OJK Tekankan: Kepatuhan GCG Bukan Beban, Tapi Kunci Pertumbuhan Berkelanjutan di Era Risiko Tinggi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) bukanlah penghambat bisnis, melainkan fondasi strategis untuk mencapai target jangka panjang dengan transparansi dan akuntabilitas.

Dalam Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang digelar di Jakarta pada Selasa, 14 Juli, anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menekankan pentingnya integrasi compliance ke dalam strategi korporasi. "Compliance bukan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan semua program kerja dapat tercapai dengan tata kelola yang kuat," ujarnya.

RGS 2026 mengusung tema Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Forum ini mempertemukan praktisi GCG, kepatuhan, dan manajemen risiko dari dalam dan luar negeri untuk berbagi best practice. Salah satu sorotan utama adalah keberhasilan perusahaan Indonesia yang meraih skor tinggi pada Asian Corporate Governance Scorecard (ACGS). Sophia menambahkan, "Kita harus menelusuri rahasia di balik skor tersebut dan menyebarluaskan lesson learned ke seluruh institusi di tanah air."

Pelaksana Tugas Deputi Komisioner Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas OJK, Kusdarmawan Agustianto, menambahkan bahwa pengelolaan risiko dan tata kelola yang solid adalah fondasi bagi semua lembaga jasa keuangan. "Risk management dan governance yang baik adalah prasyarat bagi kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis," tegasnya.

Analisis Pakar

Sebagai pengamat makroekonomi, saya melihat dua implikasi penting dari pernyataan OJK ini. Pertama, penekanan pada GCG menandakan pergeseran paradigma regulasi Indonesia dari pendekatan reaktif ke proaktif. Di era ketidakpastian global—dengan tekanan inflasi, volatilitas nilai tukar, dan gangguan rantai pasok—perusahaan yang menginternalisasi compliance sebagai elemen strategis akan lebih tangguh dalam menavigasi shock eksternal. Skor tinggi ACGS bukan sekadar penghargaan simbolis; ia mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola risiko operasional, keuangan, dan reputasi secara holistik, yang pada gilirannya menurunkan cost of capital dan meningkatkan akses ke pasar modal internasional, terutama bila rating Indonesia tetap kuat.

Kedua, dorongan OJK untuk menjadikan compliance sebagai pendorong pertumbuhan berkelanjutan sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) dan agenda nasional “Indonesia 2025”. Jika lembaga keuangan mengadopsi standar GCG yang ketat, mereka tidak hanya memperkuat likuiditas dan profitabilitas, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi investasi asing. Investor institusional—seperti sovereign wealth funds dan dana pensiun—semakin menuntut transparansi ESG; GCG yang kuat menjadi pintu gerbang utama untuk memenuhi ekspektasi tersebut, yang juga menjadi bagian dari tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah.

Namun, tantangan nyata tetap ada. Banyak UKM dan perusahaan menengah masih menganggap compliance sebagai beban administratif yang menggerogoti margin. OJK perlu mengembangkan mekanisme insentif—misalnya pengurangan tarif lisensi atau akses prioritas ke program pembiayaan—bagi entitas yang menunjukkan peningkatan skor GCG. Tanpa insentif yang konkret, risiko “box‑checking” tanpa perubahan perilaku tetap tinggi.

Ke depan, saya memperkirakan bahwa integrasi GCG ke dalam strategi korporasi akan menjadi faktor diferensiasi utama di pasar modal Indonesia. Perusahaan yang berhasil menurunkan risiko operasional melalui governance yang solid akan menikmati cost of equity yang lebih rendah, meningkatkan daya saing ekspor, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan PDB yang lebih stabil. OJK, dengan menegaskan peran compliance sebagai enabler, telah menyiapkan panggung bagi transformasi struktural yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang, yang tercermin dalam pergerakan IHSG.