Sekolah Rakyat 2026: 28 Ribu Siswa Baru, Tapi Masih Banyak yang Terpinggirkan!

JAKARTA, 13 Juli 2026 – Kementerian Sosial mencatatkan bahwa sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Namun, jumlah tersebut belum mencerminkan total akhir, karena proses verifikasi dan kesiapan infrastruktur di daerah masih terus berlangsung.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa data terus berubah seiring hasil kerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). "Data terus bergerak. Apa yang kami sampaikan hari ini adalah data per hari ini dan masih dimungkinkan bertambah," ujarnya di Kantor Kementerian Sosial, Senin.

Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak mengadakan pendaftaran terbuka. Mekanisme penjangkauan aktif dilakukan oleh pendamping sosial untuk menemukan calon siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. "Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan," kata Gus Ipul.

Jumlah total peserta didik Sekolah Rakyat kini mencapai 43.346 siswa dalam 1.550 rombongan belajar (rombel). Sekolah Dasar (SD) mencatat 6.305 siswa (210 rombel), Sekolah Menengah Pertama (SMP) 11.186 siswa (373 rombel), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 11.077 siswa (369 rombel).

Gus Ipul menjelaskan bahwa jumlah rombel SD lebih sedikit karena proses penerimaan memerlukan pendekatan khusus kepada keluarga. "Pada jenjang SD tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.

Seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi tidak menggunakan tes akademik, melainkan berdasarkan verifikasi kondisi sosial ekonomi keluarga.

Analisis Mendalam: Sekolah Rakyat, Antara Harapan dan Tantangan Struktural

Sekolah Rakyat, sebuah program ambisius yang menjadi sorotan publik, tampaknya berada di persimpangan antara idealisme dan realitas kompleks. Meskipun angka 28.478 siswa baru terdengar menggembirakan, ia justru mengungkapkan betapa luasnya masalah kemiskinan yang belum terjangkau. Jika kita amati, program ini mengandalkan DTSEN sebagai acuan, yang pada prinsipnya sudah tepat. Namun, di lapangan, verifikasi sosial ekonomi seringkali terhambat oleh data yang tidak akurat atau dinamis. Banyak keluarga mungkin terdaftar di Desil 3 atau bahkan 4, tetapi karena faktor geografis atau administrasi, tidak terjangkau oleh program ini. Ini adalah celah yang perlu diperbaiki, agar tidak ada anak yang tertinggal hanya karena sistem yang kurang responsif.

Lebih lanjut, pendekatan non-akademik yang diterapkan di Sekolah Rakyat memang sesuai dengan misi pendidikan inklusif. Namun, tanpa ada standar kemampuan dasar, bagaimana memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga? Saya lihat di lapangan, banyak pendamping sosial yang kurang dilatih untuk menyasar anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Proses penjangkauan yang terlalu dangkal bisa berujung pada penyelewengan atau ketimpangan antara daerah yang lebih mudah diakses dengan daerah terpencil. Di sini, peran BPS dan pemerintah daerah harus lebih proaktif, bukan hanya sebagai mitra formal.

Dari sisi politik, Sekolah Rakyat menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap pendidikan. Namun, tanpa dukungan anggaran yang konsisten dan transparansi, program ini berisiko menjadi sekadar propaganda. Saya ingat program serupa sebelumnya seperti Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar yang seringkali mengalami penundaan atau kebijakan yang berubah-ubah. Apakah Sekolah Rakyat akan mengulangi nasib yang sama? Jawabannya tergantung pada kemampuan Kementerian Sosial untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas, serta kesiapan masyarakat sipil untuk memantau implementasi di lapangan.

Tidak lama lagi, kita akan menatap pemilihan kepala daerah yang baru. Di sinilah ujian sejati bagi Sekolah Rakyat: apakah program ini akan menjadi prioritas atau hanya jadi janji kosong? Saya menyerukan agar media, akademisi, dan aktivis sosial terus mengawasi proses ini. Karena di balik angka-angka yang menggembirakan, ada cerita nyata tentang anak-anak yang berjuang untuk sekolah, dan tentang sistem yang harus diubah agar mereka benar-benar bisa menulis masa depan.