Kemenperin Gencar Buka Jalur Ekspor ke Mediterania: Janji Besar atau Hanya Retorika?

Jakarta, 15 Juli 2026 – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menonjolkan agenda ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional, kali ini menargetkan kawasan Mediterania dan Afrika Utara lewat kerja sama dagang dengan Maroko. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menegaskan bahwa Maroko "memiliki posisi strategis sebagai gerbang menuju Afrika Utara dan kawasan Mediterania" serta menjadi pintu masuk potensial bagi produk industri Indonesia.

Rencana Kemenperin meliputi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diklaim dapat memotong tarif, meningkatkan daya saing, sekaligus mengamankan pasokan bahan baku strategis seperti fosfat dan aluminium. Di samping itu, kementerian menyoroti peluang di sektor‑sektor masa depan: dirgantara, industri halal, farmasi, dan energi terbarukan.

Kerja sama ini tidak lepas dari latar belakang diplomatik yang telah terjalin sejak 1956. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hubungan ekonomi bilateral masih terbilang lemah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat nilai ekspor Indonesia ke Maroko hanya mencapai US$ 210 juta, sementara impor dari Maroko mencapai US$ 150 juta, mayoritas berupa pupuk, aluminium, dan tekstil.

Berita ini juga menyinggung penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) sertifikasi halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Moroccan Institute of Standardization (IMANOR) pada Mei 2026. Kesepakatan tersebut, menurut pejabat Kemenperin, akan menghilangkan kebutuhan sertifikasi ganda bagi produk halal Indonesia di pasar Maroko.

Selain itu, Kemenperin mengundang pemerintah Maroko untuk berpartisipasi dalam Halal Expo 2026 yang dijadwalkan September mendatang. Pemerintah berharap kehadiran delegasi Maroko dapat memperluas jaringan bisnis, menarik investasi, dan meningkatkan volume perdagangan halal.

Analisis Pakar

Di balik antusiasme resmi, terdapat sejumlah pertanyaan kritis yang belum terjawab. Pertama, sejauh mana PTA yang diusulkan dapat menurunkan tarif secara signifikan? Sejarah perdagangan Indonesia‑Maroko menunjukkan bahwa tarif masih menjadi penghalang utama, terutama pada produk manufaktur berteknologi tinggi. Tanpa mekanisme penyesuaian tarif yang jelas, PTA berisiko menjadi sekadar dokumen formalitas.

Kedua, ketergantungan pada impor fosfat dan aluminium menimbulkan risiko keamanan pasokan. Indonesia memang kaya akan sumber daya mineral, namun belum memiliki kapasitas produksi aluminium yang memadai. Mengandalkan Maroko sebagai pemasok strategis dapat menimbulkan kerentanan geopolitik, terutama bila terjadi fluktuasi harga atau kebijakan proteksionis di pihak Maroko.

Ketiga, sektor halal memang menjanjikan, namun pasar Maroko tidak sebesar pasar Timur Tengah atau Asia Tenggara. MRA yang ditandatangani pada Mei 2026 masih memerlukan implementasi teknis yang rumit, termasuk sinkronisasi standar laboratorium dan audit bersama. Tanpa infrastruktur pengawasan yang memadai, manfaat MRA dapat terhambat oleh birokrasi.

Keempat, agenda dirgantara dan energi terbarukan masih berada pada tahap konseptual. Tidak ada indikasi konkret mengenai proyek kolaboratif, transfer teknologi, atau investasi yang telah disepakati. Jika Kemenperin tidak dapat mengkonkretkan rencana ini dalam jangka waktu satu tahun, klaim "industri masa depan" akan tetap menjadi slogan kosong.

Terakhir, perlu diingat bahwa kebijakan ekspor tidak dapat dipisahkan dari kebijakan domestik. Kualitas produk manufaktur Indonesia masih tertinggal dibandingkan pesaing Asia lainnya. Tanpa peningkatan standar produksi, pelatihan tenaga kerja, dan inovasi R&D, upaya membuka pasar baru di Mediterania akan berujung pada penolakan konsumen atau penurunan margin keuntungan.

Kesimpulannya, inisiatif Kemenperin untuk menembus pasar Mediterania melalui Maroko memang strategis, namun keberhasilannya sangat bergantung pada detail teknis PTA, kesiapan industri domestik, serta komitmen jangka panjang kedua negara. Pengawasan ketat, transparansi dalam negosiasi, dan evaluasi berkala harus menjadi syarat mutlak agar agenda ini tidak berakhir sebagai retorika politik semata.