Stabilitas Rupiah Jadi Prioritas Utama UMKM di Tengah Krisis Ekonomi: Survei Kadin Sorot 'Survival' di atas 'Ekspansi'

Jakarta, 15 Juli 2026 – Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global yang masih terasa, pelaku usaha Indonesia kini justru lebih mengutamakan stabilitas nilai tukar rupiah dibandingkan penurunan suku bunga acuan. Temuan inimuncul dalam hasil Kadin Business Pulse Kuartal II 2026, sebuah survei yang melibatkan 276 perusahaan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari 27 provinsi.

Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, menyatakan bahwa fokus utama dunia usaha kini bukanlah ekspansi, melainkan ‘survival’ atau bertahan hidup. Menurutnya, suku bunga yang lebih rendah memang berpotensi mendorong perusahaan mengambil kredit untuk memperluas usaha, namun kondisi ini belum menjadi prioritas ketika sektor riil masih tertekan akibat pelemahan rupiah.

"Kalau usahanya kencang, rupiahnya stabil. Kalau usahanya kencang, sering kali pelaku usaha bayar bunga juga tidak terlalu menjadi persoalan. Marginnya bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat," ujar Fakhrul dalam peluncuran hasil survei di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

Survei mengungkap bahwa sebanyak 65,2 persen responden menilai pelemahan rupiah berdampak negatif terhadap prospek bisnis dalam 6-12 bulan ke depan. Dampak utamanya adalah kenaikan biaya operasional, terutama bagi perusahaan yang masih mengandalkan impor sebagai sumber bahan baku.

Sementara itu, stabilisasi nilai tukar rupiah menjadi faktor paling banyak dipilih sebagai kunci pemulihan kepercayaan terhadap perekonomian nasional (26,1 persen). Faktor lain yang mendukung antara lain kepastian regulasi investasi (19 persen), kejelasan kebijakan fiskal (18,8 persen), dan perbaikan daya beli masyarakat.

Fakhrul menekankan bahwa stabilitas rupiah bukan sekadar tujuan jangka pendek, melainkan syarat penting untuk membangun kembali optimisme sektor riil di tengah tekanan biaya produksi yang masih tinggi.

Analisis Mendalam: Stabilitas Rupiah sebagai Fondasi Ekonomi

Dalam konteks global yang semakin tidak menentu, kebijakan moneter yang bersifat konvensional seperti penurunan suku bunga kini tampaknya tidak cukup untuk menyelamatkan sektor riil dari keterpurukan. Temuan Kadin Business Pulse Kuartal II 2026 justru mengungkapkan realitas klasik dalam ekonomi terbuka: currency stability is the cornerstone of economic resilience. Ketika rupiah melemah, efeknya bukan hanya terbatas pada inflasi impor, tetapi juga merusak struktur biaya internal perusahaan. Bagi UMKM yang sebagian besar bergantung pada komponen impor, kenaikan harga bahan baku bisa menghancurkan margin keuntungan secara drastis—sebuah realitas yang jelas tercermin dalam data 65,2 persen responden yang menilai dampak negatif pelemahan rupiah.

Keputusan untuk memprioritaskan stabilitas rupiah juga mencerminkan kebijaksanaan strategis dari pelaku usaha dalam menghadapi volatilitas pasar. Di masa krisis, likuiditas bukanlah satu-satunya kunci—kredibilitas kebijakan moneter dan politik biaya yang andal justru menjadi fondasi utama. Bank Indonesia (BI) kini dihadapkan pada dilema: apakah harus terus melanjutkan kebijakan linier dengan pasar global yang agresif menurunkan suku bunga, atau kembali ke pola sterilisasi yang lebih defensif untuk menjaga stabilitas rupiah? Pilihan ini akan menentukan arah sementara perekonomian Indonesia di 2026.

Dari sisi kebijakan fiskal, temuan ini juga menuntut koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Jika stabilitas rupiah menjadi prioritas, maka langkah-langkah seperti subsidi energi, penguatan rantai pasok strategis, serta diversifikasi sumber bahan baku harus dipercepat. Tanpa intervensi struktural, stabilitas rupiah hanya akan menjadi ilusi di tengah dominasi impor yang tidak berpihak pada keberlanjutan.

Secara historis, Indonesia telah melewati beberapa krisis mata uang—dari krisis 1998 hingga tekanan pada 2020-an akibat pandemi. Namun, apa yang membedakan krisis kini adalah intensitas ketergantungan pada rantai pasok global yang rapuh. Jika pemerintah benar-benar ingin mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, maka kebijakan harus beraliran proaktif, bukan reaktif. Ini bukan hanya soal nilai tukar—ini soal ketahanan ekonomi bangsa.