Sinyal Bahaya Karangetang: Erupsi Eksplosif dan Ancaman Lava, Apakah Mitigasi Sitaro Sudah Cukup?

SITARO — Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, kembali menunjukkan taringnya. Pada Minggu (12/7) malam, gunung api aktif ini meluncurkan erupsi bertipe strombolian yang memicu kepanikan singkat di wilayah sekitar kawah.

Berdasarkan data resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang dikutip oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, aktivitas vulkanik dimulai pukul 19:14 WITA. Letusan eksplosif lemah setinggi 100 meter terjadi, diikuti dentuman keras dan lontaran material pijar yang menghujani area sekitar kawah.

Tidak berhenti di situ, Karangetang juga menunjukkan aktivitas efusi yang mengkhawatirkan. Aliran lava terpantau mengalir deras ke arah utara sejauh 1.000 meter, ke barat-barat daya sejauh 400 meter, serta ke arah selatan sejauh 1.000 meter. Dampaknya, alang-alang di puncak gunung terbakar hebat, menciptakan pemandangan mengerikan berupa "api besar" yang terpantul di atas awan kabut.

Meskipun BPBD Kabupaten Sitaro melaporkan bahwa kebakaran ilalang telah berhasil dipadamkan dan aktivitas warga masih berjalan normal, status gunung tetap berada pada Level II (Waspada). Namun, jika menilik data seismik sejak awal Juli, peningkatan aktivitas sebenarnya sudah sangat nyata. Tercatat terjadi puluhan gempa vulkanik dangkal, gempa hembusan, hingga tremor harmonik yang mengindikasikan adanya pergerakan magma yang intens di bawah permukaan.

BNPB secara tegas meminta masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki zona bahaya, yakni radius 1,5 km dari Kawah Dua (Utara) dan Kawah Utama (Selatan), serta perluasan sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km. Selain itu, peringatan keras diberikan bagi warga di bantaran sungai yang berhulu di puncak Karangetang untuk mewaspadai ancaman lahar hujan dan banjir bandang.

Catatan Redaksi: Menggugat Kesiagaan di Tengah Normalitas Semu

Sebagai jurnalis yang telah lama mengawal isu bencana di Indonesia, saya melihat ada pola yang mengkhawatirkan dalam narasi "aktivitas masyarakat tetap berjalan normal" yang sering digaungkan pemerintah daerah saat menghadapi erupsi Level II. Ada kecenderungan berbahaya di mana masyarakat mengalami disaster fatigue atau kejenuhan bencana. Karena Karangetang sering beraktivitas, warga cenderung menganggap remeh tanda-tanda alam. Normalitas yang dilaporkan BPBD hari ini bisa jadi adalah "normalitas semu" yang justru menjadi bom waktu jika terjadi eskalasi status secara mendadak.

Secara teknis, data seismik periode 1-11 Juli yang menunjukkan puluhan gempa vulkanik dangkal dan tremor non-harmonik bukanlah angka yang bisa disepelekan. Ini adalah indikasi kuat bahwa sistem plumbing magma sedang sangat tidak stabil. Pertanyaan kritis saya adalah: Sejauh mana efektivitas sistem peringatan dini (Early Warning System) di tingkat desa? Apakah surat imbauan dari pemerintah daerah sudah sampai ke telinga petani di lereng gunung, atau hanya menjadi tumpukan kertas di kantor camat? Kita tidak boleh hanya mengandalkan "imbauan", kita butuh manajemen evakuasi yang terukur dan teruji.

Lebih jauh lagi, ancaman lahar hujan dan awan panas guguran yang disebutkan BNPB adalah risiko yang sering terabaikan hingga korban jatuh. Material lava yang menumpuk dan belum stabil di sektor selatan dan tenggara adalah ancaman nyata. Jika curah hujan tinggi menghantam material ini, banjir bandang material vulkanik akan menyapu apa saja di jalurnya menuju pantai. Pemerintah daerah tidak boleh hanya puas dengan memadamkan kebakaran ilalang; mereka harus memastikan jalur evakuasi bersih dari hambatan dan titik pengungsian memiliki logistik yang memadai.

Prediksi saya, jika tren gempa vulkanik dangkal terus meningkat tanpa adanya fase istirahat yang signifikan, Karangetang bisa saja mengalami peningkatan status dalam waktu dekat. Saya mendesak PVMBG dan BNPB untuk tidak hanya memberikan rekomendasi teknis, tetapi juga melakukan tekanan politik kepada pemerintah daerah agar benar-benar menerapkan zona larangan aktivitas secara ketat. Jangan sampai kita kembali mendengar berita duka hanya karena warga "merasa aman" di zona yang seharusnya terlarang. Mitigasi bukan tentang surat edaran, tapi tentang menyelamatkan nyawa.