Gubernur DKI Janjikan Dua LRT Baru ke JIS dan Whoosh Halim: Ambisi Besar, Tantangan Lebih Besar

Jakarta, 14 Juli 2026 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan rencana pengembangan dua koridor Lintas Raya Terpadu (LRT) baru setelah fase perpanjangan jalur Manggarai‑Dukuh Atas selesai. Kedua rute yang diusulkan akan menghubungkan LRT ke Jakarta International Stadium (JIS) di Utara dan ke Stasiun Whoosh di kawasan Halim Perdanakusuma, Timur.

Dalam kunjungan ke Stasiun Rawamangun pada Selasa (14/7), Pramono menegaskan bahwa kedua trayek sudah memperoleh persetujuan teknis dari Kementerian Perhubungan. "Satu ke JIS, satu lagi ke KCIC – Whoosh Halim – keduanya sudah dapat diproses," ujarnya sambil meninjau progres LRT fase 1B Velodrome‑Manggarai.

Menurut gubernur, penambahan dua jalur ini akan memperkuat jaringan transportasi massal, memungkinkan penumpang berpindah moda dengan mulus antara LRT, kereta cepat Whoosh, dan jaringan MRT‑TransJakarta. "Jika kedua jalur terintegrasi, konektivitas publik Jakarta akan meningkat signifikan," tambahnya.

Namun, Pramono menekankan bahwa prioritas utama tetap menyelesaikan proyek Manggarai‑Dukuh Atas, sebuah segmen sepanjang kira‑kira 2 km yang dijadwalkan mulai dibangun awal 2027 dan selesai pada 2028. Setelah itu, dua rute baru akan masuk tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Untuk mendanai ekspansi ini, pemerintah provinsi membuka peluang creative financing, yakni kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia berinvestasi dalam infrastruktur transportasi. "Saya sudah berdiskusi dengan Direktur Utama Jakpro, dan kami siap mengakomodasi model pembiayaan inovatif," kata Pramono.

Selain jaringan fisik, Pemprov DKI juga menyiapkan integrasi sistem tiket lintas moda, memungkinkan penumpang menggunakan satu kartu atau aplikasi untuk LRT, MRT, dan TransJakarta. Langkah ini diharapkan menyederhanakan perpindahan antar‑moda dan meningkatkan kepuasan pengguna.

Analisis Pakar

Secara teknis, rencana dua koridor baru tampak logis mengingat pertumbuhan permintaan mobilitas di wilayah Utara dan Timur Jakarta. Namun, realitas implementasinya jauh lebih rumit. Proyek LRT sebelumnya telah mengalami penundaan, pembengkakan biaya, dan kritik tajam terkait kualitas konstruksi. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, risiko kegagalan serupa dapat terulang.

Penggunaan creative financing memang menarik, tetapi harus diwaspadai agar tidak mengorbankan kepentingan publik. Model pembiayaan swasta sering kali menuntut tarif yang lebih tinggi atau komitmen layanan yang tidak sejalan dengan prinsip layanan publik. Pemerintah harus menegosiasikan kontrak yang transparan, mengikat, dan mengutamakan tarif terjangkau bagi pengguna.

Integrasi tiket lintas moda merupakan langkah maju, namun tantangan teknis dan regulasi masih mengganjal. Sistem pembayaran yang terfragmentasi antara operator LRT, MRT, dan TransJakarta memerlukan standar interoperabilitas yang belum sepenuhnya disepakati. Tanpa standar yang kuat, janji kemudahan bagi penumpang dapat berakhir menjadi kebingungan.

Terakhir, prioritas pada jalur Manggarai‑Dukuh Atas memang wajar, namun pemerintah harus memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi batu sandungan bagi rencana yang lebih ambisius. Jika penyelesaian fase pertama terus tertunda, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola infrastruktur transportasi akan terus menurun, memperlemah legitimasi politik Pramono di tengah pemilihan legislatif yang akan datang.