Hukum Rimba Menggilas Keadilan: Mengapa Fenomena Vigilante Kian Brutal di Indonesia?

Ringkasan Singkat

• Gelombang aksi main hakim sendiri (vigilante) berujung maut marak terjadi di Bali, Morowali, hingga Lamongan dalam waktu yang hampir bersamaan.
• Sosiolog menilai fenomena ini dipicu oleh rendahnya kontrol emosi, efek psikologi massa, dan merosotnya daya pikir rasional di tingkat akar rumput.
• Kriminolog menyoroti adanya faktor ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum serta potensi bahaya laten berupa lingkaran setan kekerasan (efek brutalisasi).

Indonesia sedang menghadapi alarm keras runtuhnya supremasi hukum. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, aksi main hakim sendiri atau vigilantisme meletus beruntun di berbagai wilayah, merenggut nyawa, dan menyisakan trauma mendalam. Ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan potret nyata dari masyarakat yang mulai kehilangan akal sehat dan kepercayaan pada sistem peradilan formal.

Di Bali, tepatnya di Banjar Dinas Juwuk Legi, Tabanan, seorang pria berinisial KD meregang nyawa setelah dikeroyok massa secara brutal pada Jumat (24/7) dini hari. Korban dituduh mencuri ayam aduan warga. Hanya berselang sehari, Sabtu (25/7) malam, tragedi serupa terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Pria berinisial S (33) tewas mengenaskan dihantam amukan massa setelah dicurigai hendak menggasak sepeda motor di tengah kegelapan malam.

Kegilaan ini menjalar hingga ke Lamongan, Jawa Timur. Dua pemuda, MHS (30) and AP (29), dianiaya secara sadis setelah dituding mencuri besi bekas di sebuah ruko. Meski selamat dari maut, AP mengalami penyiksaan keji: diikat, dipukuli, disiram air garam, bahkan diancam dengan senjata api oleh oknum yang mengaku pemilik ruko. Rentetan peristiwa mengerikan ini belum menghitung aksi penggerudukan ASN di Tanjung Balai dan bentrokan berdarah di Matraman, Jakarta, yang juga menelan korban jiwa.

Menanggapi fenomena ini, sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Soeprapto, menganalisis bahwa aksi barbar ini merupakan letupan spontanitas yang mengindikasikan three degradasi sosial. Pertama, merosotnya kemampuan mengendalikan emosi di tingkat akar rumput. Kedua, adanya "keberanian semu" kelompok (mob mentality) yang membuat pelaku merasa kebal hukum saat bergerak bersama-sama. Ketiga, penurunan ketajaman berpikir rasional saat massa berkumpul, sehingga mengabaikan konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan tersebut.

Di sisi lain, kriminolog Universitas Indonesia, Reza Indragiri, memberikan perspektif yang lebih kompleks. Ia tidak menampik bahwa ketidakpercayaan pada aparat penegak hukum menjadi salah satu pemicu utama. Namun, ia juga menyoroti faktor situasional, seperti kekosongan hukum atau lambatnya respons aparat yang membuat warga mengambil jalan pintas demi kepastian hukum yang instan. Kendati demikian, Reza memperingatkan bahaya laten dari "efek brutalisasi"—sebuah lingkaran setan kekerasan yang akan terus berlipat ganda jika vigilantisme ini dinormalisasi oleh masyarakat maupun otoritas.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah puluhan tahun menginvestigasi berbagai borok sosial di negeri ini, saya melihat fenomena vigilantisme ini bukan sekadar "spontanitas" atau "emosi sesaat" seperti yang sering diglorifikasi. Ini adalah gejala klinis dari penyakit akut yang bernama distrust—ketidakpercayaan sistemik masyarakat terhadap institusi penegak hukum kita. Ketika rakyat merasa keadilan adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli, atau ketika laporan kehilangan justru membutuhkan biaya lebih besar daripada nilai barang yang hilang, maka hukum rimba otomatis mengambil alih.

Kita tidak bisa hanya menyalahkan "rendahnya kecerdasan" or "emosi massa" tanpa berani menunjuk hidung pihak yang paling bertanggung jawab: aparat penegak hukum. Polisi sering kali baru bergerak setelah sebuah kasus viral di media sosial (no viral, no justice). Kelambanan dan tebang pilih dalam penegakan hukum inilah yang menciptakan ruang hampa (vakum) yang kemudian diisi oleh pengadilan jalanan. Rakyat yang frustrasi akhirnya memproyeksikan kemarahan mereka kepada para pelaku kriminal kelas teri dengan cara yang sangat sadis.

Ironisnya, dalam banyak kasus vigilante, hukum justru tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pencuri ayam atau besi bekas disiksa hingga tewas di jalanan, sementara koruptor miliaran rupiah masih bisa tersenyum lebar di balik jeruji fasilitas mewah. Ketimpangan rasa keadilan inilah yang membakar sumbu pendek di masyarakat. Jika negara terus membiarkan pembiaran ini, kita sedang berjalan cepat menuju anarki total, di mana hukum negara digantikan sepenuhnya oleh hukum jalanan yang brutal.

Solusinya tidak bisa sekadar imbauan moral atau sosialisasi hukum yang normatif. Harus ada reformasi total di tubuh kepolisian dan kejaksaan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Kehadiran negara harus dirasakan secara nyata, cepat, dan adil di setiap jengkal wilayah NKRI. Selama aparat masih memelihara budaya pungli, lamban merespons laporan, dan mengabaikan kasus-kasus kecil, maka selama itu pula jalanan di Indonesia akan terus basah oleh darah korban-korban pengadilan massa.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa yang dimaksud dengan aksi vigilante atau main hakim sendiri?
A: Vigilante adalah tindakan sekelompok orang atau individu yang menegakkan hukum atau menghukum pelanggar hukum secara mandiri tanpa otoritas legal atau tanpa melalui proses peradilan resmi negara.

Q: Mengapa fenomena main hakim sendiri marak terjadi di Indonesia belakangan ini?
A: Fenomena ini dipicu oleh kombinasi frustrasi sosial, rendahnya kontrol emosi massa, serta krisis kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas aparat penegak hukum yang dinilai lamban atau tidak adil.

Q: Bagaimana hukum Indonesia memandang pelaku aksi main hakim sendiri?
A: Hukum Indonesia melarang keras aksi main hakim sendiri. Pelaku pengeroyokan atau penganiayaan hingga tewas dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP (pengeroyokan secara bersama-sama) atau Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dengan ancaman hukuman penjara yang berat.