Rupiah vs. Growth: Is High Interest Rate Killing Indonesia's Economy?

Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah tegas dengan menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada 18 Juni, mengakhiri masa penahanan selama tujuh bulan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta sebagai langkah preventif mengingat ancaman inflasi 2026-2027 yang diproyeksikan mencapai 2,5% plus-minus 1%.

Namun, keputusan ini justru memicu kekhawatiran di sektor riil, terutama industri manufaktur dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Mereka kini tertekan oleh lonjakan biaya pinjaman yang semakin mahal, memperlambat ekspansi bisnis dan bahkan mengganggu likuiditas perusahaan. Pertanyaannya: apakah stabilitas rupiah harus dibayar mahal dengan mengorbankan pertumbuhan ekonomi?

Menurut analis senior ISEAI Ronny P Sasmita, ini adalah dilema klasik dalam kebijakan moneter. Meski suku bunga tinggi efektif menjaga rupiah, jika diterapkan terlalu lama, dampaknya bisa memperlambat investasi, menekan lapangan kerja, dan menciptakan kondisi 'stabil tapi stagnan'. Ia menekankan perlunya kombinasi kebijakan yang lebih cerdas, bukan hanya mengandalkan suku bunga. BI perlu mengoptimalkan instrumen lain seperti intervensi valuta asing, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial yang longgar untuk sektor produktif.

Dari sisi pemerintah, peran krusial juga diperlukan. Reformasi struktural seperti efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan kemudahan berusaha harus dipercepat agar beban biaya tinggi akibat bunga bisa di-offset. Stimulus fiskal yang terarah, insentif pajak untuk industri padat karya, serta dukungan khusus bagi UMKM menjadi kunci untuk menyeimbangkan stabilitas makro dengan keberlanjuan pertumbuhan.

Pengamat ekonomi CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan bahwa stabilitas nilai tukar justru menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan dunia usaha, terutama karena industri manufaktur masih sangat bergantung pada impor bahan baku. Jika rupiah melemah terlalu tajam, inflasi impor akan naik, memaksa BI harus menaikkan suku bunga lagi. Ia menekankan bahwa akar masalah tekanan sektor riil bukan hanya bunga tapi juga permintaan pasar yang melempem akibat daya beli masyarakat yang lemah.

Analisis Pakar

Langkah BI dalam menaikkan suku bunga tampak logis secara teori, tetapi realitasnya menggores pada tulang punggung ekonomi riil. Indonesia, sebagai negara dengan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor manufaktur dan UMKM, tidak bisa mengelak dari efek samping kebijakan moneter ketat. Jika dibiarkan berlanjut, risiko deflasi permintaan akan mengintai, terutama di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang sudah diperkirakan melambat. Kita perlu mengakui bahwa stabilitas rupiah bukanlah tujuan mutlak—ia hanya alat untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada koordinasi antara BI dan pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu menyalurkan stimulus fiskal secara efektif, maka penurunan BI Rate di masa depan justru bisa malah memperparah tekanan terhadap mata uang. Sejauh ini, program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum sepenuhnya mampu menjadi jembatan bagi UMKM yang kesulitan mengakses pendanaan. Perlu ada mekanisme yang lebih selektif dan transparan untuk memastikan dana benar-benar sampai ke pelaku usaha yang membutuhkan.

Dari perspektif global, Indonesia tidak sendirian menghadapi tekanan ini. Negara-negara emerging market lainnya juga sedang berjuang mengelola keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi. Namun, Indonesia memiliki keunggulan dalam bentuk sumber daya alam dan keanekaragaman ekonomi. Jika pemerintah mampu memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi domestik dan ekspor, tekanan terhadap rupiah bisa dikurangi tanpa harus mengorbankan sektor riil. Ini adalah momentum bagi Indonesia untuk beralih dari model 'growth through consumption' ke model 'growth through productivity'.

Dari sisi struktural, reformasi birokrasi dan regulasi tetap menjadi kunci. Jika biaya operasional perusahaan bisa ditekan melalui efisiensi logistik dan pengurangan biaya izin, maka dampak suku bunga tinggi bisa ditekan. Namun, reformasi ini butuh komitmen jangka panjang dan tidak bisa dicapai hanya dengan kebijakan moneter. Kita perlu menyadari bahwa stabilitas rupiah tanpa pertumbuhan ekonomi yang merata justru akan memperparah ketimpangan sosial—dan itu adalah bahaya yang lebih besar bagi kelangsungan perekonomian Indonesia.