Krisis Murid Baru di SMP Negeri 13 Parepare: Hanya 7 Siswa, Ancaman Kelangsungan Sekolah

SMP Negeri 13 Parepare kini berada di ambang krisis demografis. Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah menengah pertama negeri ini hanya berhasil menarik tujuh siswa baru – dua siswi dan lima siswa laki‑laki. Angka ini menurun drastis dibandingkan 22 siswa baru yang diterima pada tahun ajaran sebelumnya.

Wakil Kepala Sekolah, Asiah Idris, mengungkapkan bahwa penurunan tajam ini dipicu oleh menurunnya jumlah lulusan dari sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di sekitarnya. "Alumni SD sekitar kami berkurang, dan banyak siswa yang beralih ke SMP lain atau langsung masuk ke pesantren," ujarnya kepada wartawan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Selama ini, SMP 13 Parepare menerima siswa dari tiga institusi pendidikan dasar: MI Labuang, SD Negeri 32, dan SD Negeri 58 Parepare. Namun, penurunan populasi usia sekolah dasar di wilayah tersebut, bersamaan dengan persaingan ketat dari sekolah‑sekolah tetangga, telah menggerogoti basis calon siswa.

Meski jumlah murid baru menurun, pihak sekolah berusaha menahan arus keluar dengan memperkuat ekstrakurikuler – mulai dari olahraga, drum band, hingga informatika – serta menyediakan perangkat teknologi seperti Chromebook dan laptop bantuan. "Kami ingin menawarkan nilai tambah yang dapat menarik minat siswa," kata Asiah.

Saat ini, total siswa SMP Negeri 13 Parepare berjumlah 38 orang, tersebar dalam tiga rombongan belajar (rombel) masing‑masing tingkatan. Setiap rombel berisi kurang dari 15 siswa, menimbulkan pertanyaan serius tentang efisiensi biaya operasional, kualitas pembelajaran, dan kelangsungan institusi.

Fenomena penurunan murid tidak terbatas pada Parepare. Sekolah negeri di berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, melaporkan tren serupa. Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemetaan kembali layanan pendidikan dasar dan menengah.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat bahwa masalah ini bukan sekadar kegagalan pemasaran sekolah, melainkan gejala struktural yang mengancam eksistensi pendidikan publik. Penurunan jumlah lulusan SD di wilayah Parepare mencerminkan dinamika demografis yang lebih luas: migrasi keluarga ke kota besar, penurunan angka kelahiran, dan pergeseran preferensi orang tua yang kini lebih mengutamakan lembaga pendidikan berbasis agama atau swasta yang dianggap lebih unggul.

Ketergantungan pada tiga sumber lulusan dasar menempatkan SMP 13 Parepare pada posisi yang sangat rentan. Tanpa diversifikasi jalur masuk – misalnya program beasiswa, kerja sama dengan lembaga non‑formal, atau kebijakan zona masuk yang lebih fleksibel – sekolah ini akan terus terperangkap dalam lingkaran penurunan enrolmen. Pemerintah daerah harus segera merancang kebijakan insentif, seperti subsidi transportasi atau fasilitas belajar tambahan, untuk menarik kembali siswa dari daerah sekitarnya.

Selanjutnya, investasi dalam infrastruktur teknologi, meski terpuji, tidak dapat menjadi satu‑satunya penarik minat. Tanpa kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, serta pelatihan guru yang memadai, perangkat keras akan berakhir sebagai barang koleksi yang jarang dipakai. Sekolah harus mengintegrasikan program vokasi yang berhubungan dengan industri maritim dan pariwisata – dua sektor potensial di Sulawesi Selatan – sehingga lulusan memiliki jalur karier yang jelas.

Terakhir, krisis ini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak kementerian. Pemetaan kembali layanan pendidikan harus melibatkan data real‑time, bukan sekadar survei tahunan. Hanya dengan pendekatan berbasis bukti, kebijakan dapat diarahkan untuk menstabilkan jumlah murid, mengoptimalkan alokasi anggaran, dan memastikan bahwa sekolah negeri tidak berakhir menjadi beban fiskal yang sia‑sia.