Defisit APBN 2026 Ancaman Baru: Restitusi Pajak dan Subsidi BBM Tekuk Anggaran Negara

Ringkasan Singkat

• Defisit APBN diproyeksi melebar pada akhir 2026 karena restitusi pajak yang akan dicairkan dan kenaikan anggaran subsidi BBM.
• Di semester I‑2026 rasio defisit terhadap PDB turun menjadi 0,76% (dari 0,81% tahun sebelumnya) berkat peningkatan penerimaan pajak sebesar 19% dan kenaikan harga komoditas yang terbatas.
• Namun peningkatan tersebut bersifat sementara; di semester II‑2026 belanja pemerintah dan proses restitusi pajak diprediksi menambah beban anggaran hingga Rp73‑149 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat ekonomi Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia memperingatkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir 2026 berpotensi melebar meski menunjukkan peningkatan pada setengah tahun pertama.

Menurut Yusuf, penurunan rasio defisit menjadi 0,76% pada semester I‑2026 hanya bersifat sementara karena didorong oleh lonjakan penerimaan pajak sebesar 19% dan kenaikan harga komoditas global yang masih terbatas. Ia menambahkan, “Kenapa bersifat sementara? Yang pertama harga komoditas global cukup dinamis. Artinya di semester kedua 2026, kenaikan yang akan terjadi berpotensi tidak akan setinggi di semester I‑2026.”

Belanja pemerintah juga diproyeksi naik karena kenaikan anggaran subsidi BBM. “Kedua, faktor belanja pemerintah berpotensi akan mengalami kenaikan. Kenapa mengalami kenaikan? Karena salah satu pendorong dari belanja pemerintah itu adalah kenaikan dari anggaran atau belanja untuk subsidi,” terang Yusuf.

Selain itu, restitusi pajak yang saat ini masih ditahan karena pemeriksaan pajak akan mulai dicairkan di semester II‑2026, sehingga akan mengurangi penerimaan pajak dan menekan APBN.

Yusuf memprediksi masih ada peluang terjadinya shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp73‑Rp149 triliun sepanjang tahun ini. Dengan kombinasi faktor tersebut, besar kemungkinan angka defisit APBN yang ditetapkan pemerintah akan sedikit melebar dari target yang telah ditetapkan.

Analisis Pakar

Sebagai pakar makro dan jurnalis finansial senior, saya menilai bahwa proyeksi CORE Indonesia mencerminkan ketidakstabilan struktural dalam anggaran negara Indonesia yang sangat sensitif terhadap fluktuasi komoditas dan kebijakan fiskal bersifat pro‑ciclic. Penurunan rasio defisit menjadi 0,76% pada semester I‑2026 memang menarik, namun angka tersebut lebih merupakan artefak dari peningkatan sementara penerimaan pajak yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi pasca‑pandemi dan penegakan ketat terhadap pengelolaan arus kas, bukan suatu perbaikan struktural dalam belanja negara.

Faktor utama yang akan menekan defisit di semester II‑2026 adalah dua hal yang saling terkait: pertama, kenaikan subsidi BBM yang dipicu oleh harga minyak dunia yang masih volatif dan kebijakan pemerintah yang tetap menjaga harga bahan bakar terjangkau untuk masyarakat. Kedua, aliran kembali restitusi pajak yang telah ditahan selama proses verifikasi dan audit pajak. Kedua hal ini akan secara bersamaan mengurangi penerimaan pajak sekaligus meningkatkan pengeluaran, sehingga menciptakan efek lipat ganda pada defisit.

Dari perspektif investasi, skenario defisit yang melebar dapat menimbulkan tekanan atas suku bunga SBI dan meningkatkan premi risiko negara, yang pada gilirannya dapat menambah biaya peminjaman untuk sektor korporat. Namun, jika pemerintah mampu mengelola subsidi melalui mekanisme targetted subsidy atau kompensasi langsung kepada kelompok rentan, maka tekanan atas APBN dapat diminimis tanpa harus mengorbankan stabilitas makro.

Kesimpulan saya adalah bahwa pemerintah perlu segera mengevaluasi kembali struktur subsidi energi dan memperketat sistem restitusi pajak agar tidak menjadi sumber volatilitas anggaran yang dapat diprediksi. Selain itu, diversifikasi sumber penerimaan non‑pajak, seperti penerimaan dari investasi infrastruktur dan hasil BUMN, menjadi strategi krusial untuk menutup celah defisit tanpa mengandalkan utang yang berlebihan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa defisit APBN diproyeksi melebar di akhir 2026 meski semester I‑2026 menunjukkan peningkatan?
  A: Karena peningkatan penerimaan pajak dan kenaikan harga komoditas hanya bersifat sementara; di semester II‑2026 restitusi pajak yang dicairkan dan kenaikan subsidi BBM akan meningkatkan pengeluaran serta mengurangi penerimaan, sehingga defisit kembali melebar.
• Q: Apa dampak potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp73‑149 triliun terhadap ekonomi Indonesia?
  A: Shortfall tersebut dapat menambah beban pembiayaan defisit, menekan suku bunga pasar uang, dan menambah utang negara, yang pada gilirannya bisa meningkatkan biaya peminjaman bagi sektor swasta dan menurunkan kepercayaan investor.
• Q: Apakah ada langkah yang bisa pemerintah ambil untuk mencegah perlebaran defisit tersebut?
  A: Ya, pemerintah dapat mengubah subsidi BBM menjadi lebih terarah, mempercepat proses restitusi pajak dengan sistem verifikasi yang lebih efisien, dan meningkatkan penerimaan non‑pajak melalui hasil BUMN dan investasi infrastruktur yang produktif.