Indonesia Klaim Unggul di Pasar Wisata Petualangan: Antara Janji Besar dan Realitas Lapangan

Jakarta, 15 Juli 2026 – Pada peluncuran pameran Explorex 2027 kemarin, Hafiz Agung Rifai, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata, menegaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan kompetitif sebagai destinasi wisata petualangan. Menurutnya, negara kepulauan ini mampu menawarkan paket lengkap darat, laut, dan udara berkat lebih dari 17.000 pulau serta ragam ekosistem yang meliputi pegunungan, hutan tropis, sungai, danau, pantai, serta laut yang kaya biodiversitas.

Rifai menambahkan bahwa tren global menunjukkan pertumbuhan tajam pada wisata berbasis pengalaman, terutama yang berfokus pada petualangan, kebugaran, dan olahraga. Ia mengklaim bahwa Kementerian Pariwisata telah menyalurkan dukungan kepada lebih dari 30 acara luar ruang selama tahun 2026, termasuk lari lintas alam, pacuan kuda, balap otomotif, balap sepeda, renang di perairan terbuka, dan kompetisi memancing.

Namun, di balik retorika yang menggiurkan itu, sejumlah pertanyaan krusial masih belum terjawab. Apakah infrastruktur di daerah terpencil siap menampung lonjakan wisatawan? Bagaimana standar keselamatan dan pelatihan bagi pemandu serta operator kegiatan ekstrem? Dan yang paling penting, sejauh mana pemerintah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi yang rawan kerusakan ekosistem?

Direktur Pelaksana PT Industri Pameran Nusantara, Ryan Adrian, menyoroti meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas luar ruang, sementara Direktur Utama PT Debindomulti, Adhiswati Vibiadhi Swasti Pradana, memandang Explorex sebagai platform kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Namun, kolaborasi ini masih terkesan lebih pada promosi daripada penyusunan regulasi yang memadai.

Pendiri Skygears Indonesia, Harry Suliztiarto, menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk menjamin keselamatan. "Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten, namun sistem pendidikan dan sertifikasi masih terfragmentasi," ujarnya. Pernyataan ini menyingkap celah antara ambisi kebijakan dan kesiapan operasional di lapangan.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika pariwisata selama lebih dari satu dekade, saya melihat dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, potensi alam Indonesia memang luar biasa; tidak ada negara lain yang dapat menandingi keragaman geografisnya. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, terutama karena kurangnya investasi infrastruktur yang berkelanjutan.

Pertama, aksesibilitas menjadi batu sandungan utama. Banyak destinasi petualangan berada di wilayah yang belum terhubung dengan jaringan transportasi modern—jalan beraspal, bandara regional, atau layanan feri yang handal. Tanpa perbaikan infrastruktur, wisatawan berisiko terjebak dalam logistik yang rumit, yang pada gilirannya menurunkan kepuasan dan mengurangi repeat visit.

Kedua, standar keselamatan masih jauh dari standar internasional. Data dari Asosiasi Wisata Petualangan Asia (ATTA) menunjukkan bahwa kecelakaan pada kegiatan ekstrem di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand atau Malaysia. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih ketat, sertifikasi pemandu yang terstandarisasi, serta audit rutin pada peralatan dan fasilitas.

Ketiga, keberlanjutan lingkungan belum menjadi agenda utama. Sementara pemerintah menekankan pada "wisata berbasis pengalaman", belum ada kebijakan yang mengikat operator untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pembatasan jumlah pengunjung, atau rehabilitasi habitat yang terdampak. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, eksploitasi alam dapat berbalik menjadi kerusakan permanen, mengancam daya tarik jangka panjang.

Keempat, dukungan finansial masih terpusat pada event-event besar, sementara usaha mikro‑kecil yang menjadi tulang punggung ekosistem wisata lokal kurang mendapat perhatian. Pendanaan yang terfragmentasi menghambat inovasi di tingkat desa, padahal inisiatif lokal seringkali paling responsif terhadap kebutuhan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Jika Indonesia ingin mengubah klaim keunggulan menjadi kenyataan yang terukur, langkah selanjutnya harus meliputi: (1) penyusunan masterplan infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi, energi, dan telekomunikasi di zona petualangan; (2) pembentukan badan independen yang mengawasi standar keselamatan dan sertifikasi; (3) penerapan mekanisme insentif bagi operator yang mengadopsi praktik berkelanjutan; serta (4) alokasi dana khusus untuk pengembangan usaha mikro‑kecil di daerah terpencil.

Tanpa langkah-langkah konkrit ini, janji-janji di atas tetap menjadi slogan pemasaran yang berisiko menimbulkan kekecewaan, baik bagi wisatawan maupun bagi komunitas lokal yang mengandalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan. Indonesia memiliki semua bahan baku untuk menjadi raja petualangan dunia—tapi hanya kebijakan yang berani dan terukur yang dapat mengubah potensi menjadi prestasi nyata.