Dari Meja DPR ke Kelas Daring: Kisah Panjang Gus Habib Menembus Batas Akademik Universitas Terbuka

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Muhammad Habibur Rochman, yang lebih dikenal sebagai Gus Habib, baru-baru ini mengungkapkan betapa beratnya proses menuntaskan gelar Magister Manajemen di Universitas Terbuka (UT). Dalam konferensi pers wisuda UT tahun akademik 2025/2026, ia menegaskan bahwa jabatan politik tidak memberi jalan pintas dalam menuntaskan tesis atau disertasi.

"Universitas ini tidak memandang siapa Anda – pejabat, anggota DPR, atau warga biasa. Jika Anda tidak menyelesaikan tahap akhir penelitian, Anda tidak akan lulus," tegasnya. Gus Habib mengakui menghabiskan hampir lima tahun menyeimbangkan tugas kenegaraan dengan studi jarak jauh, menolak anggapan umum bahwa UT adalah institusi yang mudah diluluskan.

Pengalaman serupa juga diceritakan oleh I Wayan Wiasthana Ika Putra, Kepala Bappeda Provinsi Bali, yang baru saja meraih gelar Doktor Administrasi Publik. Menurutnya, standar akademik UT sangat ketat; bahkan rektor universitas secara pribadi menguji kelayakan kandidat. Wayan menambahkan bahwa disiplin dalam pengumpulan tugas dan deadline yang tidak dapat dinegosiasikan memaksa ia mengorbankan hobi tenis setelah jam kerja untuk menelaah modul dan menulis karya ilmiah secara mandiri.

Rektor UT, Prof. Ali Muktiyanto, menanggapi hal tersebut dengan menegaskan komitmen universitas untuk menegakkan keadilan pendidikan tanpa diskriminasi. "Tidak ada kebijakan khusus bagi anggota DPR atau pejabat lain. Lulus berarti kualitas akademik terjamin, tidak peduli berapa lama prosesnya," ujarnya sambil memuji ketangguhan para wisudawan.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Rahmat Budiman, menambahkan bahwa prinsip "one size fits all" diterapkan secara konsisten, menutup celah dispensasi akademik apa pun. Kebijakan ini, menurutnya, memastikan bahwa setiap gelar yang diberikan merupakan hasil kerja keras dan dedikasi, bukan sekadar status sosial.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua hal penting yang muncul dari kisah ini. Pertama, keberanian Gus Habib dan Wayan untuk mengakui kesulitan mereka menandakan adanya tekanan publik yang tinggi terhadap pejabat publik yang mengejar pendidikan lanjutan. Di era di mana politik sering dipandang sebagai arena shortcut, mereka menegaskan bahwa proses akademik tetap menuntut integritas dan kerja keras. Kedua, pernyataan resmi UT tentang kebijakan tanpa pandang bulu harus diuji lebih jauh. Meskipun universitas menegaskan tidak ada dispensasi, fakta bahwa pejabat tinggi dapat mengakses sumber daya (misalnya, jaringan, waktu, atau bantuan administratif) yang tidak tersedia bagi mahasiswa biasa tetap menjadi pertanyaan.

Apabila kita menelusuri lebih dalam, ada potensi konflik kepentingan antara institusi pendidikan dan politik. Universitas Terbuka, sebagai lembaga publik, memiliki tanggung jawab untuk menjaga standar akademik yang ketat, namun sekaligus harus transparan mengenai dukungan apa yang diberikan kepada mahasiswa yang juga memegang jabatan publik. Tanpa transparansi, publik dapat menafsirkan keberhasilan mereka sebagai bukti adanya kemudahan tersembunyi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan pada sistem pendidikan tinggi.

Selanjutnya, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang aksesibilitas pendidikan tinggi bagi pejabat. Apakah mereka memang harus menempuh proses yang sama persis dengan warga biasa, atau seharusnya ada program khusus yang menyesuaikan beban kerja mereka? Jika tidak, maka kebijakan "one size fits all" dapat menjadi beban yang tidak realistis bagi mereka yang memiliki tanggung jawab ganda, sekaligus menimbulkan risiko penurunan kualitas penelitian karena keterbatasan waktu.

Terakhir, saya memperkirakan bahwa kasus ini akan menjadi titik tolak bagi diskusi nasional tentang standar akademik, transparansi, dan etika dalam pendidikan jarak jauh. Jika UT berhasil mempertahankan integritasnya, maka modelnya dapat menjadi contoh bagi institusi lain. Namun, bila muncul bukti adanya perlakuan istimewa, maka tekanan publik untuk reformasi kebijakan akademik akan semakin kuat, menuntut pengawasan yang lebih ketat dari lembaga pengawas pendidikan tinggi. Sebagai penulis, saya akan terus memantau perkembangan ini dan mengungkap setiap celah yang dapat mengancam keadilan pendidikan di Indonesia.