• Q: Bagaimana proyek ini akan mengatasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Landak?
  A: Sekolah Rakyat diharapkan meningkatkan akses pendidikan, namun keberhasilan tergantung pada implementasi program pendampingan dan monitoring yang transparan.