Wali Kota New York Siap Tantang ICC: Upaya Tangkap Netanyahu di Sidang PBB?

Ringkasan Singkat

• Wali kota New York, Zohran Mamdani, meninjau legalitas penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bila ia hadir di PBB.
• International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan perintah penangkapan atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, namun AS tidak mengakui yurisdiksi ICC.
• Para pakar hukum memperingatkan bahwa tindakan kota dapat menimbulkan benturan kewenangan dengan pemerintah federal dan menimbulkan implikasi diplomatik yang luas.

Dalam sebuah episode The Interview yang diproduksi oleh The New York Times, Zohran Mamdani mengungkapkan bahwa pemerintah kota New York sedang melakukan "diskusi aktif" dengan Departemen Hukum Kota mengenai kemungkinan mengeksekusi perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu.

Mamdani menegaskan, "Saya percaya Perdana Menteri Netanyahu seharusnya berada di Den Haag," mengacu pada pengadilan di Belanda yang memerintahkan penangkapannya pada November 2024 karena dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza. Ia menambahkan, "Ia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh ICC," sambil mengakui bahwa belum jelas apakah NY dapat secara sah memerintahkan New York Police Department untuk menahan seorang kepala negara asing.

Walaupun New York City tidak memiliki otoritas untuk melanggar hukum internasional secara unilateral, Mamdani berjanji bahwa kota akan bertindak sesuai dengan apa yang diizinkan oleh hukum setempat, tanpa "membuat hukum kami sendiri untuk tujuan itu."

Perintah penangkapan ICC menuduh Netanyahu dan pejabat Israel lainnya melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai taktik militer, pembunuhan massal, dan tindakan tidak manusiawi lainnya di Gaza. Konflik yang dimulai pada Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 75.000 warga Palestina, meskipun gencatan senjata telah diumumkan.

Selama kampanye pemilihan wali kota tahun lalu, Mamdani juga mengkritik operasi militer Israel sebagai genosida dan menegaskan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 merupakan "kejahatan perang yang mengerikan."

Para pakar hukum yang dikutip oleh The New York Times menilai bahwa penangkapan Netanyahu oleh otoritas kota akan sangat sulit dilaksanakan secara praktis dan dapat memicu konflik kewenangan dengan pemerintah federal Amerika Serikat, yang tidak mengakui yurisdiksi ICC. Pada Februari 2025, mantan Presiden Donald Trump telah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap ICC, sementara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berjanji untuk "membongkar" lembaga tersebut.

Analisis Pakar

Secara konstitusional, kota New York tidak memiliki kompetensi untuk menegakkan perintah pengadilan internasional yang tidak diakui oleh negara induk. Hukum federal mengatur bahwa penangkapan pejabat asing yang berada di wilayah AS harus melalui proses ekstradisi yang melibatkan Departemen Kehakiman dan, dalam banyak kasus, persetujuan eksekutif. Oleh karena itu, langkah Mamdani lebih bersifat simbolik dan politis, menyoroti tekanan domestik terhadap kebijakan luar negeri AS terkait konflik Israel-Palestina.

Selain itu, tindakan ini dapat menimbulkan preseden berbahaya. Jika satu kota besar di AS memutuskan untuk menegakkan perintah ICC secara sepihak, hal itu dapat memicu reaksi balasan dari negara-negara yang menolak yurisdiksi ICC, memperburuk ketegangan diplomatik, dan menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan federal versus lokal dalam urusan luar negeri.

Dari perspektif hukum internasional, meskipun ICC memiliki mandat untuk menuntut kejahatan perang, keberlakuannya bergantung pada penerimaan negara-negara anggota. Amerika Serikat, sebagai non-anggota, tidak terikat secara hukum oleh keputusan ICC, sehingga penegakan perintah penangkapan di wilayahnya memerlukan dasar hukum domestik yang kuat—sesuatu yang saat ini belum ada.

Politik domestik juga memainkan peran penting. Mamdani, yang berafiliasi dengan partai progresif, menggunakan isu ini untuk menggalang dukungan pemilih yang mengkritik kebijakan luar negeri Israel. Namun, kebijakan semacam ini dapat memicu perpecahan di antara warga New York yang memiliki pandangan beragam tentang konflik tersebut, serta menimbulkan risiko keamanan bagi pejabat asing yang berkunjung ke kota.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah Wali Kota New York memiliki wewenang untuk menangkap seorang kepala negara asing?
• A: Secara hukum, tidak. Penangkapan pejabat asing biasanya memerlukan proses ekstradisi yang melibatkan pemerintah federal.
• Q: Mengapa ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu?
• A: ICC menuduh Netanyahu dan pejabat Israel lainnya melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, termasuk penggunaan kelaparan sebagai taktik militer.
• Q: Bagaimana reaksi pemerintah AS terhadap keputusan ICC?
• A: Pemerintah AS tidak mengakui yurisdiksi ICC dan pada 2025 menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap lembaga tersebut, menolak penerapan perintah penangkapannya.