Krisis Sekolah Negeri: Komisi X DPR Desak Pemerintah Atur Ulang Pendidikan!

JAKARTA, 17 Juli 2025 – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengeluarkan peringatan keras terkait lonjakan sekolah negeri yang sepi peminat, meminta pemerintah menata ulang distribusi satuan pendidikan secara strategis. Fenomena ini, ia katakan, bukan sekadar masalah statistik, melainkan cerminan keterlambatan kebijakan dalam menyesuaikan dinamika demografis dan geografis di Indonesia.

Menurut Lalu, penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, serta persebaran sekolah yang tidak merata menjadi faktor utama di balik minimnya pendaftar di sejumlah SD negeri. Contohnya, SDN 1 Gedung Meneng di Bandar Lampung hanya menerima dua siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027, sementara SDN Purwoyoso 01 di Semarang baru ditempati tiga murid. Di Magelang, 24 SD mengalami penurunan rombongan belajar di bawah 50% kuota.

"Kami menilai pemerintah perlu melakukan pemetaan akurat di tiap daerah agar kebijakan tidak hanya efisien secara anggaran, tetapi juga memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas," ujar Lalu. Ia menekankan pentingnya evaluasi terukur terhadap kemungkinan penggabungan sekolah, peningkatan mutu pembelajaran, serta pemerataan sumber daya manusia dan infrastruktur.

Sugiyarti, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Magelang, menambahkan bahwa kondisi ini mewakili tantangan sistemik yang memerlukan respons holistik. "Jika tidak ditangani, sekolah-sekolah ini berisiko menjadi beban bukan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Opini Mendalam: Keterlambatan Kebijakan, Anak Indonesia yang Terpinggirkan

Fenomena sekolah negeri sepi murid bukan sekadar angka statistik yang bisa diabaikan. Di balik angka dua atau tiga siswa baru, terdapat narasi kemiskinan pendidikan yang lebih dalam: ketika sistem gagal menyesuaikan diri dengan realitas demografis, anak-anak di daerah terpencil justru kehilangan akses ke ruang belajar yang layak. Ini adalah bukti bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, belum mampu membaca tanda-tanda perubahan pola penduduk secara dinamis.

Perlu dipertanyakan: mengapa sampai kini belum ada skema revolusioner untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia? Padahal, data BPS sejak lama menunjukkan penurunan angka kelahiran di wilayah perkotaan dan kontras dengan pertumbuhan penduduk di wilayah pedesaan. Jika pemerintah benar-benar berpihak pada anak, mengapa tidak ada kebijakan yang mendorong alokasi dana dan tenaga ke daerah yang benar-benar membutuhkan? Bukan hanya soal jumlah sekolah, tetapi juga kualitas guru, fasilitas, dan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal.

Saya lihat, dalam konteks globalisasi dan persaingan pendidikan yang semakin ketat, Indonesia tidak bisa lagi membiarkan sekolah-sekolah ‘kematian dini’ menjadi simbol ketidakberpihakanan. Solusi yang diusulkan Komisi X, seperti penggabungan sekolah dan evaluasi terukur, adalah langkah awal yang perlu dipercepat. Namun, diperlukan juga mekanisme transparansi dan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan tidak lagi jadi ‘kertas yang berserakan’ di kantor administrasi.

Jika pemerintah bertindak lambat, kita akan bertemu pada realita yang lebih kelam: generasi muda di daerah tertinggal akan semakin terpinggirkan, bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena sistem justru menutupkan jalan mereka. Ini adalah ujian sejati bagi komitmen ‘Merdeka Belajar’ yang sering diumbar-umbar di ruang publik. Tanpa tindakan nyata, janji itu hanyalah retorika kosong.