Bertaruh Nyawa di Atas Shelter Mandiri: Potret Kegagalan Mitigasi Bencana di Padang Pariaman

Suara hantaman palu yang memecah keheningan pagi di Korong Surantiah Parak Pisang bukan sekadar aktivitas pertukangan biasa. Di balik lembapnya udara Juli di Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, ketukan itu adalah bunyi dari keputusasaan sekaligus ikhtiar bertahan hidup yang dilakukan oleh Ronandi (60).

Di sudut Perumahan Graha Bumi Sejahtera, sekitar 140 meter dari gerbang utama, Ronandi tampak sibuk menyempurnakan sebuah bangunan kayu berukuran tiga kali dua meter dengan tinggi tiga meter. Struktur sederhana beratap seng itu berdiri tepat di samping rumahnya. Di dalamnya, sebuah karpet lusuh dan lampu darurat telah disiapkan. Ini bukan ruang santai atau gudang tambahan, melainkan sebuah shelter penyelamat nyawa mandiri.

Ronandi adalah satu dari puluhan kepala keluarga yang menjadi penyintas banjir bandang dahsyat yang meluluhlantakkan kawasan tersebut pada November 2025 lalu. Kompleks perumahan yang dihuni sekitar 27 kepala keluarga ini luluh lantak; dua rumah hancur total diterjang arus, sementara sisanya tenggelam hingga ke batas atap, menyisakan trauma mendalam dan lumpur setebal lebih dari setengah meter.

Meski lumpur fisik telah dibersihkan, trauma psikologis warga tidak pernah benar-benar surut. Terlebih, pemukiman mereka hanya berjarak sekitar 400 meter dari aliran Sungai Batang Anai yang kerap meluap tanpa ampun.

"Banjir terparah memang terjadi pada 2025, air merendam sampai ke atap. Namun, banjir tahun 2024 adalah yang paling mengerikan. Saya dan istri nyaris kehilangan nyawa karena terjebak di dalam rumah saat air datang menjelang subuh," kenang Ronandi dengan tatapan kosong.

Pada bencana tahun 2024, air setinggi 175 sentimeter menerjang saat warga tengah terlelap. Ronandi dan istrinya terbangun ketika air sudah menghantam kaca jendela. Tanpa sempat menyelamatkan harta benda, pasangan lansia ini terpaksa memanjat pagar rumah dan menjebol atap demi menghindari arus liar berwarna cokelat pekat yang menghanyutkan apa saja di sekitarnya.

Nyawa mereka akhirnya terselamatkan berkat aksi heroik seorang pemuda setempat yang berenang menerjang arus menggunakan rakit batang pisang darurat. Pengalaman mengerikan itulah yang memaksa Ronandi memutar otak. Menyadari posisi rumahnya yang berada di titik paling belakang dan sulit dijangkau tim evakuasi, ia memutuskan membangun shelter darurat setinggi tiga meter demi melindungi istri dan kedua cucunya yang masih balita.

Analisis Redaksi Budi Santoso: Ironi Pembangunan dan Pembiaran Negara di Zona Merah Bencana

Sebagai jurnalis yang telah puluhan tahun meliput berbagai bencana di tanah air, saya melihat kisah Ronandi bukan sekadar cerita tentang ketangguhan lokal atau kearifan bertahan hidup. Ini adalah tamparan keras sekaligus dakwaan nyata atas kegagalan sistemik negara dalam melindungi warga negaranya. Ketika seorang kakek berusia 60 tahun harus merogoh koceknya sendiri untuk membangun menara penyelamat setinggi tiga meter demi melindungi cucunya, kita harus bertanya: di mana kehadiran pemerintah?

Perumahan Graha Bumi Sejahtera adalah potret nyata dari buruknya tata ruang dan lemahnya pengawasan izin mendirikan bangunan (IMB) di daerah. Bagaimana mungkin sebuah kompleks perumahan diizinkan berdiri hanya berjarak beberapa ratus meter dari sungai yang memiliki historis meluap, tanpa adanya infrastruktur mitigasi bencana yang memadai seperti tanggul penahan banjir atau sistem peringatan dini (early warning system) yang berfungsi? Ini adalah bentuk pembiaran yang menjurus pada kejahatan ekologis.

Lebih ironis lagi, dari kejauhan terdengar deru kendaraan yang melintasi jalan tol megah di seberang Sungai Batang Anai. Kita mampu membangun infrastruktur bernilai triliunan rupiah dengan teknologi mutakhir, namun gagal memberikan rasa aman bagi warga yang tinggal di bawah bayang-bayang banjir bandang di sekitarnya. Ketimpangan pembangunan ini memperlihatkan bahwa keselamatan manusia kerap kali ditempatkan di bawah prioritas proyek-proyek fisik yang tampak mentereng di atas kertas.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPBD, dan pihak pengembang perumahan tidak boleh menutup mata dan menganggap banjir ini sebagai takdir tahunan yang biasa. Harus ada audit investigatif terhadap tata ruang di kawasan Batang Anai. Jika kawasan tersebut memang masuk dalam zona merah rawan bencana, maka opsi relokasi yang layak harus segera dipersiapkan, bukan membiarkan warga bertaruh nyawa di atas shelter kayu darurat setiap kali hujan deras turun. Menunggu jatuhnya korban jiwa baru bertindak adalah pola kuno birokrasi kita yang harus segera dihentikan.