TNI Mencatat Capaian 55% Produksi Beras Nasional, Apakah Ini Solusi Keamanan Pangan?

JAKARTA, 17 Juli 2026 – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan bahwa TNI Angkatan Darat (TNI AD) telah berhasil menyumbangkan 55,24% dari target produksi beras nasional tahun 2026. Capaian tersebut diperoleh melalui program pengelolaan lahan menjadi sawah yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam acara Panen Raya Serentak di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Agus menyatakan bahwa sejak Januari hingga Juni 2026, TNI AD telah memanfaatkan lahan seluas 6,26 juta hektare untuk produksi padi, menghasilkan output beras sebanyak 18,2 juta ton. Program ini melibatkan langsung personel TNI, pendamping petani, hingga partisipasi warga sekitar.

Namun, upaya tersebut belum berhenti. Agus menegaskan bahwa TNI AD terus mengoptimalkan pengelolaan sawah, sementara TNI Angkatan Udara (TNI AU) dan TNI Angkatan Laut (TNI AL) juga aktif mengelola kebun tebu dan kebun kedelai masing-masing. Kolaborasi tiga matra TNI ini, menurut Agus, diharapkan dapat memperkuat cadangan pangan nasional di masa depan.

Analisis Mendalam: Militerisasi Agraria, Antara Harapan dan Risiko

Keterlibatan TNI dalam produksi pangan bukanlah hal baru di Indonesia, tetapi capaian 55% dalam waktu singkat ini patut dipertanyakan dari segi skalabilitas dan keberlanjutan. Pertama, data yang disampaikan belum dijelaskan secara transparan mengenai metodologi pengukuran, apalagi jika target produksi nasional tahun 2026 masih jauh dari tahun ini. Apakah 55% ini dihitung dari total target produksi nasional, atau hanya dari sektor swasembada yang dikelola TNI? Tanpa data terbuka, klaim tersebut berpotensi menjadi narasi politik yang mengaburkan realitas lapangan.

Kedua, meskipun program ini tampak memberikan solusi jangka pendek, ada pertanyaan kritis mengenai peran militer dalam sektor ekonomi. Menurut prinsip demokrasi, fungsi TNI seharusnya fokus pada kedaulatan dan keamanan negara, bukan menggantikan peran negara sipil. Jika TNI terus mengambil alih pengelolaan lahan, risiko terjadi penyalahgunaan sumber daya, konflik kepentingan, serta ketergantungan politik terhadap institusi militer akan semakin besar. Apakah pemerintah sudah memastikan bahwa program ini tidak mengorbankan keseimbangan struktural ekonomi?

Ketiga, meskipun pangan menjadi prioritas nasional, solusi berbasis militer seringkali mengabaikan inovasi teknologi dan kearifan lokal. Di era modern, produksi pangan yang berkelanjutan memerlukan pendekatan ilmiah, partisipasi aktif petani, serta kebijakan yang mendukung rantai pasok. Jika TNI hanya menjadi 'pekerja paksa' tanpa kolaborasi dengan lembaga riset atau petani profesional, program ini berisiko menjadi tumpukan biaya tanpa hasil optimal. Apakah pemerintah sudah mengintegrasikan teknologi pertanian terkini seperti irigasi pintar atau varietas padi unggul ke dalam inisiatif ini?

Terakhir, capaian TNI harus dihadapi dengan skeptisisme kritis. Sejarah Indonesia penuh dengan proyek 'mega' yang mengklaim sukses besar tetapi gagal di implementasi jangka panjang. Tanpa pengawasan independen, transparansi anggaran, serta evaluasi berkelanjutan, program ini bisa jadi sekadar ritual politik. Kita perlu bertanya: siapa yang membeli hasil produksi TNI? Bagaimana harga beras di pasar terkait dengan kontribusi ini? Dan apakah rakyat benar-benar merasa manfaatnya?