Siasat PDIP Mobilisasi 'Marhaeni' Modern: Antara Ideologi, Kedaulatan Pangan, dan Perlawanan terhadap Otoritarianisme

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah memperkuat mesin politiknya di level paling dasar. Melalui pelatihan Training of Trainer (ToT) bagi perwakilan perempuan dari 38 provinsi, partai berlambang banteng ini secara eksplisit meminta kader perempuan di akar rumput untuk tidak sekadar menjadi pengikut, melainkan menjadi pemimpin pergerakan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan upaya menghidupkan kembali semangat "Marhaeni"—sebuah tesis perjuangan Bung Karno yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam pembebasan rakyat. Hasto menekankan bahwa perempuan PDIP kini harus berada pada "fase ketiga" perjuangan: berkolaborasi dengan laki-laki untuk mengoreksi sistem kapitalisme dan memperjuangkan kedaulatan rakyat.

"Keyakinan menciptakan keteguhan, keberanian, dan kesabaran yang akan melahirkan kebenaran. Itulah yang menjadi energi penggerak," ujar Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Ia mendorong para kader untuk meneladani keteguhan ideologis Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi dinamika politik yang kian kompleks.

Tak hanya soal politik praktis, peran perempuan akar rumput juga diarahkan pada isu krusial: kedaulatan pangan. PDIP memandang bahwa penyediaan pangan bergizi bagi rakyat adalah bagian dari politik kehidupan yang harus dikawal oleh perempuan. Hal ini diperkuat dengan peluncuran aplikasi dan jingle 'Perempuan Penggerak Akar Rumput' sebagai alat mobilisasi digital.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Bidang Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, mengutip diktum legendaris Bung Karno, "Tiada revolusi tanpa perempuan". Bintang menegaskan bahwa perempuan tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau penerima manfaat pembangunan, melainkan harus menjadi subjek yang menentukan arah pembangunan nasional sesuai mandat Pancasila.

Langkah agresif ini diambil PDIP di tengah situasi politik yang oleh Hasto disebut sebagai era "demokrasi berwatak otoritarianisme populis". Dengan memperkuat kepemimpinan perempuan di akar rumput, PDIP berharap dapat menciptakan benteng pertahanan demokrasi yang lebih kuat dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

Analisis Redaksi: Romantisme Sejarah atau Strategi Elektoral?

Sebagai jurnalis senior yang telah menguliti berbagai manuver politik di negeri ini, saya melihat langkah PDIP ini bukan sekadar pelatihan rutin atau upaya emansipasi gender yang naif. Ada pesan tersirat yang jauh lebih tajam di sini. Penggunaan istilah 'Marhaeni' dan referensi buku 'Sarinah' adalah upaya PDIP untuk melakukan branding ulang terhadap identitas ideologis mereka. Di tengah gempuran politik pragmatis dan populisme instan, PDIP mencoba menarik kembali massa dengan narasi 'perjuangan kelas' dan 'pembebasan rakyat' yang dikemas melalui peran perempuan.

Namun, kita harus kritis: apakah mobilisasi perempuan akar rumput ini benar-benar untuk pemberdayaan subjek, atau sekadar memperkuat 'pasukan pemenang' menjelang kontestasi politik mendatang? Pernyataan Hasto mengenai "otoritarianisme populis" adalah sinyal peringatan keras bagi penguasa saat ini. PDIP sedang membangun infrastruktur perlawanan di level bawah. Dengan menyasar perempuan—yang secara sosiologis memiliki pengaruh kuat dalam manajemen rumah tangga dan komunitas lokal—PDIP sebenarnya sedang mengamankan basis suara yang paling loyal dan organik.

Kaitan antara peran perempuan dengan 'kedaulatan pangan' juga menarik untuk dibedah. Ini adalah langkah cerdas untuk masuk ke isu ekonomi mikro. Ketika rakyat kesulitan membeli beras atau menghadapi inflasi pangan, kader perempuan PDIP diharapkan hadir sebagai solusi sekaligus pengingat bahwa ada kegagalan sistemik dalam tata kelola ekonomi negara. Ini adalah strategi bottom-up untuk menciptakan ketidakpuasan terhadap status quo yang kemudian dikonversi menjadi dukungan politik.

Prediksi saya, PDIP akan semakin mengintensifkan narasi 'perlawanan' melalui sayap perempuannya. Jika mereka berhasil mengubah kader perempuan dari sekadar 'tukang stempel' atau 'penerima bantuan' menjadi penggerak opini yang kritis, maka PDIP akan memiliki senjata mematikan dalam perang persepsi di akar rumput. Tantangannya adalah konsistensi: apakah keberanian bersuara yang diminta Hasto akan tetap ada ketika mereka berhadapan dengan kepentingan pragmatis koalisi, ataukah ini hanya retorika untuk membakar semangat kader di ruang kelas pelatihan?