Iran Kembali Klaim Hak Penjagaan Hormuz Usai Ancaman Tarif 20% dari Trump

Istanbul (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan pada Senin (13/7) bahwa Tehran tidak akan mundur dari peran "penjaga" Selat Hormuz meski Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan mengenakan tarif 20 persen pada setiap kapal yang melintasi jalur air strategis tersebut.

Dalam sebuah unggahan di platform X, Araghchi menanggapi pernyataan Trump dengan nada yang sekaligus mengakui dan menolak. "Presiden AS benar. Siapa pun yang menyediakan jalur aman dan terjamin bagi kapal‑kapal komersial melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi atas layanan ini," tulisnya. Namun, ia menegaskan kembali, "Iran selalu menjadi PENJAGA Selat dan akan tetap demikian SELAMANYA."

Trump pada pagi yang sama mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memblokade Iran di Hormuz dan memberlakukan tarif 20 persen sebagai biaya keamanan. "20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil," balas Araghchi, menyinggung bahwa tarif tersebut tidak proporsional dan menambah beban pada perdagangan internasional.

Ketegangan antara Washington dan Tehran di wilayah tersebut telah memuncak dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun ada Nota Kesepahaman (MoU) yang dimediasi Pakistan untuk meredam konflik, kedua belah pihak terus saling menuduh melanggar perjanjian. Amerika menuduh Iran mengancam keamanan pelayaran, sementara Tehran menuduh AS menggunakan taktik ekonomi sebagai senjata politik.

Pengaruh tarif 20 persen, bila diterapkan, dapat menggoyang rantai pasokan minyak dunia. Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 persen pengiriman minyak mentah global; kenaikan biaya transportasi akan memicu kenaikan harga energi, menambah beban pada negara‑negara importir, terutama yang bergantung pada pasokan dari Timur Tengah.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua lapisan utama dalam dinamika ini. Pertama, kebijakan tarif yang diusulkan Trump bukan sekadar upaya melindungi kepentingan keamanan maritim, melainkan strategi tekanan ekonomi yang bertujuan melemahkan posisi Iran di panggung internasional. Dengan menambah biaya operasional kapal, Washington secara tidak langsung menekan negara‑negara yang masih bergantung pada minyak Iran, memaksa mereka mencari alternatif yang lebih mahal atau menyesuaikan kebijakan energi mereka.

Kedua, pernyataan Iran tentang menjadi "penjaga selamanya" menandakan upaya memperkuat narasi kedaulatan nasional dan menegaskan kontrol atas jalur strategis yang selama ini menjadi sumber kebanggaan geopolitik Tehran. Namun, klaim tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Iran untuk menegakkan keamanan di selat yang sangat vital, terutama mengingat sanksi internasional yang membatasi akses teknologi militer dan maritimnya.

Jika konflik ini berlanjut, risiko eskalasi militer tidak dapat diabaikan. Sejarah menunjukkan bahwa setiap penambahan beban ekonomi pada pelayaran komersial di wilayah konflik meningkatkan kemungkinan insiden kapal, yang pada gilirannya dapat memicu respons militer lebih luas. Oleh karena itu, diplomasi—meski terhambat oleh kepentingan politik—harus menjadi jalur utama untuk menghindari krisis energi global.

Prediksi saya, dalam jangka menengah, tarif 20 persen akan menjadi titik tolak bagi negosiasi ulang MoU yang melibatkan tidak hanya Pakistan, tetapi juga negara‑negara konsumen energi utama seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Tekanan ekonomi yang dirasakan oleh para importir dapat memaksa kedua belah pihak untuk mencari solusi yang lebih pragmatis, seperti mekanisme kompensasi berbasis layanan keamanan maritim yang transparan dan diawasi oleh badan internasional.

Namun, jika Washington tetap bersikukuh pada pendekatan unilateral, Iran kemungkinan akan memperkuat kehadiran militernya di Hormuz, meningkatkan risiko konfrontasi langsung. Dalam skenario terburuk, dunia dapat menyaksikan kembali krisis energi yang mengingatkan pada tahun 1970-an, dengan harga minyak melambung tajam dan ketidakstabilan ekonomi global yang meluas.