Strategi Benteng Ekonomi: 153 Ton Emas Terkumpul, Benarkah Indonesia Siap Hadapi Badai Global?

JAKARTA — Di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global yang kian menghantam, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengklaim sebuah pencapaian monumental. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, mengungkap bahwa ekosistem bullion atau bank emas nasional telah berhasil mengamankan setidaknya 153 ton emas sejak peluncurannya pada Februari 2025.

"Sejak 20 Februari 2025, akumulasi total emas kita, baik yang dipegang oleh Pegadaian maupun Bank Syariah Indonesia (BSI), telah mencapai angka 153 ton. Ini adalah fondasi yang akan terus kami kembangkan dan perkuat," tegas Ferry dalam pernyataannya di hadapan para elit industri pada Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, Selasa.

Ferry menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya konvensional, melainkan bagian dari strategi makro untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah, menurutnya, gencar melakukan reformasi struktural, mulai dari penguatan tata kelola pasar keuangan hingga peningkatan transparansi, demi menjaga kepercayaan investor yang kian sensitif.

Selain menggenjot cadangan emas, pemerintah juga mempercepat implementasi transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) dengan enam mitra dagang utama—Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Langkah ini merupakan manuver strategis untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing, khususnya Dolar AS.

Di sektor pembiayaan, Ferry menyebutkan kesiapan pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp340 triliun sebagai bantalan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tak ketinggalan, penyempurnaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga dijalankan untuk membasmi praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini menjadi parasit bagi penerimaan negara.

Merespons langkah-langkah ini, lembaga global seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Asian Development Bank (ADB) masih mempertahankan prospek positif, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen pada 2026.

Analisis Pakar: Di Balik Kilau Emas dan Agenda De-Dolarisasi

Oleh: Budi Santoso, Pimpinan Redaksi

Pencapaian pengumpulan 153 ton emas dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak Februari 2025 adalah sebuah angka yang, jujur saja, cukup menggelitik rasa ingin tahu saya sebagai jurnalis investigasi. Di atas kertas, ini adalah kemenangan diplomasi ekonomi. Namun, kita harus berhenti sejenak bertepuk tangan dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang lebih tajam. Apakah emas ini benar-benar berada dalam cengkeraman fisik negara, atau masih berbentuk klaim kertas (paper gold) yang rentan terhadap gejolak pasar derivatif? Kejelasan mengenai lokasi penyimpanan dan mekanisme audit independen atas aset ini mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa ini bukan sekadar ilusi statistik.

Lebih jauh lagi, kita harus melihat korelasi antara penimbunan emas ini dengan agresivitas pemerintah mendorong skema LCT. Ini adalah sinyal politik yang sangat jelas: Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk era pasca-dolarisasi. Dengan menggandeng China dan Jepang dalam LCT, serta mengumpulkan emas massal, Indonesia sedang membangun 'bunker ekonomi' sendiri. Namun, risiko dari strategi ini adalah likuiditas. Transaksi mata uang lokal seringkali terhambat oleh perbedaan nilai tukar yang tidak selalu fleksibel seperti dolar. Jika manajemen risikonya tidak prima, kita bisa terjebak dalam pasar bilateral yang illikuid.

Saya juga mencurigai ada agenda tersembunyi di balik penegasan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pemerintah menyebutnya sebagai langkah anti-transfer pricing, yang memang benar. Tapi, ini juga merupakan alat pemaksaan bagi para eksportir untuk memulangkan devisa, yang pada akhirnya akan membanjiri pasar domestik dengan dolar—setidaknya dalam jangka pendek—sebelum mereka dikonversi ke emas atau instrumen lainnya. Pertanyaannya, apakah infrastruktur perbankan kita sudah cukup kuat untuk menyerap lonjakan likuiditas tersebut tanpa memicu inflasi aset?

Terakhir, proyeksi pertumbuhan 5% dari IMF dan ADB jangan sampai membuat kita terlena. Angka-angka itu seringkali berbasis model matematis yang mengabaikan anomali politik di lapangan. Jika 153 ton emas ini hanya menjadi 'piala pajang' di ruang tamu Kemenko Ekonomi tanpa diikuti oleh distribusi kekayaan yang merata melalui KUR yang tepat sasaran, maka ketahanan ekonomi yang kita bangun hanyalah benteng kaca yang indah dipandang, tapi mudah hancur jika dilempar batu kecil oleh krisis sosial. Ekonomi yang kuat bukan hanya soal cadangan devisa, tapi soal daya beli rakyat yang terjaga. Itu yang harus kita kawal bersama.