KPK Gali Lebih Dalam: Tiga ASN Pemprov Jatim Dipanggil untuk Ungkap Rangkaian Dana Hibah yang Diduga Korupsi

Jakarta, 13 Juli 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan penyalahgunaan dana hibah di Jawa Timur dengan memanggil tiga aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jawa Timur sebagai saksi. Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Senin (13/7) menandai langkah lanjutan setelah KPK menamakan 21 tersangka dalam kasus yang telah mengguncang politik daerah selama setahun terakhir.

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ketiga saksi yang dihadirkan adalah:

• BDW, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur;
• HNG, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
• IKM, seorang ASN yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Penelusuran KPK terhadap BDW difokuskan pada rekapitulasi belanja hibah yang dialokasikan kepada lembaga, organisasi masyarakat, dan badan usaha selama periode 2019‑2024. Sementara itu, HNG diminta menjelaskan mekanisme alokasi dana hibah di Biro Administrasi Pembangunan, khususnya kaitannya dengan para tersangka yang telah diidentifikasi.

IKM, yang berada di garis depan perencanaan daerah, diinterogasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya. Penyidik menuntut kejelasan tentang prosedur pengusulan, persetujuan, dan pencairan hibah, termasuk alokasi kepada anggota DPRD Jawa Timur pada tahun anggaran 2020‑2023.

Kasus ini berakar pada operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Desember 2022, yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019‑2024, Sahat Tua Simanjuntak. Pada Oktober 2025, KPK mengumumkan 21 tersangka, namun satu di antaranya, Ketua DPRD Kusnadi, dibebaskan karena meninggal dunia pada Desember 2025. Sisa 20 tersangka terbagi menjadi dua kelompok: tiga penerima suap dan 17 pemberi suap, melibatkan sejumlah anggota DPRD serta pengusaha lokal.

Pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan dana hibah, yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan, bukan ladang korupsi. KPK kini menuntut bukti konkret yang dapat mengaitkan alur dana dengan praktik suap yang diduga terjadi di balik layar birokrasi daerah.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat pola yang mengkhawatirkan: dana hibah, yang biasanya dialokasikan untuk program sosial, kini berpotensi menjadi sarana bagi jaringan patronase politik. Keterlibatan pejabat tinggi di BPKAD dan biro administrasi pembangunan menunjukkan bahwa kontrol internal masih lemah, memungkinkan manipulasi data anggaran tanpa pengawasan yang memadai.

Lebih jauh, fakta bahwa sebagian besar tersangka berasal dari kalangan legislatif dan pengusaha lokal menegaskan adanya kolusi lintas sektor. Ini bukan sekadar kasus korupsi administratif, melainkan sebuah sistem patronase yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi daerah. Jika tidak ada reformasi struktural—seperti penguatan audit independen, transparansi real‑time budgeting, dan perlindungan saksi—maka skema serupa dapat terulang di provinsi lain.

Prediksi saya, KPK akan memperluas penyelidikan ke tingkat yang lebih luas, termasuk menelusuri alur dana hibah yang masuk ke rekening pribadi atau perusahaan yang terhubung dengan para tersangka. Tekanan publik dan media harus tetap tinggi, karena tanpa sorotan terus‑menerus, upaya pemberantasan korupsi akan terhambat oleh kepentingan politik yang kuat.

Terakhir, pemerintah provinsi Jawa Timur harus segera mengeluarkan kebijakan yang menegakkan akuntabilitas dana hibah, termasuk publikasi rinci setiap alokasi dan realisasi. Hanya dengan langkah-langkah tegas, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan dana publik dapat kembali berfungsi untuk tujuan pembangunan yang sesungguhnya.