Ketergantungan Impor Obat 95%: Mampukah Sinergi BUMN Farmasi Memutus Rantai Ketergantungan Global?

SEMARANG – Sebuah ironi besar masih menyelimuti industri kesehatan Indonesia. Di tengah ambisi menjadi pemain global, Indonesia ternyata masih terjebak dalam ketergantungan impor bahan baku obat (BBO) yang mencapai angka fantastis, yakni 95 persen. Kondisi kritis inilah yang mendorong Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke pabrik PT Phapros Tbk di Semarang, Jawa Tengah.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan bahwa tingginya angka impor bukan sekadar masalah perdagangan, melainkan ancaman serius bagi kemandirian kesehatan nasional. Menurutnya, sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, dan Bio Farma Group harus diperkuat agar kebijakan yang diambil tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar memprioritaskan produk dalam negeri.

"Optimalisasi bahan baku lokal, termasuk pemanfaatan biodiversitas Indonesia dan herbal, harus didukung riset yang kuat agar bisa menjadi alternatif nyata pengganti impor," ujar Anggia dalam keterangannya.

Langkah konkret memang mulai terlihat. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa periode 2022-2024 telah memfasilitasi 42 industri farmasi untuk melakukan change source atau pengalihan sumber bahan baku ke produksi lokal. Fokus utama saat ini tertuju pada enam bahan baku obat dengan konsumsi tertinggi, di antaranya atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, azitromisin, dan bisoprolol.

Namun, jalan menuju kemandirian tidaklah mulus. Komisi VI mengidentifikasi adanya hambatan struktural yang mengakar, mulai dari keterbatasan skala ekonomi, ketertinggalan teknologi, hingga minimnya sumber daya manusia ahli di bidang hulu farmasi. Hal ini dipertegas oleh Managing Director Business PT Danantara Asset Management, Febriani Eddy, yang menyatakan bahwa penguatan kondisi keuangan perusahaan adalah fondasi utama sebelum bicara soal kemandirian.

"Kemandirian industri farmasi harus dimulai dari penguatan kondisi keuangan. Pada 2025, terdapat 21 program strategis Danantara, termasuk penyehatan BUMN farmasi," jelas Febriani.

Sementara itu, PT Phapros Tbk, sebagai anak usaha PT Kimia Farma Tbk, mencoba menunjukkan performa positif dengan membukukan laba bersih sebesar Rp761,5 juta pada kuartal I 2026. Meski angka ini terlihat kecil dibandingkan skala industri, hal tersebut diklaim sebagai indikator penguatan kinerja dalam transformasi BUMN farmasi.

Analisis Redaksi: Menyoal 'Kemandirian' yang Terlambat

Sebagai jurnalis investigasi yang telah lama mengamati pola tata kelola BUMN, saya melihat ada sesuatu yang mengganjal dari narasi "kemandirian" yang terus didengungkan. Angka 95 persen impor bahan baku obat adalah sebuah kegagalan sistemik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Mengapa kita baru bicara serius soal substitusi sekarang? Ini menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu nyaman menjadi pasar bagi raksasa farmasi global daripada menjadi produsen.

Sinergi antara Bio Farma, Kimia Farma, dan Danantara memang terdengar bagus di atas kertas, namun realitanya, BUMN farmasi kita seringkali terjebak dalam birokrasi yang kaku dan beban finansial yang berat. Upaya change source untuk enam jenis obat memang langkah awal yang baik, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Tantangan sebenarnya bukan hanya pada 'kemauan' politik, melainkan pada keberanian untuk melakukan investasi besar-besaran di sektor riset dan pengembangan (R&D) yang hasilnya tidak instan. Tanpa riset yang agresif, kita hanya akan memindahkan ketergantungan dari satu negara impor ke negara impor lainnya.

Saya juga menyoroti keterlibatan Danantara dalam 'penyehatan' BUMN farmasi. Ada risiko besar jika orientasi penyehatan ini hanya terpaku pada angka laba jangka pendek (seperti yang dipamerkan Phapros dengan laba ratusan juta rupiahnya), sementara investasi jangka panjang untuk membangun pabrik bahan baku hulu diabaikan. Industri hulu farmasi adalah permainan long-term game. Jika pemerintah hanya mengejar efisiensi keuangan tanpa keberanian mengambil risiko teknologi, maka mimpi kemandirian obat hanya akan menjadi slogan politik setiap kali ada kunjungan kerja DPR.

Prediksi saya, jika Indonesia tidak segera mengintegrasikan kekayaan biodiversitas herbalnya dengan teknologi ekstraksi modern secara masif, kita akan terus tersandera oleh fluktuasi nilai tukar rupiah dan rantai pasok global yang rapuh. Kita tidak boleh hanya menjadi 'tukang bungkus' obat yang bahan bakunya didatangkan dari luar negeri. Sudah saatnya pemerintah memberikan insentif pajak yang radikal bagi perusahaan yang benar-benar memproduksi BBO di dalam negeri, bukan sekadar memberikan fasilitas administratif. Jika tidak, kesehatan rakyat Indonesia akan selalu bergantung pada belas kasihan pasar global.