Harga Bawang Putih Kating Melejit, Pemerintah Siapkan Rapat Darurat dengan Importir

Ringkasan Singkat

• Harga bawang putih kating di Jakarta melambung hingga Rp43.780/kg, jauh di atas rata‑rata nasional Rp37.934/kg.
• Pasokan terbatas dari luar negeri dan permintaan tinggi memaksa BadanPanganNasional rencanakan pertemuan intensif dengan importir dan distributor.
• Jika stok di PasarIndukKramatJati tidak ditambah, tekanan harga akan menyebar ke wilayah Indonesia Timur.

Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi bahwa harga bawang putih jenis kating tetap berada pada level tertinggi. Data panel harga SP2KP Kemendag mencatat rata‑rata nasional Rp37.934 per kilogram, sementara di ibukota harga mencapai Rp43.780 per kilogram.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa pasar Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) menunjukkan stabilitas pada bawang putih honan, namun kating terus naik karena stok impor yang belum memadai. "Pasokan kating dari luar negeri masih terbatas, padahal konsumen Jakarta sangat menyukainya," ujarnya pada Jumat (24/7/2026).

Untuk menurunkan tekanan harga, Bapanas akan menggelar rapat khusus dengan para importir. Tujuannya: menilai posisi harga aktual, mengidentifikasi hambatan logistik, dan mempercepat aliran barang ke PIKJ – yang berfungsi sebagai hub distribusi ke seluruh Indonesia.

Data Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 menegaskan bahwa kuota impor bawang putih konsumsi mencapai 608,11 ribu ton, ditambah 67,73 ribu ton bawang putih olahan, sementara produksi domestik hanya 39,65 ribu ton. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Amran Sulaiman, memperingatkan importir agar tidak memanipulasi harga. "Jika terbukti melanggar, izin impor akan dicabut," tegasnya.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, lonjakan harga bawang putih kating mencerminkan ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan kritis. Dengan produksi domestik yang hanya menutupi 6‑7% kebutuhan, fluktuasi pasar internasional langsung memengaruhi inflasi pangan. Kenaikan harga bawang putih, meski tampak kecil, dapat menambah beban biaya hidup rumah tangga, terutama di kelas menengah ke bawah yang mengalokasikan proporsi signifikan dari pendapatan untuk kebutuhan pokok.

Strategi pemerintah yang mengandalkan rapat dengan importir dan distributor merupakan langkah jangka pendek yang perlu diimbangi dengan kebijakan jangka panjang. Diversifikasi sumber impor, peningkatan efisiensi rantai pasok, serta investasi pada teknologi pertanian (misalnya varietas tahan penyakit dan sistem irigasi modern) dapat mengurangi volatilitas. Tanpa upaya tersebut, Indonesia tetap rentan terhadap spekulasi harga di pasar global, terutama ketika negara‑negara produsen utama mengalami gangguan pasokan.

Selanjutnya, peran PIKJ sebagai pusat distribusi menambah dimensi kebijakan regional. Jika stok di Jakarta stabil, harga di wilayah timur yang biasanya lebih tinggi dapat ditekan. Namun, logistik antar pulau masih menjadi bottleneck; investasi pada infrastruktur pelabuhan dan transportasi darat‑laut harus dipercepat untuk memastikan aliran barang yang merata.

Terakhir, sinyal tegas dari Menteri Pertanian tentang pencabutan izin impor bagi pelanggar harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang transparan. Penggunaan platform digital untuk pelacakan volume impor dan harga jual dapat meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberi data real‑time bagi regulator dalam mengambil keputusan cepat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa harga bawang putih kating lebih tinggi daripada honan?
  A: Kating lebih disukai konsumen, terutama di Jakarta, sehingga permintaannya tinggi. Pasokan impor yang terbatas menambah tekanan pada harga.
• Q: Berapa kuota impor bawang putih yang diizinkan pemerintah tahun 2026?
  A: Pemerintah menetapkan kuota impor bawang putih konsumsi sebesar 608,11 ribu ton dan bawang putih olahan 67,73 ribu ton.
• Q: Apa konsekuensi bagi importir yang memanipulasi harga bawang putih?
  A: Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa izin impor dapat dicabut bagi importir yang terbukti melanggar ketentuan.