Mossad Diduga Rekrut Mantan Presiden Iran, Ahmadinejad, dalam Operasi Rahasia Gulingkan Teheran

Washington – Sebuah laporan investigatif yang dimuat oleh The New York Times mengklaim bahwa badan intelijen Israel, Mossad, secara diam‑diam merekrut mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad, untuk membantu menggulingkan rezim Tehran. Klaim tersebut didasarkan pada sumber-sumber yang berada di Amerika Serikat dan Iran, serta dokumen‑dokumen yang belum dipublikasikan secara resmi.

Menurut laporan tersebut, Ahmadinejad melakukan serangkaian kunjungan ke Budapest, Hungaria, pada tahun 2024 dan 2025 dengan kedok menghadiri konferensi iklim di Universitas Publik Ludovika. Di balik agenda resmi itu, mantan pemimpin Iran konon menggelar pertemuan tertutup dengan mantan kepala Mossad, David Barnea, serta sejumlah agen intelijen Israel.

Pejabat Amerika yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Israel secara rahasia menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan bahkan mengatur logistik pertemuan tersebut. Selama kunjungan itu, Ahmadinejad dilaporkan berusaha mengubah citranya agar lebih dapat diterima oleh Barat: ia mengganti jaket tradisionalnya dengan setelan formal, merapikan janggut, menjalani perawatan botoks, serta belajar bahasa Inggris secara intensif.

Operasi yang disebut "Project Phoenix" ini mencapai puncaknya pada akhir Februari 2026, ketika sebuah serangan udara Israel menargetkan kediaman Ahmadinejad di Tehran. The New York Times menulis bahwa setelah serangan itu, Ahmadinejad dievakuasi oleh agen Mossad menggunakan mobil Peugeot berwarna hitam. Namun, sumber yang dekat dengan mantan presiden menyatakan bahwa ia mulai meragukan kemampuan Israel untuk mengembalikannya ke panggung politik Iran.

Berbagai narasumber senior di dalam pemerintahan Iran mengonfirmasi bahwa Ahmadinejad kini berada di tahanan rumah yang diawasi oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Menurut mereka, intelijen Iran berhasil mengungkap jaringan kontak Ahmadinejad dengan Israel setelah insiden Februari, dan sejak saat itu mantan presiden hampir tidak muncul di depan publik.

Sumber yang dekat dengan Ahmadinejad menuturkan bahwa kekecewaan politiknya semakin mendalam setelah tiga kali didiskualifikasi sebagai calon presiden. Dalam percakapan tertutup, ia pernah menyatakan bahwa bila kembali berkuasa, ia akan mengakui Israel melalui Abraham Accords – sebuah pernyataan yang jelas menentang kebijakan luar negeri Tehran.

Ahmadinejad menjabat sebagai Presiden Iran dari 2005 hingga 2013. Setelah masa kepresidenannya berakhir, ia berulang kali mencoba kembali mencalonkan diri, namun selalu diblokir oleh otoritas pemilihan. Kini, dengan tuduhan kolusi dengan Mossad, masa depan politiknya tampak semakin suram.

Analisis Pakar

Berita ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Jika tuduhan ini benar, maka Mossad tidak hanya menargetkan infrastruktur militer Iran, melainkan juga memanfaatkan kerentanan internal politik sebagai senjata strategis. Menggunakan mantan pemimpin yang pernah memegang kekuasaan tertinggi sebagai "agen" tidak hanya memperlihatkan keberanian, tetapi juga menandakan bahwa Israel berusaha memecah belah koalisi anti‑Israel di dalam negeri Iran.

Namun, kita harus menahan diri dari penarikan kesimpulan prematur. Sumber-sumber yang disebutkan dalam laporan masih anonim, dan tidak ada bukti material yang dipublikasikan secara terbuka. Sejarah panjang operasi intelijen rahasia, baik oleh Mossad maupun badan intelijen Iran, penuh dengan rumor yang tak pernah terkonfirmasi. Oleh karena itu, penting bagi jurnalis investigatif untuk menelusuri jejak keuangan, dokumen perjalanan, dan komunikasi yang dapat menguatkan atau menolak narasi ini.

Jika terbukti, skenario ini dapat mengubah peta politik regional secara signifikan. Iran akan menghadapi krisis legitimasi yang lebih dalam, sementara Israel dapat memanfaatkan momentum untuk menegosiasikan kembali perjanjian keamanan dengan negara‑negara Barat. Di sisi lain, keterlibatan Ahmadinejad dapat memicu reaksi keras dari faksi-faksi radikal dalam negeri Iran, yang mungkin memanfaatkan isu pengkhianatan untuk memperkuat posisi mereka.

Prediksi saya, dalam enam hingga delapan bulan ke depan, akan muncul serangkaian penyelidikan resmi—baik oleh badan intelijen Iran maupun oleh lembaga internasional—yang akan menguji kebenaran laporan ini. Apapun hasilnya, peristiwa ini menegaskan kembali betapa rapuhnya keseimbangan kekuasaan di kawasan, dan betapa pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam operasi intelijen yang melibatkan aktor-aktor tinggi. Bagi publik, ini menjadi panggilan untuk menuntut bukti yang jelas, bukan sekadar spekulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.