Nyawa Dihargai Rupiah: Mengapa Sayembara Begal Dedi Mulyadi Ditentang Keras Yusril dan Amnesty?

Ringkasan Singkat

• Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra serta Amnesty International mengkritik keras sayembara tangkap begal berhadiah Rp5 juta hingga Rp50 juta yang diinisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi karena berpotensi memicu aksi main hakim sendiri.
• Dedi Mulyadi membela program tersebut dengan dalih untuk memotivasi partisipasi aktif masyarakat, dengan syarat ketat bahwa terduga pelaku harus diserahkan hidup-hidup ke polisi.
• Kapolda Jawa Barat mendukung inisiatif ini, sementara pengamat menilai pelibatan warga sipil tanpa pelatihan keamanan sangat berisiko tinggi di tengah impitan ekonomi.

Kebijakan kontroversial kembali lahir dari tanah Pasundan. Langkah Penjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menggelar sayembara berhadiah uang tunai untuk menangkap pelaku kejahatan jalanan seperti begal dan jambret, menuai kritik tajam dari berbagai lini. Kebijakan populis ini dinilai sebagai langkah mundur dalam penegakan hukum yang justru berpotensi menyulut anarki di tengah masyarakat yang sedang dihimpit kesulitan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara terbuka meminta Dedi untuk membatalkan sayembara tersebut. Yusril memperingatkan bahwa iming-iming hadiah materiil berkisar antara Rp5 juta hingga Rp50 juta di tengah situasi ekonomi yang sulit dapat memicu histeria massa. "Orang sudah siap mengasah golok dan membawa pentungan," ujar Yusril, menggambarkan betapa berbahayanya stimulasi finansial terhadap tindakan represif sipil. Ia khawatir, salah sasaran dan aksi main hakim sendiri (vigilantisme) tidak akan terhindarkan.

Senada dengan Yusril, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa sayembara ini seolah melegitimasi kekerasan jalanan oleh warga sipil yang tidak terlatih. Menurut Usman, alih-alih melemparkan tanggung jawab keamanan kepada publik, pemerintah daerah dan Polda Jabar seharusnya berfokus pada pembenahan infrastruktur keamanan, seperti penambahan patroli, pemasangan CCTV terintegrasi, perbaikan lampu jalan, serta pemberantasan jaringan penadah barang curian.

Di sisi lain, Dedi Mulyadi berkilah bahwa sayembara ini bukan ajakan untuk main hakim sendiri, melainkan stimulus partisipasi publik. Ia menekankan aturan main yang ketat: hadiah hanya cair jika pelaku diserahkan dalam kondisi hidup dan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dukungan pun datang dari Kapolda Jabar, Irjen Pipit Rismanto, yang memandang inisiatif ini sebagai motivasi positif bagi sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Namun, benarkah logika ini bisa berjalan mulus di lapangan?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah puluhan tahun mengamati dinamika hukum di negeri ini, saya melihat sayembara ini bukan sekadar kebijakan yang keliru, melainkan sebuah pengakuan tidak langsung atas kegagalan negara dalam memberikan rasa aman. Ketika seorang kepala daerah harus mengobral rupiah demi memburu kriminal, di sanalah fungsi preventif aparat kepolisian patut dipertanyakan. Keamanan adalah hak publik yang dibayar melalui pajak, bukan komoditas yang disayembarakan layaknya kuis televisi.

Menawarkan uang jutaan rupiah di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya beli yang merosot adalah tindakan yang sangat tidak peka sosial. Ini adalah resep instan menuju bencana sosial. Bayangkan keputusasaan ekonomi bertemu dengan legitimasi "memburu begal". Garis batas antara "menangkap penjahat" dan "menghakimi orang mencurigakan" akan menjadi sangat bias di jalanan. Kita tidak boleh lupa pada sejarah kelam di mana tuduhan tanpa bukti sering kali berakhir dengan pembakaran hidup-hidup di tangan massa yang beringas.

Sikap Kapolda Jabar yang mendukung langkah ini juga sangat disayangkan. Kepolisian seharusnya menjadi benteng profesionalisme penegakan hukum, bukan justru mengamini pelimpahan wewenang taktis kepada warga sipil tanpa kualifikasi. Menangkap begal bersenjata tajam membutuhkan taktik, negosiasi, dan legalitas hukum. Membiarkan warga sipil berhadapan langsung dengan kriminal bersenjata demi uang adalah bentuk pengabaian terhadap keselamatan rakyat itu sendiri.

Kebijakan keamanan harus berbasis sistemik, bukan populis. Jawa Barat membutuhkan sistem deteksi dini yang modern, penerangan jalan yang memadai di jalur-jalur tengkorak, dan respons cepat aparat kepolisian saat menerima laporan warga. Sayembara ini harus segera dihentikan sebelum jatuh korban jiwa dari warga sipil yang salah dituduh, atau warga yang tewas konyol karena mencoba menjadi pahlawan demi uang hadiah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Mengapa sayembara tangkap begal Dedi Mulyadi dikritik oleh Yusril Ihza Mahendra?
A: Yusril khawatir sayembara dengan hadiah uang di tengah kesulitan ekonomi akan memicu masyarakat untuk main hakim sendiri, membawa senjata, dan berpotensi salah sasaran hingga melukai orang yang tidak bersalah.

Q: Apa pembelaan Dedi Mulyadi terkait sayembara berhadiah ini?
A: Dedi menyatakan sayembara ini bertujuan memotivasi warga menjaga lingkungan. Ia menerapkan syarat ketat: hadiah hanya diberikan jika pelaku diserahkan hidup-hidup ke polisi dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Q: Apa solusi alternatif yang ditawarkan oleh Amnesty International Indonesia?
A: Amnesty menyarankan agar pemerintah daerah dan kepolisian fokus pada penambahan patroli, pemasangan CCTV terintegrasi, perbaikan penerangan jalan di area rawan, serta pemberantasan jaringan penadah hasil begal.