KPK Tangkap Bupati Lombok Barat dan 18 Orang Lainnya

KOMISIPemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 20 Juli 2026. Setelah memeriksa mereka di Markas Komando Brigade Mobil (Mako Brimob) Lombok Barat, tim penyelidik dan penyidik KPK membawa tujuh orang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu dari tujuh orang yang dibawa ke Jakarta ialah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini."Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Selain membawa tujuh orang ke Jakarta, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam mata uang rupiah dan dokumen. Budi mengatakan perkara yang menjerat Lalu Ahmad Zaini diduga berkaitan dengan dugaan korupsi sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, KPK belum menjelaskan konstruksi perkara tersebut.

Dalam rangkaian OTT itu, tim KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat. Penyegelan berlangsung beberapa jam setelah tim menggelar operasi di Gerung, Lombok Barat.

Satgas Kedeputian Penindakan KPK tidak hanya menyegel ruang kerja bupati. Mereka juga memasang segel di ruang Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Penataan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat Lalu Ratnawi. Segel ditempel di pintu ruang kepala dinas sebagai penanda bahwa ruangan tersebut menjadi bagian dari kepentingan penyidikan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Muhammad Kholid mengatakan belum menerima informasi mengenai operasi tersebut. Ia mempersilakan wartawan mengonfirmasi perkara itu langsung kepada KPK."Saya belum dapat informasi, mungkin bisa dikonfirmasi dengan KPK," ujar Kholid.

Seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengatakan tim KPK menangkap lima orang dalam operasi tersebut. Salah satu yang ditangkap ialah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Menurut pegawai tersebut, Lalu Ahmad Zaini bersama empat orang lainnya dijadwalkan terbang ke Jakarta pada Senin sore untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu paling lama 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan.

Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan penyelidikan tersebut berkaitan dengan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat. Namun, informasi itu belum dapat dipastikan karena KPK belum mengungkap konstruksi perkara secara resmi. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga belum memberikan keterangan mengenai penangkapan maupun penyegelan tersebut.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Pilihan Editor:Tali-Temali Suap Audit Muara Enim Menyeret Anggota BPK