Misteri Kematian Sutrimo di Klinik Mordent: Koalisi Sipil Gertak Polisi untuk Penyelidikan Bebas Intervensi

Ringkasan Singkat

• Koalisi Masyarakat Sipil menuntut penyelidikan transparan atas kematian Sutrimo yang ditemukan tidak sadarkan diri di Klinik Mordent, Jakarta Selatan.
• Korban diduga merupakan kepala rumah tangga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, menambah sensitivitas politik kasus.
• Koalisi meminta polisi mengamankan semua bukti, melibatkan LPSK, serta menjamin perlindungan saksi dan keluarga korban.

Jakarta, 27 Juli 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas DEJURE, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, Indonesia Risk Center, dan HRWG, mengeluarkan pernyataan tegas kepada media pada Senin (27/7). Mereka menuntut kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo, pria berusia 45 tahun yang ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 23 Juli 2026.

Menurut Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial, kasus ini tidak dapat diperlakukan sebagai kematian biasa. "Negara wajib melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kematian yang mencurigakan, terutama bila melibatkan tokoh dengan relasi kekuasaan," ujarnya dalam konferensi pers singkat.

Koalisi menekankan bahwa proses penyelidikan harus dimulai dengan pengamanan bukti secara cepat dan menyeluruh: lokasi kejadian, rekam medis, komunikasi terakhir korban, riwayat pemesanan ambulans, rekaman CCTV, keterangan saksi, barang pribadi, hingga jejak digital. Keterlambatan dalam mengamankan bukti, kata mereka, dapat menimbulkan celah impunitas dan menghambat pencarian kebenaran.

Kasus ini menjadi sensitif karena Febrie Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dilaporkan sebagai kepala rumah tangga korban. Koalisi menuntut standar akuntabilitas yang lebih tinggi, termasuk pencegahan konflik kepentingan, jaminan bebas intervensi, serta perlindungan saksi dan keluarga.

"Pengungkapan tidak boleh dibangun atas stigma atau spekulasi publik, namun prinsip praduga tak bersalah tidak boleh menjadi alasan menutup informasi yang penting bagi publik," tegas Ardi. Ia menambahkan bahwa keluarga korban berhak atas informasi yang jelas, akses ke proses hukum, pendampingan psikososial, serta jaminan keamanan.

Pihak kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap pengumpulan keterangan. "Kami sedang melakukan klarifikasi dengan keluarga korban, pengemudi ambulans, dan petugas rumah sakit," katanya dalam pernyataan tertulis pada 26 Juli 2026. Baca selengkapnya tentang Polisi Bawa Sejumlah Barang Bukti.

Sementara itu, upaya menghubungi kuasa hukum Febrie Ardiansyah belum membuahkan respons. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas dan latar belakang korban secara mendalam.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi, saya melihat pola yang mengkhawatirkan dalam penanganan kasus ini. Pertama, fakta bahwa korban adalah kepala rumah tangga mantan pejabat tinggi menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyalahgunaan wewenang atau balas dendam politik. Indonesia telah mencatat beberapa insiden serupa di mana kematian tokoh terkait aparat hukum diperlakukan secara tertutup, menimbulkan persepsi impunitas.

Kedua, respons kepolisian yang masih berada pada tahap "pengumpulan keterangan" terkesan lambat mengingat adanya bukti visual (CCTV) dan jejak digital yang seharusnya dapat diakses segera. Keterlambatan ini membuka ruang bagi manipulasi bukti, terutama bila ada pihak yang berkepentingan untuk menutupi fakta.

Ketiga, permintaan Koalisi untuk melibatkan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) adalah langkah strategis yang tepat. LPSK memiliki mandat untuk melindungi saksi dan keluarga korban, namun historisnya lembaga ini sering kali terhambat oleh intervensi politik. Tanpa jaminan independensi yang kuat, perlindungan yang dijanjikan dapat menjadi sekadar formalitas.

Terakhir, media harus tetap kritis dan tidak terjebak dalam narasi resmi semata. Investigasi independen, termasuk audit forensik independen terhadap rekam medis dan otopsi, harus dipercepat. Hanya dengan transparansi total, publik dapat menilai apakah kematian Sutrimo merupakan tragedi medis biasa atau bagian dari dinamika kekuasaan yang lebih luas.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Siapa sebenarnya Sutrimo dan apa hubungannya dengan Febrie Ardiansyah?
• A: Sutrimo adalah pria berusia 45 tahun yang diduga menjadi kepala rumah tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah.
• Q: Apa langkah konkret yang diminta Koalisi Masyarakat Sipil dalam penyelidikan?
• A: Koalisi menuntut pengamanan cepat semua bukti, pelibatan LPSK untuk perlindungan saksi, serta jaminan independensi penyelidikan tanpa intervensi politik.
• Q: Apakah ada indikasi bahwa kematian Sutrimo merupakan kasus kriminal?
• A: Hingga kini belum ada bukti konklusif, namun fakta bahwa korban memiliki hubungan dengan mantan pejabat tinggi menimbulkan kecurigaan yang memerlukan penyelidikan menyeluruh.