Ruben Onsu Bikin Heboh! Kuasa Hukumnya Ungkap Kenapa Nafkah Anak ‘Mati’ Sejak Januari—Ada Bikin Pusing!

Ringkasan Singkat

• Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjelaskan penghentian nafkah bukan soal uang, melainkan prosedur.
• Menurut Akta 39, pembayaran harus lewat rincian biaya dan diskusi dulu, yang belum pernah terjadi.
• Ruben pernah bayar Rp 75 juta pada Desember 2025, tapi tanpa detail penggunaan, jadi muncul kebuntuan komunikasi.

Presenter favorit Indonesia, Ruben Onsu, kembali jadi sorotan setelah muncul tuduhan bahwa ia berhenti menafkahi ketiga anaknya sejak Januari 2026. Namun, lewat kuasanya, Minola Sebayang, mengungkap fakta yang jauh lebih rumit daripada sekadar soal uang.

Menurut Minola, dalam Akta 39 yang menjadi dasar perjanjian antara Ruben dan mantan istrinya, tidak ada angka tetap yang ditetapkan tiap bulan. Sebaliknya, prosedurnya mengharuskan pihak penerima (dalam hal ini, mantan istri dan anak‑anak) menyampaikan rincian kebutuhan secara detail, lalu dibahas dan disepakati sebelum dana ditransfer.

“Karena tidak pernah ada tagihan, tidak pernah ada perincian, dan tidak pernah ada diskusi, wajar saja klien kami tidak mentransfer apa‑apa,” ujar Minola saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/7/2026). Ia menegaskan bahwa penghentian transfer bukan karena ketidakmampuan finansial Ruben, melainkan karena proses komunikasi yang macet.

Memang, pada Desember 2025, Ruben sempat mengirimkan uang pokok sebesar Rp 75 juta sebagai upaya menuruti keinginan mantan istri. Namun, tanpa disertai rincian penggunaan, uang tersebut justru menambah kebingungan. Minola menambahkan, “Ruben selalu menanyakan perincian ‘50 juta itu untuk apa’, tapi tidak pernah diberikan detailnya.”

Kuasa hukum tersebut menutup pernyataannya dengan harapan agar mekanisme penyampaian tagihan dan bukti kebutuhan dapat dibuka kembali, sehingga pembayaran dapat kembali mengalir sesuai kesepakatan awal.

Analisis Pakar

Di balik drama keluarga ini, terdapat dinamika hukum yang cukup menarik. Akta 39 yang dipakai dalam kasus ini berbeda dengan kebanyakan putusan perceraian di Indonesia, yang biasanya menetapkan angka nafkah tetap tiap bulan. Pendekatan berbasis “tagihan dan diskusi” memang memberi fleksibilitas, namun sekaligus menuntut transparansi tinggi dari kedua belah pihak. Tanpa adanya bukti tertulis atau catatan rinci, sengketa seperti ini mudah memuncak menjadi pertikaian publik.

Selain itu, peran kuasa hukum dalam mengkomunikasikan prosedur menjadi krusial. Minola Sebayang tampak berusaha menyeimbangkan antara melindungi hak kliennya dan menjaga citra publik Ruben. Ia menekankan itikad baik Ruben untuk tetap menanggung kewajiban, asalkan ada kejelasan penggunaan dana. Ini menunjukkan bahwa dalam sengketa nafkah, bukan hanya soal besaran uang, melainkan juga tentang proses administratif yang jelas.

Namun, ada pertanyaan yang belum terjawab: mengapa pihak mantan istri tidak menyediakan rincian kebutuhan sejak awal? Apakah ada strategi untuk menekan angka atau sekadar kurangnya koordinasi? Jawaban ini penting karena dapat memengaruhi keputusan hakim jika kasus ini dibawa ke pengadilan.

Terlepas dari spekulasi, kasus ini menjadi pengingat bagi publik bahwa perjanjian nafkah yang tidak mengikat secara numerik memerlukan mekanisme pelaporan yang terstruktur. Tanpa itu, bahkan selebriti dengan penghasilan tinggi sekalipun dapat terjebak dalam kebingungan administratif yang berujung pada sorotan media.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Ruben Onsu dihentikan menafkahi anaknya sejak Januari 2026?
  A: Karena tidak ada rincian biaya dan diskusi yang diperlukan oleh Akta 39, sehingga Ruben tidak tahu berapa jumlah yang harus ditransfer.
• Q: Apa itu Akta 39 dan mengapa penting dalam kasus ini?
  A: Akta 39 adalah perjanjian yang mensyaratkan pembayaran nafkah berdasarkan tagihan terperinci dan diskusi bersama, bukan angka tetap bulanan.
• Q: Apakah Ruben Onsu pernah membayar nafkah sebelumnya?
  A: Ya, antara 2024‑2026 ia rutin membayar dengan total sekitar Rp 200 juta per bulan, termasuk pembayaran Rp 75 juta pada Desember 2025.