Aliansi Kontroversial: Istri Gus Dur dan Sultan Jogja Guncang RUU Perampasan Aset

Ringkasan Singkat

• Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar pertemuan tertutup dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Kilen, membahas RUU Perampasan Aset dan krisis kepercayaan publik.
• Tokoh senior seperti Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, dan mantan pejabat kementerian menyoroti kebutuhan akuntabilitas, integritas aparat, serta dialog Papua.
• GNB berjanji merangkum hasil dialog dalam "pesan kebangsaan" yang akan diluncurkan bulan depan, sekaligus menuntut reformasi struktural pada lembaga penegak hukum.

Pertemuan tertutup yang berlangsung selama tiga jam pada Kamis (23/7) di Keraton Kilen, Yogyakarta, mempertemukan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, sekaligus Gubernur DIY. Di antara peserta ada Sinta Nuriyah Wahid, istri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, mantan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, serta mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Agenda utama yang diangkat adalah RUU Perampasan Aset. Menurut akademisi M. Amin Abdullah, RUU ini menjadi "sumber segala masalah"; penyelesaiannya dianggap kunci untuk memulihkan kepercayaan publik yang kini terpuruk. Diskusi juga menyoroti pentingnya akuntabilitas penyelenggara negara tidak hanya kepada DPR, melainkan langsung kepada rakyat.

Lukman Hakim menegaskan bahwa GNB sebelumnya telah mengajukan aspirasi kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan penurunan kepercayaan yang meluas ke semua institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan. Ia menekankan dua fokus utama dalam pertemuan dengan Sultan: konsistensi penegakan hukum dan transparansi publik.

Selain itu, isu Papua juga masuk dalam agenda. Para tokoh menilai bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan dialog yang lebih intensif dan kebijakan publik yang responsif, agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.

GNB berjanji akan merangkum semua temuan dan rekomendasi dalam sebuah "pesan kebangsaan" yang dijadwalkan akan disampaikan bulan depan. Di samping RUU Perampasan Aset, mereka menyoroti lemahnya tata kelola pemerintahan, evaluasi program prioritas yang tidak efektif, serta otonomi daerah yang belum optimal.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pertemuan ini bukan sekadar ritual simbolik di Keraton. Ini adalah upaya terkoordinasi dari kalangan elite moral‑politik untuk menekan pemerintah agar mengatasi krisis legitimasi yang semakin dalam. Keterlibatan tokoh-tokoh seperti Sinta Nuriyah Wahid dan Alissa Wahid menambah bobot moral, mengingat warisan Gus Dur yang selalu menekankan pluralisme dan keadilan sosial.

Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi. RUU Perampasan Aset, meski tampak sebagai solusi teknis, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan baru bila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan independen. Tanpa lembaga yang benar‑benar bebas dari intervensi politik, peraturan ini dapat menjadi alat baru bagi elite ekonomi untuk mengamankan aset mereka, bukannya menegakkan keadilan bagi rakyat.

Selanjutnya, panggilan untuk akuntabilitas publik harus diikuti dengan reformasi struktural pada KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Penegakan hukum yang konsisten tidak akan tercapai bila budaya patronase dan politik uang masih mengakar. Dialog dengan Sultan Jogja memang penting, mengingat peran historis Keraton sebagai penengah, namun tidak cukup jika tidak diikuti oleh tindakan legislatif yang tegas.

Terakhir, isu Papua yang diangkat dalam pertemuan menegaskan bahwa masalah keamanan dan pembangunan di wilayah tersebut masih menjadi batu sandungan utama bagi stabilitas nasional. Dialog yang diusulkan harus melampaui retorika, melibatkan representasi lokal yang sah, serta mengintegrasikan kebijakan ekonomi yang inklusif. Tanpa itu, rasa kepercayaan publik akan tetap terfragmentasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa isi utama RUU Perampasan Aset yang dibahas?
• A: RUU tersebut mengatur mekanisme penyitaan aset yang diduga berasal dari korupsi, dengan tujuan mempercepat pengembalian dana publik dan meningkatkan transparansi dalam proses perampasan.
• Q: Siapa saja yang terlibat dalam pertemuan di Keraton Kilen?
• A: Tokoh-tokoh GNB termasuk Sinta Nuriyah Wahid, Alissa Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, serta akademisi M. Amin Abdullah, bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X.
• Q: Kapan "pesan kebangsaan" yang dijanjikan GNB akan disampaikan?
• A: GNB menargetkan peluncuran pesan kebangsaan tersebut pada bulan depan, setelah merangkum semua rekomendasi dari dialog dengan Sultan dan tokoh lainnya.